Finansial

Jakarta,JPI—Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran rumah subsidi tidak hanya bertumpu pada masalah kuantitas tetapi juga harus memastikan bahwa rumah yang dibeli oleh masyarakat harus berkualitas, dimanfaatkan dan dihuni dengan baik.

Karena itu, setiap rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi ketentuan teknis bangunan, yaitu persyaratan kelaikan hunian yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan, yang merupakan syarat dalam mewujudkan perumahan sehat dan berkelanjutan.

“Dalam pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di lapangan masih banyak kita jumpai hunian dengan kualitas rendah. Kita harus melindungi MBR dengan memberikan kualitas rumah yang baik, karena ada dana subsidi di dalamnya.,” ujar Arief Sabaruddin, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dalam sambutannya sebagai keynoted speaker mewakili Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Kementerian PUPR.

Hal itu diungkapkannya pada diskusi bertopik “Memastikan Efektivitas SiPetruk dalam Penyediaan Rumah Rakyat Berkualitas” yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) yang dipusatkan di District 89 Co Working Space, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (17/3/2021).

Berbagai relaksasi yang sudah diberikan pemerintah dalam pengembangan perumahan selama ini, lanjut Arief , tidak ditujukan untuk mengurangi kualitas hunian. Karena itu, dalam misinya menggencarkan program membangun rumah berkualitas, maka pemerintah akan terus meyakinkan pengembang, perbankan dan stakeholder terkait, bahwa prosesnya tidak akan menghambat progres kerja pengembang perumahan di lapangan.

Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) lanjut Arief, merupakan aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh PPDPP guna memastikan kualitas hunian yang dibangun pengembang efisien dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah dan uang subsidi bisa sampai ke masyarakat.

Martanto Boedi Joewono, Direktur Operasi PPDPP menjelaskan penggunaan teknologi informasi lewat aplikasi yang digunakan PPDPP sejatinya hanya satu, yaitu SiKasep (Sistem informasi KPR Subsidi Perumahan). Namun, SiKasep di dalamnya memiliki beberapa fitur. Salah satunya adalah SiPetruk.

Cara kerja SiPetruk adalah dengan memeriksa kelayakan hunian yang dibangun oleh para pengembang. Secara teknis, Manajemen Konstruksi (MK) akan berkunjung ke lapangan sesuai dengan pengajuan pemeriksaan dari para pengembang perumahan yang berpedoman dari siteplan digital yang diajukan para pengembang melalui SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang).

Dari pemeriksaan tersebut, MK akan memberikan laporan penilaian yang terhubung langsung dengan sistem PPDPP. Jika dinyatakan layak huni, maka secara otomatis daftar rumah tersebut akan muncul di SiKasep untuk dapat dijual kepada masyarakat.

“Para pengembang hanya tinggal memantau saja sebagai pengguna. Tidak perlu membutuhkan pelatihan khusus bagi pengembang. Kami menggunakan Artificial Intelegency (AI) atau kecerdasan buatan. Jadi tim hanya melakukan pengambilan dokumentasi saja” terang Martanto.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR , Dewi Chomistriana mengatakan kebutuhan tenaga ahli konstruksi sangat besar. Saat ini masih ada gap yang cukup jauh antara tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.Ada kekurangan tenaga kerja konstruksi dan tenaga ahli manajeman konstruksi tersertifikasi yang berfungsi sebagai pengawas pembangunan.

“Ini sebuah tantangan besar. Pemerintah akan terus melakukan pelatihan dan sertifikasi, bekerjasama dengan perguruan tinggi dan LPJK, sehingga bisa menghasilkan pengawas pembangunan perumahan yang berkualitas. Dengan begitu masyarakat bisa mendapatkan rumah yang sesuai standar dan aman,” ujar Dewi Chomistriana.

Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division PT Bank Tabungan Negara Tbk, Mochamad Yut Penta menjelaskan ada beberapa dukungan Bank BTN dalam pemenuhan kualitas hunian. Antara lain dukungan kerja sama.

“Bank BTN melakukan screening dan penilaian terhadap marketabilitas proyek perumahan, legalitas proyek perumahan, perizinan bangunan gedung dan kompetensi pengembang,” kata Yut Penta.

Lalu dukungan penjualan dengan memastikan spesifikasi rumah dan PSU yang dijual telah sesuai dengan PKS yang telah disepakati, pemrosesan dan analisa kredit, persetujuan dan akad kredit, dan monitoring serta pembinaan.

“Jumlah unit yang banyak dan paperwork yang kompleks membutuhkan proses verifikasi yang berbasis digital agar efisien seperti aplikasi SiPetruk. Teknologi geo tagging dapat menjadi pilihan untuk mengantisipasi jangkauan lokasi yang luas. Aplikasi bagi pengguna diharapkan berbasis low code solution dan user friendly,” papar dia.

Bussines Development Head PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Harya Narendra mengatakan, pihaknya sangat mendukung aplikasi SiPetruk karena akan sangat membantu SMF. Pasalnya, SMF tidak hanya mendukung dari sisi pendanaan tetapi juga monitoring bersama BLU PPDPP dan perbankan.

“Dengan begitu SMF bisa memastikan bangunan layak huni, sesuai spek, tepat sasaran, berkualitas, aman, dan sehat,” ujar Harya Narendra.

Masukan Pengembang

Kalangan asosiasi pengembang secara umum mendukung rencana penerapan SiPetruk dengan berbagai syarat dan catatan. Prinsipnya, pengembang berharap aplikasi ini benar-benar tidak menjadi penghambat seperti yang dijanjikan pemerintah.

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) misalnya menyoroti banyaknya item yang harus diisi dalam aplikasi SiPetruk. Asosiasi tertua dan terbesar di Indonesia itu meminta pemerintah menyederhanakan aplikasi tersebut dan fokus pada tujuan awalnya untuk pengawasan konstruksi.

Wakil Ketua Umum Koordinator DPP Realestat Indonesia (REI) Moerod mengatakan dari ujicoba aplikasi SiPetruk di salah satu proyek perumahan di Sentul, Bogor, pada awal Februari lalu terungkap bahwa ada sekitar 120 item yang harus diisi pengembang di aplikasi SiPetruk. Hal itu terkesan rumit dan menyulitkan bagi pengembang terutama di daerah.

“Kami saat itu sudah mendiskusikan dengan PPDPP bahwa itemnya yang diminta terlalu banyak. Sementara kondisi dan kesiapan pengembang di daerah berbeda-beda. REI meminta agar SiPetruk ini difokuskan saja pada pengawasan konstruksi yang inti-inti saja seperti pondasi dan tulang-tulang besi, karena semangatnya memang lebih kepada pengawasan konstruksi,” ujar Moerod.

Dengan item yang cukup banyak juga dikhawatirkan akan menyulitkan tenaga manajemen konstruksi (MK) yang nantinya akan memantau penerapan aplikasi perumahan tersebut di lapangan. Apalagi aplikasi SiPetruk ini akan dipakai serentak oleh pengembang dari seluruh Indonesia. Manajemen konstruksi adalah konsultan yang wajib terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah juga mengingatkan PPDPP untuk benar-benar menyiapkan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai di seluruh Indonesia sehingga SiPetruk tidak justru menjadi penghambat realisasi KPR bersubsidi.

Dia memberi contoh penerapan SiKumbang yang hingga saat ini masih saja ada gangguan, sehingga pengembang kesulitan dalam melakukan realisasi akad kredit. Karena realisasi adalah tujuan pokok buat pengembang, sehingga jangan sampai akibat ketidaksiapan sistem teknologi SiPetruk berimplikasi hukum bagi pengembang.

“Jangan sampai ketika sudah menuju akad KPR ternyata teknologi di PPDPP ada kemacetan dan error. Karena satu hari saja masalah teknologi ini terjadi berdampak kepada pengembang dan bisa menjadi persoalan hukum karena dituntut konsumen dan supplier,” kata Junaidi.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja mengatakan SiPetruk membantu pengembang menjaga kualitas rumah.

“Namun perlu juga mempertimbangkan kendala yang ada sehingga sebaiknya diberikan waktu transisi dalam penerapan aplikasi SiPetruk,” ujar Endang.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya, Andre Bangsawan mengatakan aplikasi SiPetruk jangan menjadi penghambat pembangunan konstruksi dan pekerjaan pengembang.

“Penggunaan teknologi sangat baik dan ini merupakan prestasi. Karena konsumen sekarang ini bukan lagi hanya objek, tetapi kualitas juga menjadi prioritas pengembang,” ujar Andre.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali menilai bahwa aplikasi SiPetruk akan membuat pengawasan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan efisien. Dari analog menjadi digital sehingga bisa lebih baik.

“Semoga aplikasi SiPetruk bisa dijalankan dengan baik sehingga masyarakat bisa mendapatkan rumah yang berkualitas,” ujar dia. (zh)

 

JAKARTA,KORIDOR–PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. optimistis target bisnis yang ditetapkan untuk tahun 2021 akan tercapai didukung Jajaran Direksi yang ditetapkan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Adapun, pada 2021, emiten bersandi saham BBTN ini membidik laba bersih naik ke kisaran Rp2,5 triliun-Rp2,8 triliun.

Corporate Secretary Bank BTN Ari Kurniaman mengatakan perseroan tetap optimistis dapat mencapai target bisnis di tahun ini ditopang manajemen yang solid.

“Kami juga tetap optimistis mampu meraih posisi sebagai The Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025 didukung infrastruktur perumahan yang kuat dan inovasi yang terus kami lakukan sehingga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia memiliki hunian yang terjangkau dengan mudah,” jelas Ari di Jakarta, Rabu (10/3).

Beberapa target kinerja keuangan yang juga ditetapkan Bank BTN di tahun kerbau logam ini yakni kredit dan pembiayaan dibidik naik sebesar 7%-9%. Dana Pihak Ketiga pun ditargetkan berada dalam pertumbuhan yang sejajar dengan kredit atau dikisaran 7%-9%.

Sementara itu, dalam RUPST tersebut juga disepakati penunjukkan jajaran pengurus baru manajemen perseroan.

Pemegang saham memutuskan memberhentikan dengan hormat Pahala Nugraha Mansury selaku Direktur Utama Bank BTN dan Yossi Istanto dari posisi sebagai Direktur Human Capital, Legal, and Compliance.

RUPST juga memutuskan mengangkat Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Utama Bank BTN. Pemegang saham juga mengangkat Nofry Rony Poetra sebagai Direktur Finance, Planning, and Treasury dan Eko Waluyo selaku Direktur Compliance and Legal.

RUPST Bank BTN 2020 juga mengangkat Iqbal Latanro sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

Menurut Ari, perseroan menyambut positif susunan pengurus yang baru tersebut. Bisnis BTN, lanjutnya, akan tetap berjalan normal dengan tetap mendukung program perumahan nasional sebagai core business Bank BTN.

Selain itu, Ari mengungkapkan Bank BTN juga akan terus berinovasi agar dapat meningkatkan pembiayaan di sektor perumahan. Apalagi, sektor perumahan memiliki multiplier effect terhadap 174 sektor lainnya, sehingga dapat menjadi lokomotif pendorong perbaikan ekonomi nasional.

“Kami optimistis jajaran baru ini juga akan solid membawa Bank BTN mendukung program pemerintah yakni Sejuta Rumah dan PEN [Pemulihan Ekonomi Nasional].”

Berikut susunan Komisaris dan Direksi baru Bank BTN:

Komisaris :
Komisaris Utama : Chandra Hamzah
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Iqbal Latanro
Komisaris : Eko Djoeli Heripoerwanto
Komisaris : Heru Budi Hartono
Komisaris : Andin Hadiyanto
Komisaris : Armand Bachtiar Arief
Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin

Direksi:
Direktur Utama : Haru Koesmahargyo
Wakil Direktur Utama : Nixon LP Napitupulu
Direktur Consumer and Commercial Lending : Hirwandi Gafar
Direktur Finance, Planning, and Treasury : Nofry Rony Poetra
Direktur Compliance and Legal : Eko Waluyo
Direktur Wholesale Risk and Asset Management : Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Operation, IT, and Digital Banking : Andi Nirwoto
Direktur Distribution and Retail Funding : Jasmin
Direktur Risk Management and Transformation : Setiyo Wibowo

JAKARTA,KORIDOR—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. optimistis target bisnis yang ditetapkan untuk tahun 2021 akan tercapai didukung Jajaran Direksi yang ditetapkan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Adapun, pada 2021, emiten bersandi saham BBTN ini membidik laba bersih naik ke kisaran Rp2,5 triliun-Rp2,8 triliun.

Corporate Secretary Bank BTN Ari Kurniaman mengatakan perseroan tetap optimistis dapat mencapai target bisnis di tahun ini ditopang manajemen yang solid. “Kami juga tetap optimistis mampu meraih posisi sebagai The Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025 didukung infrastruktur perumahan yang kuat dan inovasi yang terus kami lakukan sehingga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia memiliki hunian yang terjangkau dengan mudah,” jelas Ari di Jakarta, Rabu (10/3).

Beberapa target kinerja keuangan yang juga ditetapkan Bank BTN di tahun kerbau logam ini yakni kredit dan pembiayaan dibidik naik sebesar 7%-9%. Dana Pihak Ketiga pun ditargetkan berada dalam pertumbuhan yang sejajar dengan kredit atau dikisaran 7%-9%.

Sementara itu, dalam  RUPST tersebut juga disepakati penunjukkan jajaran pengurus baru manajemen perseroan. Pemegang saham memutuskan memberhentikan dengan hormat Pahala Nugraha Mansury selaku Direktur Utama Bank BTN dan Yossi Istanto dari posisi sebagai Direktur Human Capital, Legal, and Compliance.

RUPST juga memutuskan mengangkat Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Utama Bank BTN. Pemegang saham juga mengangkat Nofry Rony Poetra sebagai Direktur Finance, Planning, and Treasury dan Eko Waluyo selaku Direktur Compliance and Legal.

RUPST Bank BTN 2020 juga mengangkat Iqbal Latanro sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

Menurut Ari, perseroan menyambut positif susunan pengurus yang baru tersebut. Bisnis BTN, lanjutnya, akan tetap berjalan normal dengan tetap mendukung program perumahan nasional sebagai core business Bank BTN.

Selain itu, Ari mengungkapkan Bank BTN juga akan terus berinovasi agar dapat meningkatkan pembiayaan di sektor perumahan. Apalagi, sektor perumahan memiliki multiplier effect terhadap 174 sektor lainnya, sehingga dapat menjadi lokomotif pendorong perbaikan ekonomi nasional. “Kami optimistis jajaran baru ini juga akan solid membawa Bank BTN mendukung program pemerintah yakni Sejuta Rumah dan PEN [Pemulihan Ekonomi Nasional].”

Berikut susunan Komisaris dan Direksi baru Bank BTN:

Komisaris

Komisaris Utama                         : Chandra Hamzah

Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen   : Iqbal Latanro

Komisaris                                    : Eko Djoeli Heripoerwanto

Komisaris                                    : Heru Budi Hartono

Komisaris                                    : Andin Hadiyanto

Komisaris                                    : Armand Bachtiar Arief

Komisaris Independen                 : Ahdi Jumhari Luddin

Direksi

Direktur Utama                                                      : Haru Koesmahargyo

Wakil Direktur Utama                                            : Nixon LP Napitupulu

Direktur Consumer and Commercial Lending        : Hirwandi Gafar

Direktur Finance, Planning, and Treasury             : Nofry Rony Poetra

Direktur Compliance and Legal                             : Eko Waluyo

Direktur Wholesale Risk and Asset Management : Elisabeth Novie Riswanti

Direktur Operation, IT, and Digital Banking  : Andi Nirwoto

Direktur Distribution and Retail Funding               : Jasmin

Direktur Risk Management and Transformation    : Setiyo Wibowo

 

 

TANGERANG, KORIDOR— Angin segar untuk industri properti di tanah air terus berhembus. Terlebih lagi sejak Pemerintah memberikan berbagai stimulus untuk kembali menggerakan sektor properti yang mengalami kelesuan akibat pandemi Covid-19. Hal itu tentu disambut positif oleh para pengembang properti. Tidak terkecuali Modernland Cilejit, proyek hunian berskala kota (township) seluas 1.000 hektar yang dikembangkan PT Modernland Realty Tbk. di kawasan Tangerang, Banten.

Untuk memanfaatkan momentum tersebut, Modernland Cilejit telah menyiapkan produk rumah Type Real Estate (RE) di cluster Ramma. Rumah berukuran Luas Bangunan (LB) 27 m2 – 96 m2 dan Luas Tanah (LT) 72 m2 – 96 m2 dipasarkan seharga Rp259 hingga Rp403 juta-an. Berdesain modern, rumah tersebut sangat cocok bagi masyarakat urban yang mendambakan rumah sehat di lingkungan yang memiliki fasilitas lengkap dengan akses transportasi yang mudah dan murah.

Helen Hamzah, Director Marketing Urban Development PT Modernland Realty Tbk. mengatakan, rumah Type Real Estat (RE) di cluster Ramma bisa dibeli bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan memanfaatkan insentif di sektor properti selama bulan Maret hingga Agustus 2021. “Rumah Type Real Estate (RE) di cluster Ramma saat ini sedang dibangun untuk siap diserahterimakan di Agustus 2021,” ujar Helen Hamzah.

Sebagaimana diketahui pemerintah mengucurkan insentif pada sektor properti dengan menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah tapak dan rumah susun. PPN sebesar 100% dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar dan 50% untuk harga lebih dari Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar. Syarat insentif tersebut harus merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni pada periode pemberian insentif.

Sementara Bank Indonesia (BI) juga telah memberikan relaksasi dengan menerbitkan kebijakan pelonggaran uang muka kredit properti, untuk rumah tapak, rumah susun, dan ruko/rukan. Kebijakan BI yang memungkinkan perbankan memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan down payment (DP) atau uang muka 0 persen tersebut berlaku mulai 1 Maret 2021 sampai 31 Desember 2021.

Selain bisa memanfaatkan stimulus yang diberikan pemerintah, pembeli juga akan mendapatkan keuntungan dari pengembang Modernland Cilejit yakni berupa diskon langsung sebesar 10%. “Jadi segera beli sebelum kehabisan karena kami menyediakan rumah Type Real Estate (RE) di cluster Ramma yang bisa memanfaatkan insentif dari pemerintah dan diskon langsung pengembang hanya 27 unit saja,” kata Helen Hamzah.

Keunggulan Modernland Cilejit

Modernland Cilejit dirancang sebagai sebuah kawasan premium yang dilengkapi oleh berbagai fasilitas modern terbaik seperti sarana pendidikan, Theme Park, Water Park dan Edu Park, sarana kesehatan, area komersial, transportasi hingga sarana ibadah. “Modernland Cilejit menawarkan keseimbangan hidup bersama keluarga dan orang terkasih dengan sederet fasilitas lengkap. Modernland Cilejit akan memberikan warna baru bagi kawasan hunian di wilayah Tangerang,” kata Helen Hamzah.

Lokasi Modernland Cilejit hanya selangkah dan terintegrasi langsung dengan stasiun KRL Commuterline Cilejit. “Transportasi massal yang paling banyak digunakan masyarakat Jabodetabek saat ini adalah Commuterline, dan lokasi Modernland Cilejit menempel dengan stasiun Cilejit sehingga dengan demikian paling terdepan di Kabupaten Tangerang. Tentunya membuat mobilitas penghuni akan lebih cepat dan mudah untuk mencapai berbagai tujuan di Serpong maupun kawasan CBD Jakarta sekalipun,” ujar Helen Hamzah seraya mengatakan penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) pada proyek Modernland Cilejit membuat penghuni tidak perlu membuang banyak waktu di jalan.

Reagan Honoris, Managing Director Modernland Cilejit mengatakan, sejak mulai dikembangkan pada tahun 2019 lalu, hingga saat ini sudah banyak progress pembangunan yang terlihat di lokasi proyek Modernland Cilejit. Diantaranya seperti telah diselesaikannya pembangunan infrastruktur jalan utama dan saluran drainase di dalam kawasan. Kemudian, Marketing Gallery yang saat ini juga telah mulai dipergunakan meski masih dilakukan beberapa pekerjaan finishing di beberapa bagian gedung.

Tiga jenis Rumah Contoh juga sudah selesai dibangun sehingga masyarakat bisa secara langsung melihat bentuk dan desain serta aspek penataan interior rumah yang akan dibeli. Kemudian rumah yang telah terjual di tahap 1 dan 2, di mana PT Modernland Realty Tbk. berhasil menjual sebanyak total 1.500 unit, juga sedang mulai dibangun dengan target diserahterimakan tepat pada waktunya.

“Di lokasi proyek, calon pembeli sudah bisa melihat wujud nyata proyek Modernland Cilejit. Tidak hanya sebatas pada brosur penjualan saja. Diharapkan pembeli bisa tinggal dan menempati rumahnya tidak lama lagi. Jadi, lebih baik dan sangat aman membeli properti di Modernland Cilejit. Sudah pasti sedang dibangun,” kata Reagan Honoris.

Billionaire Club

Sebagaimana diketahui, PT Modernland Realty Tbk. memiliki salah satu Marketing Channel bernama Billionaire Club, yang selama ini telah memasarkan produk-produk properti Modernland Group. Billionaire Club sendiri merupakan salah satu Marketing Channel yang menggabungkan antara sistem penjualan online maupun offline terhadap seluruh produk Modernland Group melalui anggotanya yang terdiri dari agen properti dan masyarakat umum yang berminat dan tertarik dalam hal pemasaran properti.

Yang tergabung dalam Billionaire Club yakni Agen Properti dan masyarakat umum yang berminat serta mau berjualan, bisa bersama-sama memasarkan produk-produk properti PT Modernland Realty Tbk. Banyak keuntungan yang akan diperoleh dengan bergabung di Billionaire Club, selain komisi, ada benefit yang sangat menjanjikan bagi setiap anggota/ member Billionaire Club yang berhasil melakukan penjualan dan mencapai targetnya.

Christine Natadipraja, selaku President Billionaire Club menuturkan, “Kami akan membantu penuh supaya mereka berhasil dalam meraih penjualan dan Kami juga senantiasa menjaga komitmen untuk menyerahkan komisi dan benefit penjualan kepada anggota/member Billionaire Club secara tepat waktu. Apabila terjadi penjualan, member Billionaire Club akan mendapatkan reward sampai dengan Rp25 juta, juga akan mendapatkan komisi sampai dengan 3,25% dan semuanya bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, sangat menarik bukan?. (*)

JAKARTA,KORIDOR–PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengajak pemerintah daerah untuk membantu dan mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui sektor properti. Salah satunya dengan kemudahan perizinan dan penyediaan lahan.

Plt Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, perhatian pemerintah pusat sangat luarbiasa terhadap sektor properti mulai dari memberikan kuota KPR subsidi, relaksasi aturan uang muka dari Bank Indonesia serta relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN). Sekarang saatnya pemerintah daerah (Pemda) juga memberikan perhatian yang sama dengan pemerintah pusat seperti memberikan relaksasi kemudahan regulasi perizinan.

“Jadi upaya menurunkan harga rumah supaya lebih murah dan terjangkau sudah dilakukan. Jadi di pusat usaha dan perhatiannya sudah luarbiasa. Sementara di daerah memang ada beberapa pekerjaan rumah dari pemda. Menurut kami Perlu ada relaksasi perizinan,” ujar Nixon di sela penyerahan bantuan CSR BTN kepada 71 Desa di Surabaya, Jumat (5/3/2021).

Menurut Nixon relaksasi aturan perizinan sangat penting karena biaya terbesar pembangunan rumah selain material rumahnya serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang biayanya dibebankan di harga rumah, biaya pengurusan perizinan juga tinggi dan masih banyak yang lambat.

“Meski tidak semua sama ada Pemda yang cepat ada juga yang lambat. Jadi kalau ada investor sudah menanamkan dana tetapi perizinannya lama jadi return-nya kecil. Karena kecepatan perizinan penting sekali,” tegas Nixon.

Nixon menilai, dengan berbagai relaksasi yang dilakukan pemerintah pusat, bank sentral dan juga Pemda, maka harga jual rumah bisa ditekan, sehingga bisa lebih murah. Dengan harga rumah lebih murah, akan membuat demand atau permintaan rumah di masyarakat meningkat.

“Kalau harga jualnya turun maka yang diuntungkan konsumen. Ini akan meningkatkan demand terhadap rumah yang ujungnya bisa mendongkrak pertumbuhan sektor properti. Kalau sektor properti tumbuh maka akan menyumbangkan juga pada pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup siginifikan,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi peningkatan demand yang tinggi tersebut, Nixon mengaku BTN telah menyiapkan bisnis proses yang lebih cepat. Selain itu tahun ini BTN menambah kapasitas pembiayaan hingga mencapai 300 ribu.
“Kita sedang mendata bersama pengembang mana yang bisa segera diakadkan. Kita juga rajin turun ke bawah menyerap aspirasi pengembang apa yang bisa kita bantu,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf mengaku siap mendukung berkembangnya sektor properti di daerahnya. Untuk itu dalam memudahkan dan mempercepat perizinan pembangunan rumah, pihaknya telah mendirikan mall pelayanan. “Kita berikan kemudahan perizinan dengan mendirikan mall pelayanan termasuk perizinan untuk membangun rumah,” katanya.

Menurut Abdul, Pemda Lamongan ingin mengembangkan perumahan baru di daerahnya untuk itu butuh bantuan perbankan seperti bank BTN. Dia menegaskan, kebutuhan rumah di Lamongan tinggi, angka backlognya sekitar 90 ribu. ” Kita ingin setiap tahunnya mengurangi 15 persen dari angka backlog tersebut,” paparnya.

Sementara itu sebagai bentuk komitmen Bank BTN terhadap kepentingan sosial terutama dalam menghadapi masa pandemi covid19, perseroan memberikan bantuan CSR berupa fogging di 71 perumahan subsidi yang dibiayai oleh Bank BTN. Selain itu untuk mendukung proses belajar anak tetap berjalan di masa pandemi, Bank BTN memberikan bantuan wifi gratis di 71 desa di sekitar kantor wilayah BTN seluruh Indonesia.

Wifi gratis tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk bagaimana UMKM di 71 desa dapat terus beroperasi secara daring. Semoga ini dapat membatu mereka karena kita tahu UMKM itu mengalir juga pada ekonomi nasional dan perlu menjadi perhatian semua pihak, kata Nixon.

CSR baik berupa fogging dan wifi tersebut masih sebagai rangkaian kegiatan HUT ke71 Bank BTN. Sukses kinerja perseroan secara bisnis adalah juga karena dukungan masyarakat dan mitra kerja yang selama ini konsisten bersama BTN. Semoga ini bermanfaat untuk menata kehidupan lebih baik, tegas Nixon menambahkan.

JAKARTA, KORIDOR– Kabar baik bagi para pelaku bisnis properti dan konsumen properti, khususnya yang saat ini tengah mencari hunian. Soalnya, Pemerintah kembali memberikan insentif berupa pembebasan pajak.  Ya,  setelah membebaskan PPnBM kendaraan mobil, kali ini giliran sektor properti. Pemerintah memastikan akan menanggung biaya Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (01/03), mengatakan, insentif fiskal kepada sektor properti dilandasi oleh fakta bahwa kontribusi sektor properti  berupa Real Estate dan konstruksi terhadap PDB selama 20 tahun terakhir terus meningkat, dari 7,8% pada tahun 2000, menjadi 13,6% pada tahun 2020.

“Namun tahun lalu pertumbuhan sektor properti mengalami kontraksi -2,0%. Bahkan sektor konstruksi turun lebih dalam -3,3%.“Pekerja di sektor properti juga terus meningkat sejak tahun 2000 sampai dengan 2016 dan sedikit melandai hingga 9,1 Juta di 2019, namun turun menjadi 8,5 Juta di 2020. Ini yang menjadi pertimbangan pemerintah,” ujar Menko.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, momentum saat ini dimanfaatkan sebagai peluang untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi, melalui insentif-insentif tersebut agar mampu menggairahkan konsumsi, utamanya masyarakat kelas menengah.

“Kebijakan ini sifatnya komplementer dan saling menguatkan dalam menggairahkan konsumsi rumah tangga, dan merupakan bagian yang komprehensif dari paket program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang mencapai sekitar Rp699,43 triliun,” kata Menkeu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kebijakan insentif ini melengkapi empat kebijakan yang sudah Kementerian PUPR laksanakan di sektor perumahan, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp. 16,66 triliun untuk 157.500 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp. 5,96 triliun, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp. 630 miliar untuk 157.500 unit, dan Bantuan PembiayaanPerumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp. 8,7 miliar.

“Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), selain empat program tersebut, juga sudah dibebaskan PPN dan ditambahkan 4 juta cash bantuan uang muka. Sehingga secara keseluruhan, capaian program untuk tahun 2020 berjumlah 200.972 unit dengan nilai fasilitas bebas PPN yang diberikan Pemerintah sebesar Rp 2,92 triliun untuk MBR,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengatakan, rumah tapak dan/atau rumah susun yang mendapatkan insentif PPNDTP harus diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif, merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni, dan diberikan maksimal untuk 1 unit rumah tapak/unit hunian rumah susun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun.

“Artinya fasilitas ini untuk rumah yang sudah ada stok. Berdasarkan data asosiasi perumahan, dengan kebijakan stimulan ini sasarannya untuk rumah non subsidi sekitar 27-30 ribu unit yang mendapatkan relaksasi, sementara untuk rumah subsidi MBR tetap mendapatkan bebas PPN,” jelas Menteri Basuki.

Ia juga menyatakan, insentif ini diharapkan menjadi momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional di bidang properti, terutama untuk mendorong penjualan pasokan rumah yang telah dibangun oleh pengembang pada tahun 2020 dan 2021, serta membantu masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak huni yang sudah ada di pasar perumahan melalui pembebasan PPN.

“Pemberian insentif untuk pembelian properti adalah kebijakan yang penting mengingat sektor ini sangat strategis dalam perekonomian, dan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang kuat keterkaitannya dengan berbagai sektor di dalam perekonomian, dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Di samping itu, sektor perumahan yang terdiri atas sektor kontruksi dan sektor real estate secara bersama-sama juga memberikan sumbangan terhadap PDB sekitar 13,6%” pungkasnya. (*zh)

JAKARTA, KORIDOR: Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kembali menghadirkan pameran properti secara virtual yang bertajuk “Anniversary BTN Solusi Properti Expo”. Pameran virtual kali ini mengikutsertakan semua elemen industri properti tanah air yang mencakup 71 developer terpilih dengan 171 proyek unggulan serta 7 master franchise property agent.

Direktur Consumer & Commercial Lending Bank BTN l, Hirwandi Gafar mengatakan sinyal kuat pertumbuhan sektor properti akan berlanjut pada tahun 2021. Menurutnya sinyal itu mulai terasa pada kuartal ketiga dan keempat 2020 lalu dimana  lebih dari 122 ribu unit rumah terjual di masa pandemi tercatat dari Juni hingga September 2020 mengalami tren peningkatan.

Penjualan terbaik kata  Hirwandi, pada masa pandemi terjadi untuk rumah- rumah kelas menengah dengan harga Rp 300 juta – Rp 1 miliar masih mendominasi penjualan. “Kami yakin dan optimis tahun 2021, sektor properti akan jauh lebih baik,” ujarnya, saat pembukaan “BTN Property Virtual Expo 2021”, Sabtu (27/2/2021).

Pada awal tahun 2021 sinyal kuat pemulihan ekonomi berlanjut. Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran kredit sektor properti pada Januari 2021 meningkat dari 3,6% (yoy) pada Desember 2020 menjadi 4,5% (yoy), baik pada kredit KPR/KPA, kredit konstruksi, maupun kredit real estate. Pertumbuhan kredit KPR/KPA sendiri meningkat dari 3,4% (yoy) pada Desember 2020 menjadi 3,2% (yoy).

Momentum penguatan sektor properti ini dimanfaatkan oleh Bank yang core businessnya di KPR ini dengan menggelar kembali pameran property expo secara virtual. “Ini adalah  moment yang baik dan BTN menyiapkan medianya di masa pandemi ini bagaimana masyarakat tetap dapat membeli rumah melalui virtual yang kami siapkan sekaligus dalam rangka HUT ke 71 tahun Bank BTN”, papar Hirwandi.

Sementara itu Executive Vice President Nonsubsidized Mortgage & Personal Lending Division (NSLD) Bank BTN Suryanti Agustinar menyebut “BTN Property Virtual Expo 2021” akan menjadi solusi mudah bagi masyarakat untuk mencari hunian idaman pascapandemi Covid-19. Sebab, BTN telah menggandeng Rumah.com, bagian dari PropertyGuru yang berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai penyedia teknologi untuk pameran properti virtual Bank BTN.

“Bersama Rumah.com, kami telah menghadirkan teknologi seperti tur virtual dan sistem penjualan terintegrasi. Sehingga, ketika masyarakat melakukan pencarian bisa lebih mudah menemukan hunian idaman terutama dalam program Anniversary BTN Solusi Properti Expo yang kami tawarkan bersama 71 pengembang dengan 171 proyek unggulannya,” ujarnya.

Suryanti Agustinar menjelaskan, pameran properti virtual Anniversary BTN Solusi Properti Expo ini akan berlangsung pada 27 Februari hingga 31 Maret 2021. Dalam pameran properti virtual ini, Bank BTN menawarkan suku bunga rendah 4,71 persen. Hal itu menyusul pengumuman penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menuju rekor terendah.

“Dengan berbagai kemudahaan dalam pameran properti virtual Anniversary BTN Solusi Properti Expo ditambah stimulus dari pemerintah, menjadi momen langka yang harus dioptimalkan masyarakat untuk segera memiliki hunian idaman. Mengunjungi pameran virtual juga cukup mudah, tingggal klik http://btnpropertiexpo.com, semua kebutuhan transaksi hunian idaman pun tersdia lengkap di sana,” ungkap Yanti, sapaan akrabnya.

Yanti berharap masyarakat terutama para milenial akan terus teredukasi bahwa saat ini, pascapandemi covid-19 adalah waktunya yang tepat untuk beli properti. Saat ini adalah Time to buy, karena harga sedang turun dan bunga Bank rendah.

“Masyarakat nggak musti pusing menyiapkan duit banyak, sebab uang muka sudah sangat rendah dan bunga angsuran pun hanya 4,71 persen. Selain itu, kami juga menawarkan bonus bebas biaya provisi, administrasi dan appraisal serta saldo tabungan s/d Rp710 ribu. Jadi tidak ada alasan lagi bagi konsumen terutama milenial untuk menunda beli rumah,” pungkasnya. (zh)

JAKARTA, KORIDOR—Menutup tahun 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mencatatkan perolehan laba bersih yang meroket 665,71% secara tahunan (year-on-year/yoy). Di tengah tekanan pandemi, Bank BTN sukses meraih laba bersih senilai Rp1,60 triliun pada kuartal IV/2020, melambung tinggi dari posisi Rp209 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya.

Plt. Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan lompatan laba bersih tersebut ditopang oleh lima strategi utama perseroan yang digelar sepanjang 2020. Selain itu, sektor perumahan juga menjadi penopang suburnya pundi-pundi laba BTN karena bergerak positif di tengah koreksi pertumbuhan ekonomi akibat pandemi.

“Dengan strategi tersebut membuktikan kami tidak hanya bisa memperbaiki kinerja bisnis tapi juga bertahan di tengah tekanan akibat pandemi. Tahun ini, kami optimistis dengan strategi tersebut beserta potensi di sektor properti, Bank BTN akan mencetak laba bersih yang terus melaju positif,” jelas Nixon dalam acara Media Brief Paparan Kinerja per 31 Desember 2020 di Jakarta, Senin (15/2).

Nixon merinci lima strategi yang dilakukan perseroan antara lain memaksimalkan penerapan good corporate governance (GCG), sentralisasi proses bisnis,  penguatan permodalan dan pendanaan. Selain itu, perseroan juga akan meningkatkan kualitas kredit dan menggenjot efisiensi.

Dalam laporan keuangan emiten bersandi saham BBTN tersebut, laba bersih perseroan ditopang pendapatan bunga sebesar Rp25,16 triliun pada kuartal IV/2020. Pendapatan bunga tersebut disumbang oleh penyaluran kredit yang tetap bertumbuh meski berada di bawah tekanan pandemi.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dengan pertumbuhan sebesar 8,63% yoy menjadi Rp120,72 triliun per kuartal IV/2020 menjadi penopang utama pertumbuhan kredit di BTN. Dengan catatan  positif KPR Subsidi tersebut, membuat kredit perumahan BTN secara total naik sebesar 2,29% yoy menjadi Rp234,78 triliun per kuartal IV/2020.

Di segmen kredit non perumahan, BBTN tercatat telah menyalurkan kredit senilai Rp25,32 triliun. Kinerja penyaluran tersebut ditopang oleh kredit korporasi dan kredit konsumer yang naik masing-masing sebesar 77,81% dan 4,55% menjadi Rp11,94 triliun dan Rp5,11 triliun per 31 Desember 2020. Dengan total penyaluran tersebut, kredit Bank BTN tercatat mencapai Rp260,11 triliun atau naik 1,68% yoy pada kuartal IV/2020 dari Rp255,82 triliun di kuartal IV/2019.

Kualitas kredit bank yang menginjak usia 71 tahun pada 9 Februari lalu ini juga mencatatkan tren membaik. Per 31 Desember 2020, Non Performing Loan (NPL) net Bank BTN tercatat sebesar 2,06% atau turun 90 bps dari 2,96% di periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu rasio coverage Bank BTN juga meningkat mencapai lebih dari 2 kali lipat sebagai antisipasi penurunan kualitas kredit akibat pandemi Covid-19. Pada kuartal IV/2020, rasio coverage Bank BTN tercatat sebesar 115,02% atau melonjak dari 50,01% pada kuartal IV/2019.

Di sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BBTN  menguat dengan cost of fund (CoF) yang membaik. DPK bank spesialis pembiayaan perumahan tersebut mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 23,84% yoy dari Rp225,4 triliun pada kuartal IV/2019 menjadi Rp279,13 triliun di periode yang sama tahun lalu. Peningkatan DPK Bank BTN didominasi oleh kenaikan giro sebesar 38,24% menjadi Rp72,04 triliun per kuartal IV/2020. Dengan peningkatan DPK tersebut, loan to deposit ratio (LDR) BBTN pun terus turun ke level 93,19% pada kuartal IV/2020 dari 113,50% di kuartal IV/2019. CoF perseroan juga terus mencatatkan penurunan menjadi 4,79% di kuartal IV/2020 dari 5,68% di kuartal IV/2019.

Permodalan Bank BTN juga makin tebal dengan penerbitan Junior Global Bond yang diterbitkan pada awal 2020. Capital Adequacy Ratio (CAR) perseroan per kuartal IV/2020 tercatat naik 202 bps menjadi 19,34%. Dengan peningkatan di seluruh lini bisnis tersebut, aset Bank BTN tumbuh 15,85% yoy menjadi Rp361,20 triliun pada kuartal IV/2020. Posisi tersebut naik dari Rp311,77 triliun di kuartal IV/2019.

Tidak mau kalah dengan induk, kinerja Syariah BTN yang saat ini masih sebagai unit usaha perseroan juga menunjukkan kinerja positif. Hal ini dapat dilihat dari aset Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN yang  tumbuh sebesar 16,37% yoy menjadi Rp33,03 triliun pada kuartal IV/2020.

DPK yang dihimpun UUS BTN juga  tumbuh 9,02% yoy menjadi Rp23,83 triliun di akhir Desember 2020. BTN Syariah juga terus melakukan peningkatan pencadangan dengan coverage ratio naik level menjadi 55,55% pada kuartal IV/2020 dari 38,68% di periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, sejalan dengan proyeksi positif pada sektor properti yang ditopang oleh prospek perbaikan ekonomi nasional, Bank BTN membidik pertumbuhan laba bersih tahun 2021 pada kisaran 50% – 70%. Untuk mencapai target tersebut, BBTN menargetkan kredit dan DPK tumbuh pada kisaran  7% – 9%.

“Kami optimis, dengan proyeksi dan potensi yang ada meskipun masih di tengah pandemi, laba bersih perseroan tahun 2021 dapat  tetap tumbuh pada kisaran Rp2,5 triliun – Rp2,8 triliun atau naik sekitar 50% – 70% secara tahunan,” ujar Nixon.

Nixon menjelaskan proyeksi peningkatan laba bersih tersebut akan banyak ditopang oleh penghematan biaya dana. Selain itu, Bank BTN  juga akan mengandalkan penguatan digital untuk mendorong efisiensi dan fee based income (FBI). Jajaran Direksi Bank BTN pun tetap mengutamakan upaya mendorong sektor pembangunan perumahan sebagai core business Bank BTN. Sebab, lanjut Nixon, sektor tersebut dapat membawa dampak ekonomis bagi 174 industri turunan lainnya, sehingga turut bermanfaat bagi perekonomian nasional.

“Ini akan berdampak sangat positif dalam mendorong ekonomi nasional dan kami optimis BTN akan dapat memainkan perannya dengan baik sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,”  tegas Nixon.

 

JAKARTA, KORIDOR—Langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang akan menertibkan bisnis bank-bank milik negara atau Himbara diyakini bakal berdampak positif bagi bank-bank BUMN termasuk dalam hal ini PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Pasalnya bisnis perumahan subsidi yang menjadi fokus utama BTN juga mendapatkan perhatian dari manteri BUMN tersebut.

Akankah dengan keputusan Menteri BUMN tersebut, kuota rumah subsidi seperti skema FLPP yang didapat anggota Himbara akan diserahkan kepada BTN sesuai fokus bisnisnya?

Namun yang pasti langkah Menteri BUMN tersebut didukung oleh anggota Komisi XI DPR RI dan asosiasi pengembang.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mendukung penuh langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang ingin menertibkan bisnis Bank BUMN agar kembali pada sektornya masing-masing. Dengan fokus pada sektor masing-masing maka akan memperkuat kinerja bank BUMN tersebut serta menghilangkan persaingan tidak sehat yang terjadi dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Saya setuju dengan wacana dari Menteri BUMN agar bank fokus pada bidangnya masing-masing. Seperti BTN akan fokus sepenuhnya pada pembiayaan perumahan terutama perumahan bersubsidi. Untuk BRI fokus pada UMKM juga sangat bagus. Karena core competence serta pembidangan dan sejarah lahirnya BRI untuk mengurusi UMKM,” ujar Misbakhun ketika dihubungi, Minggu (14/2/2021).

Menurut Misbakhun sudah sewajarnya BTN diberikan sepenuhnya anggaran kuota untuk rumah bersubsidi, Karena BTN punya sejarah panjang dan pengalaman serta data yang sangat memadai bagaimana mengelola sektor pembiayaan perumahan ini.

“BTN lah yang saat ini berkorban dengan sangat luar biasa mencari pendanaan dan konsisten dalam lini pembiayaan perumahan ini,” tegasnya.

Begitu juga dengan BRI, menurut dia, sejarah lahirnya BRI sangat berhubungan erat dengan sektor UMKM. Misbakhun menuturkan, pembidangan ini harus semakin dikuatkan dalam bentuk strategi dan visi misi. Kemudian diterapkan dalam sebuah arahan yang bisa diimplementasikan.

“Harus ada direction atau perintah yang sifatnya tertulis dan menjadi instruksi. Supaya yang menjadi keinginan Menteri BUMN itu bisa dilaksanakan,” paparnya.

Lebih lanjut Misbakhun menegaskan, saat ini situasi ekonomi mengalami tekanan karena pandemi. Namun sektor perumahan khususnya rumah subsidi masih mengalami pertumbuhan.

Untuk itu, dia meyakini, sektor perumahan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, karena masih dibutuhkan masyarakat dan potensinya masih sangat besar dengan adanya backlog perumahan yang mencapai 7,5 juta unit rumah. “Permintaan rumah subsidi juga masih tinggi dibandingkan rumah komersial dan sektor lainnya,” tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, lanjut dia, perumahan subsidi harus jadi fokus utama pemerintah kedepan dengan pembiayaan, pendanaan dan anggaran dialokasikan ke sektor tersebut. “Dengan konsentrasi di sana pelan-pelan ekonomi bisa diangkat salah satunya dari perumahan bersubsidi,” katanya.

Untuk itu, dalam masa pandemi ini dan melihat daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi masih tinggi, Misbakhun menyarankan agar anggaran atau kuota rumah subsidi ditambahkan menjadi 400.000 hingga 600.000 unit. Jika ini bisa diterapkan maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga besar. “Karena sektor ini pasarnya masih sangat luas dan dari sisi risiko juga sangat aman karena ada agunannya berupa rumah,” pungkas Misbakhun.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menilai bahwa penyaluran dana untuk rumah subsidi dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Rakyat) sudah seharusnya diserahkan kepada perbankan yang berkomitmen dan sudah terbukti besar dan berhasil menyalurkannya.

“Kami setuju kalau penyaluran subsidi bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu diserahkan kepada perbankan yang punya komitmen besar dan sudah terbukti merealisasikannya, seperti misalnya BTN,” kata Junaidi.

Menurutnya, bila penyaluran dana subsidi diberikan kepada semua perbankan justru tidak fokus, apalagi bila progres penyaluran tidak sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah. “Ya ngapain juga ikut kerja sama kalau penyaluran tidak sesuai, lebih baik kepada perbankan yang punya bukti jelas penyaluraannya,” kata dia.

Karena itu, ia juga berharap kepada pemerintah untuk lebih cepat menyalurkan dana rumah subsidi agar masyarakat kecil bisa segera mendapatkan rumah yang layak. Termasuk perbankan untuk mempermudah proses KPR dan aturan yang tidak berlibet dan memberatkan konsumen ataupun juga developer.

Sementara Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja menilai sebaiknya dari total anggaran FLPP sebesar 60% dialokasi untuk BTN. Sedangkan bank-bank lain diberikan kuota 20%, sisanya 20% untuk cadangan kalau salah satu bank habis duluan. “Maka sisa 20% cadangan bisa dialokasikan untuk kelompok bank yang habis duluan,” paparnya.(*zh)

JAKARTA, KORIDOR— Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  memastikan batas harga rumah KPR Sejahtera tidak akan naik pada 2021 ini. Kebijakan ini dikeluarkan setelah mempertimbangkan berbagai hal termasuk kondisi perekonomian nasional yang kurang menguntungkan dalam beberapa waktu belakangan ini.

 

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin mengatakan, Kondisi Covid – 19 yang masih melanda tanah air saat ini membuat kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menurun.  Karena itu Pemerintah memastikan bahwa harga rumah FLPP untuk tahun 2021 tidak akan mengalami kenaikan dan tetap menggunakan harga rumah tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 535/KPTS/M/2019 Tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, dengan lima kelompok wilayah persebaran rumah.

 

“Dengan tidak naiknya harga rumah FLPP tahun 2021 maka diperkirakan capaian realisasi FLPP akan melebihi target yang ditetapkan. Sekitar 170.000 unit rumah diperkirakan bisa tercapai,” ujar Arief optimis.

 

Terkait dengan hal tersebut, disarankan kepada pengembang perumahan subsidi untuk mengurangi atau menghilangkan bangunan yang sifatnya kosmetik sehingga beban harga akan berkurang. “Prioritaskan konstruksi yang berperan penting untuk bangunan rumah. Jika sudah terlalu banyak aksesoris, berarti bisa dikategorikan rumah komersil. Dipastikan bank pelaksana bisa mengkomunikasikan dengan pengembang,” jelas Arief.

 

Adapun batasan harga jual rumah bersubsidi terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu: Jawa (kecuali Jabodetek) dan Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai), Rp 150.500.000,-; Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu), Rp 164.500.000,-; Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepualaun Anambas), Rp 156.500.000,-; Maluku, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Mahakam Ulu, Rp 168.000.000,- ; serta Papua dan Papua Barat, Rp 219.000.000,-. (eza)