Finansial

KORIDOR.ONLINE,JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) optimistis mampu menyelesaikan target pembiayaan perumahan tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Demikian diungkapkan oleh Komisioner BP Tapera, Adi Setianto dalam acara Penandatanganan Kontrak Kinerja Pengelolaan Investasi Pemerintah (dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/ FLPP) antara Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Komisioner BP Tapera di Gedung Yusuf Anwar, Eks-MA Kementerian Keuangan, Selasa (15/3).

Hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan serta Deputi Komisioner di lingkungan BP Tapera.

Adi Setianto menyampaikan bahwa BP Tapera berupaya menjaga agar pengelolaan dana FLPP sesuai dengan tujuan investasi pemerintah. Hal itu sejalan dengan amanah yang diberikan untuk mengoptimalisasikan dana FLPP sehingga dapat menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.

Semenjak ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) pada 22 Desember 2021 dan setelah dikeluarkannya izin penyaluran dana FLPP oleh Kementerian Keuangan pada 17 Februari 2022 lalu, penyaluran dana FLPP terus memperlihatkan perkembangan yang sangat menjanjikan.

Penyaluran dana FLPP per 11 Maret 2022 telah mencapai 27.257 unit senilai Rp3,01 triliun. Sehingga total penyaluran dana FLPP selama periode 2010-2022 sudah mencapai 970.836 unit senilai Rp78,19 triliun.

Pada tahun 2022, BP Tapera ditargetkan menyalurkan pembiayaan FLPP sebanyak 200 ribu unit rumah dan optimalisasi sebesar 26.000 unit rumah dengan alokasi pendanaan sebesar Rp23 triliun (Rp19,1 triliun dari alokasi APBN 2022 dan Rp3,9 triliun dari pengembalian pokok).

“Kami optimistis optimalisasi target tahun 2022 tercapai. Ini terlihat dari optimisme bank penyalur dalam menyalurkan dana FLPP dan pelaku pembangunan/pengembang dalam menyediakan rumah subsidi memperlihatkan tren yang meningkat. Namun sebagai OIP kami menegaskan bahwa kualitas rumah dan ketepatan sasaran adalah prioritas utama dalam penyaluran dana pembiayaan perumahan bagi MBR,” ujar Adi Setianto tegas.

BP Tapera merupakan Operator Investasi Pemerintah pertama yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

Dalam kontrak kinerja yang ditandatangani, Kemenkeu dan BP Tapera, dalam rangka mewujudkan tujuan investasi pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi hasil, BP Tapera dituntut kinerjanya atas tiga sasaran strategis dan enam indikator kinerja utama.

Pertama, Layanan Prima dengan indikator kinerja utama (a) realisasi penyaluran dana FLPP dan (b) tingkat keterhunian rumah oleh MBR.

Kedua, Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana FLPP yang Berkesinambungan dengan indikator kinerja utama (a) rekonsiliasi dengan bank penyalur dan (b) penyelesaian temuan auditor.

Lalu ketiga, Kinerja Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator kinerja utama (a) ketepatan waktu pencairan alokasi dana sesuai rencana penarikan dana dan (2) realisasi jumlah imbal hasil dana FLPP yang disetorkan ke Rekening Investasi BUN (RIBUN).

“Kami berharap pengelolaan investasi dana FLPP yang dijalankan pada BP Tapera akan menjadi role model bagi investasi-investasi pemerintah lainnya,” tutur Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto, dalam sambutannya.

Terkait dengan fungsi dan tugas yang diemban oleh BP Tapera sebagai OIP tersebut, Hadiyanto mengingatkan BP Tapera agar menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal atas pengelolaan dana investasi pemerintah.

”Minimal BP Tapera menyusun dan memperbarui kebijakan dan manajemen risiko, memantau dan menelaah secara berkala pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta memantau posisi risiko secara keseluruhan dan risiko terkait pengelolaan dana FLPP,” ujarnya menegaskan.

Di sisi lain, dengan peran ganda yang kini diemban BP Tapera, Adi Setianto yakin BP Tapera tidak hanya mampu menyalurkan dan mengelola dana FLPP sesuai target yang ditetapkan secara akuntabel, tetapi juga mampu merealisasikan penyaluran pembiayaan Tapera berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR) dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) sesuai target RPJMN tahun 2020 – 2024 sebesar 100 ribu unit rumah

BATANG,KORIDOR.ONLINE– Sepanjang tahun 2021 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah berhasil mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dana tersebut merupakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan Pemerintah kepada SMF sebesar Rp2,25 triliun pada tahun 2021.

Pemerintah terus mendorong ketersediaan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif khususnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri Keuangan RI, dalam kunjungan dan menghadiri penandatanganan komitmen untuk melaksanakan Key Performance Indicators / Indikator Kinerja Utama terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 PT SMF (Persero) dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) atau KIW di Kantor Kawasan Industri Terpadu (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jum’at (11/3), menyampaikan bahwa fasilitas likuiditas untuk pembiayaan perumahan yang dalam hal ini yang dikelola oleh SMF bisa benar-benar memberikan dukungan bagi masyarakat terutama masyarakat berpendapat rendah mendapatkan unit rumah bagi mereka bertempat tinggal.

Seluruh dana PMN sebesar 2,5 triliun di tahun 2021 tersebut di-blended dengan dana dari penerbitan surat utang, kemudian total dananya seluruhnya digunakan untuk mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR FLPP bagi 157.500 unit rumah pada tahun 2021 bagi MBR.

Program ini merupakan sinergi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementrian PUPR. Adapun SMF meyediakan 25% dari porsi penyaluran dana KPR FLPP sedangkan 75% porsi lainya disediakan oleh BLU PPDPP.

Pada tahun 2021, penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah, dimana porsi PPDPP (75%) sebesar Rp19,58 triliun, yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp16,62 trilun dan pengembalian pokok sebesar Rp2,96 triliun, dan porsi SMF (25%) sebesar Rp4,62 triliun.

Dukungan dan kolaborasi pada Program KPR FLPP merupakan wujud peran SMF sebagai fiscal tools Kementerian Keuangan dalam meringankan beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90%. Dalam menjalankan program ini Perseroan bersinergi dengan BLU PPDPP dalam mengalirkan dana pendampingan porsi perbankan untuk Pembiayaan KPR FLPP yang ditujukan kepada Bank Penyalur. Adapun per akhir 2021, pengelolaan dana Pemerintah untuk KPR FLPP yang sebelumnya dilakukan melalui BLU PPDPP dialihkan dan dikelola oleh BP Tapera.

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo dalam paparannya menyampaikan realisasi penggunaan dana Penyertaan Modan Negara (PNM) Tahun 2021 pada SMF, bahwa di Provisi Jawa Tengah realisasi penyaluran dana KPR FLPP pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.295 miliar untuk 9.742 unit rumah. “Ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dimana dana yang dialirkan untuk KPR Subsidi ini berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” Ucap Heliantopo.

Heliantopo berharap dukungan SMF pada Program KPR FLPP ini juga akan memberikan efek berlipat (multiflier effect) bagi sektor perumahan, sehingga dapat ikut menggerakan 170 industri turunan lainnya di sektor perumahan dan akan menciptakan penyerapan tenaga kerja, perbaikan  kualitas hidup masyarakat, serta mendorong percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam kesempatan ini, Menkeu juga berkesempatan berdialog dengan 10 orang debitur atau mayarakat penerima manfaat Program KPR FLPP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.  Masyarakat mengaku merasa sangat terbantu dengan dukungan Pemerintah melalui SMF di Program KPR FLPP. Selain harga rumah yang terjangkau, banyak diantaranya rumah warga tersebut berfungsi sebagai tempat usaha yang menghidupkan ekonomi warga di daerah.

Yuni Masruroh perempuan yang berprofesi sebagai sales di salah satu perusahaan kosmetik mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya. Selama 15 tahun lamanya mengontrak rumah dan hidup berpindah-pindah, ia akhirnya bisa memiliki rumah impiannya di komplek perumahan subsidi Perum Delta Asri, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada tahun 2020 lalu. Rumah yang ia tempati sekarang juga digunakan sebagai tempat usaha depot isi ulang air mineral galon untuk membantu menyokong ekonomi keluarga di tengah kondisi ekonomi yang sulit, saat suaminya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pendemi Covid-19.

Selain itu, Bangkit Eko Bayu Kuncoro yang kesehariannya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Batang, mengaku sangat sumringah dan sangat terbantu dengan Program KPR FLPP yang digulirkan oleh Pemerintah. Ia menuturkan akhirnya ia memiliki rumah impiannya, rumah yang ia tempati sekarang dirasa cukup nyaman karena dibangun dengan material yang baik dan di lingkungan yang layak dan nyaman.

Merujuk hasil penelitian yang diinisiasi oleh SMF yang bekerja sama dengan International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) LPPM Institut Pertanian Bogor, peran dan fungsi SMF dalam mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan memiliki andil terhadap kinerja makro ekonomi. Setiap penyaluran dana Rp1 triliun dari SMF akan berkontribusi terhadap pembentukan PDB, peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar Rp1,17 triliun, serta mendorong penyerapan tenaga kerja.

JAKARTA,KORIDOR—Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sepakat membagikan dividen tunai dengan total sebesar Rp 237,62 miliar atau Rp 22,438 per lembar saham kepada para pemegang saham. Jumlah tersebut merupakan 10 persen dari laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021 yang mencapai Rp 2,37 triliun.

“RUPST Bank BTN memutuskan penggunaan laba bersih tahun buku 2021 akan dipergunakan sebesar 10 persen dibagikan sebagai dividen dan sebesar 90 persen ditetapkan sebagai laba ditahan,” ujar Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo usai gelaran RUPST Bank BTN di Jakarta, Rabu (2/3).

Dalam RUPST Bank BTN ada beberapa mata agenda yang dibahas, dan RUPST menyetujui antara lain pengesahan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan perubahan susunan pengurus perseroan.

Untuk susunan pengurus baru perseroan, pemegang saham menyetujui dan menunjuk kembali Nixon LP Napitupulu menjadi Wakil Direktur Utama Bank BTN. Sedangkan pada jajaran Komisaris, RUPST menyetujui pemberhentian Eko D Heripoerwanto sebagai Komisaris dan menunjuk tiga komisaris baru yakni Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris, Himawan Arief Sugoto sebagai Komisaris dan Sentot A Sentausa sebagai Komisaris Independen.

Menurut Haru, perseroan menyambut positif susunan pengurus yang baru tersebut. “Kami optimistis jajaran baru ini akan solid membawa Bank BTN mencapai target sebagai The Best Mortgage Bank,” tegasnya.

Adapun susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut:

Komisaris Utama/Independen : Chandra M Hamzah

Wakil Komisaris Utama/Independen : Iqbal Latanro

Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin

Komisaris Independen : Armand B Arief

Komisaris Indpenden : Sentot A Sentausa

Komisaris : Herry Trisaputra Zuna

Komisaris : Heru Budi Hartono

Komisaris : Andin Hadiyanto

Komisaris : Himawan Arief Sugoto

Selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan dengan nomenklatur baru adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Haru Koesmahargyo

Wakil Direktur Utama : Nixon LP Napitupulu

Direktur Finance : Nofry Rony Poetra

Direktur Asset Management : Elisabeth Novie Riswanti

Direktur Human Capital, Compliance and Legal : Eko Waluyo

Direktur Distribution and Funding : Jasmin

Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo

Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto

Direktur Consumer : Hirwandi Gafar

 

JAKARTA,KORIDOR–Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BTN kembali menunjuk Nixon LP Napitupulu menjadi Wakil Direktur Utama Bank BTN.Para pemegang saham juga mengangkat 3 komisaris baru yakni Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris, Himawan Arief Sugoto sebagai Komisaris dan Sentot A Sentausa sebagai Komisaris Independen. Sedangkan Eko D Heripoerwanto yang merupakan Komisaris diberhentikan secara hormat dari jabatannya.

“Kami optimistis jajaran baru ini akan solid membawa Bank BTN mencapai target sebagai The Best Mortgage Bank,” kata Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dalam konferensi persnya, Jakarta, Rabu (2/3).

Haru menjelaskan, dalam jajaran komisaris baru saat ini terdapat pejabat eselon I dari Kementerian PUPR dan Kementerian ATR BPN. Hadirnya dua pejabat pemerintah ini merupakan utusan dari pemegang saham yakni pemerintah.

Tujuannya agar kinerja perseroan semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Termasuk mempermudah sinkronisasi program atau kebijakan pemerintah dengan program perusahaan.

“Jadi kita bisa memiliki keputusan yang tepat karena ada perwakilan pemegang saham dan dukungan dari pemerintah ke sektor perumahan,” katanya.

Wakil Direktur Utama BTN, Nixon menambahkan, jajaran kepengurusan baru ini akan semakin memperkuat sektor perumahan. Apalagi BTN memiliki penugasan khusus untuk memberikan kredit perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal dan hingga pelaku UMKM.

“Dari sisi kepengurusan ini pemerintah komit untuk memperkuat BTN dengan memberikan orang-orang yang kuat di sektor perumahan,” kata dia.

Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Chandra M Hamzah

Wakil Komisaris Utama/Independen: Iqbal Latanro

Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin

Komisaris Independen : Armand B Arief

Komisaris Independen : Sentot A Sentausa

Komisaris : Herry Trisaputra Zuna

Komisaris : Heru Budi Hartono

 Komisaris : Andin Hadiyanto

Komisaris : Himawan Arief Sugoto

Susunan Direksi

Direktur Utama : Haru Koesmahargyo

Wakil Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu

Direktur Finance : Nofry Rony Poetra

Direktur Asset Management : Elisabeth Novie Riswanti

Direktur Human Capital, Compliance and Legal : Eko Waluyo

Direktur Distribution and Funding : Jasmin

Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo

Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto

Direktur Consumer : Hirwandi Gafar

 

JAKARTA,KORIDOR—Sejak pandemi Covid-19 mulai merebak di Indonesia pada awal kuartal 2020, berbagai industri turut mengalami dampak negatifnya, termasuk bidang properti. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pengembang yang mengalami tekanan di kinerja keuangannya.

Perlahan tapi pasti, sektor propertipun kini mulai membaik dan terus bergerak ke arah positif seiring membaiknya kondisi ekonomi dan beberapa stimulus yang diberikan pemerintah di bidang properti, mulai dari DP 0% hingga insentif PPn (Pajak Pertambahan Nilai). Hal tersebut meningkatkan gairah masyarakat untuk membeli properti di tengah pandemi Covid-19.

Bahkan, tahun 2022 sektor properti diprediksi bisa tumbuh hingga double digit dengan asumsi pertumbuhan ekonomi diatas 5%. Pengamat properti yang juga pendiri Panangian School of Property Panangian Simanungkalit, sempat mengatakan kepada media, dirinya optimistis pertumbuhan sektor properti di 2022 bisa di atas 10%.

“2022 sudah pasti lebih bagus dari 2021, sebab ekonomi dan properti itu bagaikan lokomotif dengan gerbong. Sekarang kan sudah terlihat ekonomi Indonesia sudah keluar dari resesi. Tahun depan, diperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5%. Kalau itu terjadi, tentu saja akan terjadi pemulihan sektor properti, di mana perumahan akan menjadi dominan, terutama perumahan tapak,” kata Panangian beberapa waktu lalu.

Potensi besar di industri properti pada 2022 dan tahun selanjutnya tersebut tetap membutuhkan dukungan sektor perbankan. Ekspansi perbankan dalam pembiayaan perumahan mutlak diperlukan untuk menggenjot kebangkitan sektor properti.

Dalam mendukung kebangkitan sektor properti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah melakukan berbagai strategi agar pembiayaan perumahan lebih masif lagi terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa memiliki rumah impian. Ekspansi Bank BTN juga untuk mendukung suksesnya program sejuta rumah yang digagas pemerintah.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan sektor properti berpeluang besar bangkit pada tahun ini akibat booming harga komoditas. Meski demikian, ada faktor COVID-19 yang masih menjadi penghambat sektor properti untuk melesat.

Untuk itu, dia menegaskan kunci bagi sektor properti masih sama dengan sektor ekonomi lainnya, yaitu terkendalinya COVID-19. “Kalau pemerintah mampu mencegah terjadinya gelombang tiga, pertumbuhan kredit properti akan lebih tinggi, di kisaran 9-10%,” ujarnya.

Ia juga meyakini industri properti pada 2022 dan tahun selanjutnya tetap membutuhkan dukungan sektor perbankan. Dasarnya, sebagian besar penjualan properti masih mengandalkan kredit, baik KPR maupun KPA. Selain itu, perbankan juga mendukung sektor properti melalui kredit konstruksi dan modal kerja bagi para developer.

“BTN adalah ujung tombak pemerintah dalam program penyediaan rumah rakyat khususnya bagi kelompok masyarakat menengah bawah. BTN menjadi jangkar dalam melaksanakan program-program bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Untuk itu penguatan permodalan BTN memang dibutuhkan,” ujarnya

 

 

JAKARTA,KORIDOR—Menginjak usianya yang ke 72 tahun, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus berinovasi dengan mengembangkan layanan, khususnya di sektor perumahan. Sesuai dengan strategi perseroan dalam menggarap Ekosistem Perumahan Digital, inovasi kali ini adalah peluncuran aplikasi BTN Properti for Developer yang dipersembahkan khusus bagi para developer atau pengembang yang selama ini menjadi mitra setia Bank BTN dalam menyalurkan pembiayaan perumahan ke masyarakat Indonesia.

“Peluncuran aplikasi BTN Properti for Developer merupakan salah satu langkah Bank BTN dalam melengkapi ekosistem perumahan digitalnya. Aplikasi ini ditujukan khusus bagi para pengembang / developer untuk melengkapi konsep One Stop Housing Ecosystem yang telah diusung BTN selama ini. Dengan mengikut sertakan mitra developer / pengembang dalam ekosistem ini, maka setiap stakeholder properti yang sudah bergabung sebelumnya, seperti hal nya home service, jasa arsitek, jasa design interior dan jasa kontraktor dapat  berkolaborasi lebih lagi dalam memanjakan nasabah BTN dengan memberikan layanan yang lengkap dan terbaik.” kata Wakil Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Selasa (22/2).

Pada kesempatan yang sama, Direktur IT, Operation & Digital Banking Bank BTN, Andi Nirwoto mengatakan, “BTN Properti for Developer kami hadirkan khusus untuk memudahkan pengembang dalam melakukan setiap aktivitas operasional dalam kaitannya dengan perbankan. Hal hal mengenai pengajuan pinjaman KPR, update manajemen stok dan pemantauan status KPR Konsumen dapat dilakukan secara langsung, mudah dan transparan. “Kami sadar bahwa dengan menyajikan segala kemudahan ini, kinerja para pengembang / developer dapat terus meningkat serta secara otomatis juga akan menopang performance dari housing ecosystem Bank BTN,” katanya.

Andi menambahkan, aplikasi BTN Properti for Developer juga telah terintegrasi dengan portal properti BTN sehingga proses pengkinian data stok unit dapat dilakukan dengan mudah dan tersentral, pengembang juga bisa melakukan interaksi dengan konsumen dalam memasarkan unit mereka. Harapannya, lanjut Andi, pengembang semakin mudah memasarkan produknya, sekaligus memantau pengajuan KPR dari para peminat properti mereka.

“Sementara bagi Bank BTN, tentunya hal ini akan berpengaruh dalam membantu mempercepat pemrosesan kredit dari Bank BTN, jadi jika dibandingkan dengan cara konvensional, pengajuan kredit secara online melalui BTN Properti for Developer dapat memangkas 50% waktu yang dibutuhkan dibandingkan pengajuan biasa jadi dari 40 jam  menjadi 20 jam.” kata Andi.

“Dalam penjualan properti secara daring, fitur yang paling dibutuhkan pengembang selain manajemen stok adalah fitur pembuatan dokumen Surat Pemesanan Rumah untuk konsumen secara otomatis. Hal ini pun telah dapat diakomodir dalam aplikasi tersebut. Sebagai informasi, saat ini developer yang menjadi mitra dan memanfaatkan platform BTN Properti sebanyak 3.204 developer. Di tahun 2022, melalui berbagai inovasi baru kami, maka Bank BTN optimis akan memiliki 5.000 rekanan developer melalui konsep One Stop Housing Ecosytem ini. ” lanjut Andi.

Dengan tren peningkatan transaksi belanja daring dan pengguna internet yang terus meningkat di Indonesia, maka Andi menilai, penjualan rumah secara online melalui platform digital Bank BTN juga terlebih lagi akan makin meningkat dengan adanya platform BTN Properti for Developer dan BTN Properti.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja menyambut baik aplikasi anyar dari Bank BTN tersebut. Menurut dia,  pengembangan aplikasi BTN Properti For Developer mengadaptasi  perkembangan jaman, dimana digitalisasi akan terus mendominasi dunia usaha, aplikasi BTN  Properti for Developer tentunya akan membantu kerja developer. “Apabila aplikasi ini bisa membantu mempercepat persetujuan maka dampak meningkatkan jalur komunikasi antar bank dan pengembang, maka aplikasi akan menjadi super sukses,” katanya.

JAKARTA,KORIDOR—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)  menggelar BTN Anniversary Virtual Property Expo dalam rangka perayaan HUT ke-72 tahun.  Dalam ajang yang dihelat mulai 22Februari hingga 31 Maret 2022 ini,  perseroan optimistis mampu meraih penyaluran kredit pemiikan rumah (KPR) sekitar Rp2,5 triliun.

Wakil Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, meski Indonesia masih dalam kondisi pandemi Covid-19, kebutuhan rumah tetap mengalami pertumbuhan. Untuk itu, sejak pandemi Covid-19 terjadi, Bank BTN rutin menggelar pameran properti secara virtual agar konsumen dapat mewujudkan rumah impian mereka.

“Pertumbuhan ekonomi tahun ini diharapkan makin pulih, sehingga kami optimistis daya beli masyarakat juga membaik sehingga kemampuan mereka membeli rumah tetap tinggi, dengan BTN Annniversary Virtual Property Expo kali ini, kami berharap masyarakat tetap dapat mengeksplorasi rumah idaman yang mereka butuhkan dan mewujudkannya bersama Bank BTN,” kata Nixon di Jakarta, Selasa (22/2).

Pada ajang kali ini, Bank BTN menggandeng Rumah.com dalam membangun platform  virtual expo. Platform yang digunakan pada pameran kali ini memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya platform yang lebih sederhana, interaksi calon pembeli dengan developer berjalan secara dan live streaming interactive.

“Pada Virtual Exhibition ini pengunjung dapat berkomunikasi langsung via  aplikasi chat WhatsApp dengan developer secara real time, sehingga kami harapkan proses  penawaran, negosiasi berjalan lancar,” jelas Nixon.

BTN Virtual Property Expo kali ini makin ramai dengan kehadiran 75 pengembang yang menawarkan lebih dari 175 proyek perumahaan baik subsidi maupun non subsidi  dengan rincian 35 apartemen, 140  rumah tapak baik yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi tapi juga di kota besar lainnya di Indonesia seperti Surabaya, Bandung dan lain sebagainya.

Proyek tersebut diantaranya,  hunian  berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD) seperti Cisauk Point  yang dibangun Adhi Commuter Properti, Samesta Mahata Tanjung Barat  yang dikembangkan Perumnas, serta proyek rumah tapak diantaranya Geriya Selaras  yang dibangun Kesuma Agung Selaras di Bogor, Surya Garden 2  milik Procity Group di Surabaya dan Seion  milik Mas Group yang berlokasi di Serang dan lain sebagainya. Adapun rentang harga properti yang ditawarkan senilai Rp 160 juta hingga lebih dari Rp 1,5 miliar.

Nixon menilai tahun ini adalah tahun yang tepat untuk membeli rumah, karena Pemerintah masih memberikan banyak insentif diantaranya kebijakan Suku Bunga Acuan yang rendah , insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap setiap pembelian rumah tapak atau unit hunian rumah susun dan kebijakan Bank Indonesia yang melanjutkan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100%.

“Insentif ini membantu pembeli rumah pertama maupun yang berniat untuk investasi untuk membeli rumah, sehingga saat ini adalah saat yang tepat untuk membeli rumah,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Consumer & Commercial Lending Bank BTN, Hirwandi Gafar menjelaskan, selain insentif dari Pemerintah tersebut, Bank BTN juga memberikan promo khusus selama BTN Anniversary Virtual Expo digelar yaitu Suku Bunga Khusus HUT BTN ke 72 mulai dari 3,72% per tahun dengan tawaran bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan diskon asuransi jiwa sampai dengan 10%.

Promo tersebut, lanjut Hirwandi, dipaketkan dengan program flash sale dari masing-masing developer yang berpartisipasi dalam pameran.“Kami menargetkan jumlah pengunjung pada BTN Anniversary Virtual Expo mencapai lebih dari 1,5 juta pengunjung dengan target penyaluran KPR/KPA dapat menyentuh Rp 2,5 triliun,” kata Hirwandi.

Sebagai informasi,  bagi pengunjung BTN Anniversary Virtual Property Expo yang ingin membeli rumah dapat langsung  mengakses https://btnpropertiexpo.com/,   kemudian melihat langsung proyek di kota/daerah yang mereka inginkan, dan seandainya tertarik dapat langsung meminta developer untuk menghubungi kita melalui opsi “hubungi saya ” yang ada di plaform namun jika ingin  menghubingi langsung ke pengembang disediakan WA chat di booth. Sementara pengajukan KPR juga bisa dilakukan lewat opsi “ajukan KPR”.

JAKARTA,KORIDOR–PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memberikan komitmen untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan realisasi program sejuta rumah. Hal ini terbukti dari keseriusan BTN dalam Penyaluran KPR Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selama 72 tahun berdiri, Bank BTN konsisten telah menyalurkan kredit dan mengalir lebih dari 5 juta masyarakat di Indonesia dari seluruh segmen. Sebanyak 3,5 juta unit diantaranya merupakan KPR Subsidi yang diperuntukkan bagi MBR.

Untuk tahun 2021 saja, Bank BTN telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 117.699 unit dengan nilai Kredit Rp17,15 triliun. Angka tersebut merupakan perolehan dari BTN konvensional sebanyak 96.487 unit dengan nilai Rp14,11 triliun dan Unit Usaha Syariah sebanyak 21.212 unit dengan nilai Rp3,03 triliun. Dengan pencapaian tersebut, Bank BTN telah berkontribusi setidaknya 65% dari angka pencapaian penyaluran KPR Sejahtera FLPP nasional pada tahun 2021 yang mencapai lebih dari 178 ribu unit.

Tak berhenti sampai disitu, di awal tahun 2022 BTN bahkan telah tancap gas dan sempat membukukan akad kredit KPR FLPP sekitar 6.000 unit dalam sepekan. Pencapaian tersebut diraih melalui akad kredit yang dilakukan secara massal di seluruh Kantor Cabang Bank BTN di seluruh Indonesia. Adapun target penyaluran KPR FLPP hingga akhir tahun ini dipatok BTN sebanyak 200 ribu unit.

“BTN akan terus melakukan penyaluran program KPR FLPP Sejahtera secara tepat sasaran, sehingga dapat mendukung penurunan backlog perumahan terutama pada segmentasi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain KPR FLPP, BTN juga mendukung untuk menyalurkan program Tapera yg tersedia sebanyak 109.000 unit, juga menyalurkan KPR BP2BT kepada MBR,” ujar Hirwandi Gafar, Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN

Seperti diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki hunian layak masih luar biasa banyak. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendata akan ada 15,5 juta penduduk yang membutuhkan rumah pada 2045. Adapun, saat ini angka backlog rumah masih berada pada kisaran 11,4 juta unit.

Penyebabnya ada dua hal, pertama, daya beli masyarakat yang tidak sebanding dengan harga properti, kedua belum banyak pengembang yang turut serta  membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga terjangkau. Hal ini menjadi dilema dan dibutuhkan peran besar dari berbagai pihak dalam mendorong program pemerintah untuk membangun sejuta rumah dalam setiap tahunnya.

 

 

 

 

 

 

JAKARTA, KORIDOR—Syahrial (47 tahun), tukang jamu, begitu orang mengenalnya. Bapak tiga anak itu tak henti meneteskan air mata. Air mata gembira dan (juga) sedih. Ia bercerita soal perjuangan hidup, bersama sang istri sampai akhirnya bisa punya rumah sendiri.

“Sedih saya, kalau mengingat bagaimana uletnya istri saya menabung. Kini setelah kami punya rumah, dia tiada, meninggalkan kami dan anak-anak,” ujarnya. Ia terisak mengenang perjuangan istrinya yang meninggal dua tahun lalu.

Pedagang jamu “Dalimo” itu berkisah. 18 tahun lalu, ia dijodohkan  dengan gadis asal kampungnya. Lalu merantau ke Jakarta. Bekerja ikut kakak ipar sebagai tukang seduh dan penunggu warung jamu. Tinggal dan tidur di sana, bersama istri. Hidup, berbagi dengan warung, dibagian belakang, di ruang 2×2 meter persegi.

Ia dan Istri menyisihkan upahnya, Rp10 ribu-Rp20 ribu setiap hari. Tekadnya satu, bisa punya warung jamu sendiri. Setahun kemudian, pria asal Padang itu akhirnya bisa buka usaha sendiri, dan kemudian mengontrak,, tinggal di rumah petak.

Istrinya punya empat celengan. Wajib disisihkan setiap hari. Pertama, celengan untuk modal usaha. Kedua, untuk kontrak warung. Ketiga, untuk biaya hidup sehari-hari dan terakhir untuk ditabung.

“Sekali lagi, yang punya pikiran buat punya rumah itu adalah istri. Kami memang sudah ngontrak. Tiga kali pindah. Jenuh dan sumpek katanya. Karena itu istri bersikeras mau punya rumah sendiri. Tetapi kami tidak mengerti kalau pedagang jamu warung kayak saya, yang penghasilannya tidak tetap, bisa beli rumah dengan cara mencicil di bank,” kenangnya.

Suatu waktu, pelanggan warungnya  bercerita. Ada komplek perumahan baru yang akan dibangun. Lokasinya tidak jauh dari warungnya. Harganya Rp350 jutaan. Dan bisa dibeli lewat Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Orang itu juga menginformasikan kalau pedagang, pemilik usaha seperti saya juga bisa beli rumah lewat KPR. Yang penting katanya ada pembukuan, catatan pendapatan dan pengeluaran warung, setiap bulan. Istri saya bersemangat. Besoknya langsung ke lokasi perumahannya. Dan bertanya prosedur membeli rumah lewat KPR itu,”

Pendek cerita, Ia menguras semua uang tabungan yang selama 5 tahun dikumpulkan guna membayar uang muka pembelian rumah. Dan marketing perumahan itu membantu pemberkasan KPR-nya . Namun ternyata tidak mudah. Bank tempat ia menabung, tidak menyetujui KPR-nya.

Sampai akhirnya berkas KPR-nya berpindah ke PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero). Dan disetujui !!

“Istri saya menangis tak henti-hentinya, ketika kami menanda tangani berkas KPR di kantor pemasaran. Mimpi dia punya rumah sendiri terwujud. Saya juga sampai cium tangan pejabat dari BTN waktu itu. Lama sekali. Entah berapa kali saya ucapkan terimakasih,” kenang Syahrial

Pelupuk mata Syahrial makin tergenang. Tampak kenangan akan istrinya begitu melekat. Sambil menghirup kembali rokok yang tadi hampir mati, ia melanjutkan kisahnya.

Di tahun ke- 9, setelah setiap bulan mencicil sebesar Rp1,8 jutaan, ia kemudian melunasi cicilannya dari rencana jangka waktu 15 tahun. Warung jamunya makin berkembang dan sudah punya  cabang.

“Pada akhirnya, hanya BTN yang mampu mewujudkan mimpi kami untuk punya rumah. Padahal kami hanya pedagang kecil. Tetapi kepercayaan BTN begitu besar,” ucap pedagang jamu racikan dibilangan Pondok Aren, Tangerang Selatan itu.

BTN Dorong KPR Sektor Informal Lewat Skema BP2BT

Dalam kegiatan diskusi “Peluang dan Tantangan Sektor Perumahan Tahun 2022” yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, pertengahan Januari lalu, Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending BTN, Mochamad Yut Penta kembali menegaskan bahwa  target KPR BTN tahun 2022 untuk sektor informal ini akan jauh lebih besar tahun lalu.

Jika tahun lalu realisasi KPR dari sektor pekerja informal yang tergarap oleh BTN baru 12% dari total penyaluran KPR Subsidi, maka tahun ini  diharapkan bisa lebih besar.

Mochamad Yut Penta menilai, sepanjang tahun 2021 masih terdapat beberapa permasalahan terkait penyaluran pembiayaan KPR Subsidi di Indonesia, termasuk belum tergarapnya konsumen dari kalangan pekerja informal.

“Padahal sektor informal ini jumlahnya cukup besar dibandingkan sektor formal. Karena itu diperlukan strategi yang tepat untuk mendorong penyerapan realisasi dari sektor pekerja informal,” katanya.

Penta mengatakan, dari hasil data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), realisasi KPR bersubsidi bagi pekerja informal secara nasional sepanjang tahun 2021 mencapai 9,88% atau setara 17.666 unit.

Untuk tahun 2022, bank pelat merah itu akan lebih mendorong segmen pembiayaan perumahan untuk pasar pekerja informal melalui skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

“Tahun ini kami akan terus mendorong penyaluran KPR sektor informal ke BP2BT. Hal ini sesuai arahan Kementerian PUPR,” tandas Penta.

Penta menyebutkan realisasi KPR BP2BT Bank BTN selama tahun 2021 mencapai 10.968 unit. “Tahun lalu BP2BT belum secara spesifik membiayai kredit bagi pasar pekerja informal. Sedangkan tahun ini BP2BT akan lebih terfokus membiayai KPR pekerja informal,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Danny Wahid menyatakan, kendala utama pekerja informal ini rata rata tidak bankable, dan tidak memiliki pendapatan tetap. Padahal dilihat dari penghasilan cukup besar, sebenarnya ini potensial untuk perbankan membiayai sektor pekerja informal ini.

“Sektor pekerja informal belum tergarap dengan baik. Padahal, tidak sedikit pekerja informal yang punya kemampuan mencicil karena penghasilannya relatif besar,” pungkas Danny.

 

 

 

CIREBON,KORIDOR– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) gencar melakukan sinergi dengan berbagai institusi dan komunitas untuk membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan yang mencapai 11 juta unit. Salah satu sinergi yang dilakukan bekerjasama dengan komunitas santri melalui NU Circle dalam menciptakan santri developer di berbagai daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank BTN bersama NU Circle menggelar BTN Santri Developer Kebangsaan Batch 2 di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, setelah sebelumnya batch 1 yang diadakan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo berharap dengan kegiatan ini maka akan banyak lahir para pengusaha properti dari kalangan santri atau santri developer. Sehingga para santri developer ini akan bersama-sama dengan BTN bisa mengurangi backlog rumah yang ada di Indonesia. Dari sekitar 270 juta penduduk indonesia, data dari BPS mencatat terdapat backlog perumahan nasional di Indonesia 11,4 juta yang sangat besar dan cenderung bertambah setiap tahun.

“Harapannya jika memungkinkan 100% dari peserta yang lulus dari acara ini dapat langsung mulai bekerja dengan terjun langsung ke lapangan atau paling tidak mulai bekerja di perusahaan developer yang telah lebih dulu berkecimpung di sektor perumahan untuk mempercepat proses belajar,” ujar Haru pada acara peresmian pembukaan BTN Santri Developer Kebangsaan Batch 2 di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (29/1).

Menurut Haru, kebutuhan rumah saat ini sangat besar terutama didorong olah banyaknya angka pernikahan baru dan para kaum milenial yang sudah memasuki angkatan kerja. Namun di sisi lain, kemampuan pasokan perumahan tidak dapat mengikuti kecepatan pertumbuhan permintaan akan perumahan yang layak.

Haru menjelaskan, potensi yang besar ini pada kenyataannya tidak serta merta saling mengisi dan melengkapi. Ada berbagai kendala yang menghalangi di mana salah satunya adalah jumlah developer perumahan yang menjadi supplier sektor perumahan dan jumlah properti yang mampu diproduksi oleh pengembang belum mampu mengisi gap permintaan atas perumahan yang layak.

“Untuk itu, BTN mengajak kalangan santri yang tergabung dalam Santri Developer bersama-sama mengatasi kendala backlog perumahan yang masih sangat besar mencapai 11 juta unit,” jelasnya.

Lebih lanjut Haru mengungkapkan, sektor perumahan adalah sektor yang sangat defensif dan tahan banting. Tahun 2021 yang lalu ketika sektor usaha yang lain tertekan bahkan ada sektor usaha yang tumbuh negatif, bisnis properti adalah salah satu sektor usaha yang tetap tumbuh.

“Sebagai lembaga intermediasi yang berfokus dalam pembiayaan perumahan dan sektor pendukungnya, Bank BTN harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan menjalankan fungsinya sebagai Lembaga intermediasi,” katanya.

Salah satu caranya, papar Haru, adalah membuka peluang bekerjasama dengan sebanyak mungkin pengembang perumahan. Tentunya pengembang yang memahami seluk beluk perumahan, pengembang yang memiliki pengetahuan yang benar mengenai cara yang benar dalam mengembangkan perumahan.

“Itu sebabnya Bank BTN sangat mendukung acara Santri Developer Kebangsaan ini. Harapannya kita secara bersama-sama berkontribusi secara positif membantu pemerintah dalam program sejuta rumah, memberikan akses hunian yang layak kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang belum memiliki rumah sendiri,” tegas Haru.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan NU Circle Arsul Sani mengapresiasi Bank BTN yang terus mendukung dan melanjutkan program Santri Developer Kebangsaan ini. “Saya mengapresiasi Bank BTN yang terus bersama NU Circle ini membangun kompetensi santri melalui pelatihan Santri Developer dan selalu dilaksanakan di pesantren,” katanya.

Sedangkan, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai sinergi dari berbagai disiplin ilmu dalam proses pembangunan perumahan penting untuk mewujudkan hunian nyaman. Sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai yang baik dalam keluarga.

“Bagaimana rumah yang dibangun dengan cara yang sesuai kaidah atau nilai-nilai yang berlaku menjadi hunian yang nyaman, sesuai tata kelola yang benar. Itu memerlukan ilmu yang benar,” paparnya.

Menurut Lestari, agar bisa diterima masyarakat, para developer atau pengembang perumahan harus bisa menginformasikan produk perumahan yang dibangun dengan benar. Pengembang perumahan perlu memahami disiplin ilmu komunikasi agar pesan yang disampaikan diterima dengan baik dan benar oleh masyarakat.

“Selain itu, para santri calon developer harus memahami dengan baik tentang tata kota dan disiplin ilmu planologi agar rumah yang dibangun tidak menyalahi aturan berlaku. Rumah yang dibangun tidak hanya unggul dalam penerapan teknologi tetapi mampu menciptakan kebahagiaan bagi penghuni yang mampu merefleksikan nilai-nilai berlaku di masyarakat,” tegasnya.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi berharap dari program ini bisa melahirkan Santri yang Bagus, Pintar dan Wirausahawan. Wamenag menjelaskan program BTN Santri Developer Kebangsaan adalah salah satu program santripreneur. Tujuannya untuk mendorong santri dan pesantren agar turut berkontribusi aktif menekan angka kemiskinan di masyarakat dan meningkatkan indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan kemandirian dan kewirausahaan.

Wamenag berharap pelatihan ini banyak melahirkan usahawan, yang berpartisipasi dalam membangun masyarakat. “Apresiasi kepada BTN dan NU Circle yang telah mendukung kegiatan ini, dalam membangun masyarakat dan bangsa,” kata dia.

Pengasuh Ponpes KHAS Cirebon, KH Musthofa Aqil Siroj menyampaikan terima kasih kepada semua khalayak yang terlibat dalam acara Opening Ceremony, BTN Santri Developer Kebangsaan Batch 2 yang diselenggarakan di Pesantren KHAS Kempek ,Cirebon.

Program Santri Developer ini sangat bagus untuk memandirikan santri. Santri yang berdaya memiliki nilai yang lebih baik karena bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan orang lain. “Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad ketika didatangi seorang ibu tua yang miskin.
Nabi Muhammad tidak langsung memberikan bantuan langsung tetapi mengajak para sahabat untuk membeli pohon kurma sehingga kurmanya bisa dinikmati si ibu tua miskin tersebut. NU Circle melajukan fungsi itu dengan mensinergikan BTN dengan santri nahdliyin,” tuturnya..

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum NU Circle Gatot Prio Utomo menegaskan, visi dan misi besar yang dibawa NU Circle adalah menyiapkan generasi nahdliyin menjadi generasi emas Indonesia pada 2045. NU Circle ingin membangun masyarakat profesional santri yang terus-menerus memproduksi santri-santri bertalenta profesional di segala bidang terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

“Santri Developer Kebangsaan ini akan melahirkan developer-developer yang diharapkan dapat menyediakan perumahan bagi warga nahdliyin,” pungkasnya.