BP Tapera Serahkan Kunci Rumah untuk Pekerja Migran di Subang, Jawa Barat
Sinergi BP Tapera dengan ekosistem perumahan ini difokuskan untuk penyediaan 20.000 unit rumah layak huni bagi para pahlawan devisa Indonesia
JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan komitmennya mendukung kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui kolaborasi strategis dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Sinergi ini difokuskan untuk penyediaan 20.000 unit rumah layak huni bagi para pahlawan devisa Indonesia.
Penyerahan kunci secara simbolis kepada lima debitur berlangsung di Perumahan Bumi Pegaden Permai 3, Subang, Jawa Barat, Selasa (8/5), disaksikan pula secara daring oleh PMI di Hong Kong, Taiwan, serta perwakilan PMI dalam negeri yang segera berangkat ke negara tujuan.
Acara ini dihadiri oleh Menteri BP2MI Abdul Kadir Karding, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Wakil Menteri BP2MI Christina Ariyani, Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho, Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies, serta Bupati Subang Reynaldi Putra Andita.
Menteri BP2MI, Abdul Kadir Karding, mengapresiasi kerja sama lintas sektor ini.
“Ini pertama kalinya ada kebijakan rumah subsidi untuk pekerja migran, dan ini menjadi kabar gembira bagi PMI. Dengan 5 juta PMI yang menghasilkan devisa Rp253,3 triliun, mereka pantas disebut pahlawan devisa. Jangan khawatir soal rumah, sekarang tersedia 20.000 unit untuk PMI. Ayo segera manfaatkan,” ajaknya.
Dalam dialog daring, PMI Mitha Aprilia di Hong Kong menyatakan antusiasmenya, menyebut program ini sudah lama dinanti karena sebelumnya sulit bagi PMI mengakses rumah subsidi. Menteri Karding juga menyapa Wanti Garda, PMI di Taiwan, sekaligus mengajak mereka turut menyosialisasikan program ini kepada rekan-rekan lainnya.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan BPS telah memetakan data penerima fasilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk pekerja migran di enam negara, menggunakan batas penghasilan MBR Jabodetabek sebagai acuan. “Dengan data ini, penyaluran rumah subsidi akan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran, menekankan pentingnya kolaborasi ini sebagai bagian dari terobosan pemerintah mencapai target 3 juta rumah layak huni. “Rumah bukan sekadar bangunan fisik, tapi juga simbol harapan dan kesejahteraan keluarga. Semoga kerja sama lintas sektor ini terus berlanjut,” ucapnya.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan bahwa skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga tetap 5%, uang muka minimal 1%, tenor hingga 20 tahun, serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp4 juta. Sejak pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada 20 Oktober 2024 hingga 7 Mei 2025, tercatat 159.577 unit rumah subsidi telah terealisasi.
“Kami memahami memiliki rumah adalah impian banyak PMI. Sinergi ini adalah bentuk apresiasi negara kepada para pejuang devisa. Kami berharap para PMI memanfaatkan peluang ini, agar mimpi memiliki rumah bisa benar-benar terwujud,” tutup Heru.
