Finansial

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE— Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus berupaya meningkatkan pemutakhiran data Peserta Tapera di portal kepesertaan Sitara. Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, mengatakan langkah ini dilakukan sebagai upaya pendorong para peserta agar segera melakukan pemutakhiran data agar bisa menikmati manfaat yang ada demi mewujudkan rumah pertama bagi MBR.

Dengan melakukan pemutakhiran data, peserta dapat menikmati beberapa manfaat, antara lain pengecekan saldo tabungan beserta imbal hasil, menentukan prinsip pengelolaan dana baik secara konvensional maupun syariah.

“Dan bagi kepesertaan yang memenuhi syarat eligible, dapat mengajukan minat pembiayaan untuk kepemilikan rumah (KPR), pembangunan rumah dan renovasi rumah dengan suku bunga yang kompetitif. Jadi silakan kunjungi website kami di tapera.go.id,” tutur Adi Setianto, pada acara Ngabuburit bareng media, “Strategi BP Tapera Kuartal II tahun 2022”, di Jakarta, Senin, 25/4.

Seperti diketahui, sejak 1 April 2022, BP Tapera sudah melakukan pemutakhiran data. Bagi perserta yang melakukan update data maka otomatis akan mengikuti program reward “Gelegar Rejeki Tapera”. Para peserta yang meng-update data, berhak memperoleh satu nomor undian untuk mendapatkan total 156 hadiah mencapai miliaran Rupiah, berupa Samsung Tab A8, Handphone Samsung A03, Motor Honda Bear Deluxe, dan Grand Prize mobil Mitshubishi All New Expander GLS MT.

Sebagai informasi, per akhir awal April 2022 data seluruh peserta Tapera (saat ini adalah ASN) yang telah melakukan pemutakhiran data sebanyak 1.052.128 atau 27,16% peserta. Padahal saat ini jumlah peserta yang tercatat aktif sebanyak 3.874.358 peserta.

Diharapkan dengan adanya upaya ini, sisa peserta aktif yang belum melakukan pemutakhiran data dapat segera, melakukan updating data di portal kepesertaan Sitara sesuai dengan amanah PP No. 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Pemberi Kerja dan Peserta Pekerja wajib melakukan pemutakhiran data kepegawaian dan data individunya.

“Ditargetkan dengan adanya program Gelegar Rejeki Tapera ini, 80% dari peserta yang tercatat aktif bisa melakukan pemutakhiran data,” ungkap Adi.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Bank DKI, bank milik Pemprov DKI Jakarta, masuk ke dalam daftar 20 Bank Terbaik di Indonesia sekaligus masuk dalam jajaran World’s Best Banks atau Bank Terbaik di Dunia tahun 2022 versi Majalah Forbes. Hal ini berkat pertumbuhan kinerja keuangan yang di atas rata-rata industri perbankan nasional dan berbagai terobosan inovasi layanan perbankan digital yang dilakukan oleh Bank DKI. Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (14/04).

Pemberian predikat The World’s Best Banks untuk Bank DKI ini mengacu pada hasil survei yang dilakukan terhadap lebih dari 45 ribu konsumen di 27 negara. Bank dinilai berdasarkan tingkat kepuasaan konsumen terkait kepercayaan, layanan digital hingga nasihat keuangan. “Pencapaian ini menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan produk dan layanan perbankan digital yang mampu menjawab kebutuhan perbankan bagi para nasabah dan mitra kerja Bank DKI,” ujar Herry.
Dari sisi layanan perbankan digital, Bank DKI terus menghadirkan layanan ekosistem digital atau e-channel melalui JakOne Community Apps. untuk mengakomodasi perubahan perilaku nasabah dan masyarakat yang semakin bergerak ke arah layanan digital. JakOne Community Apps merupakan layanan perbankan digital untuk mendorong penerapan inklusi keuangan serta melalui pengembangan produk dan layanan digital. Adapun JakOne Community Apps sendiri terdiri dari JakOne Mobile, JakOne Abank, JakOne Erte, JakOne Artri, dan Ancol Apps. Terbaru, Bank DKI menghadirkan layanan Mobile Cash Tarik Tunai tanpa kartu dan Cash Recycle Machine.
Ke depannya Bank DKI akan terus melakukan inovasi layanan perbankan digital seperti JakOne Pay dan JakSchool sebagai upaya Bank DKI untuk terus memperkuat layanan perbankan digital kepada berbagai komunitas di DKI Jakarta dan melengkapi JakOne Community Apps yang sudah tersedia saat ini. Bank DKI juga akan meluncurkan JakOne Abank Mobile dengan tujuan mendorong penerapan inklusi keuangan serta memperluas akseptansi pembayaran kepada para pelaku UMKM di DKI Jakarta dan sekitarnya.
“Kami bersyukur dan menyampaikan terima kasih kami kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang saham, nasabah, dan mitra kerja PT Bank DKI yang terhormat, atas kepercayaan yang telah diberikan kepada produk dan layanan kami. Sehingga, Bank DKI berhasil tercatat menjadi salah satu dari 20 bank terbaik di Indonesia tahun 2022 versi Majalah Forbes,” ujar Herry.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Mengarungi tiga bulan pertama tahun 2022, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil mempertahankan kinerja gemilang. Bank spesialis kredit perumahan ini sukses membukukan laba bersih sepanjang kuartal I/2022 senilai Rp774 miliar. Perolehan tersebut melonjak 23,89% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp625 miliar.

Pertumbuhan laba bersih Bank BTN pada kuartal I/2022 ditopang oleh kenaikan penyaluran kredit, pengelolaan aset kredit bermasalah, efisiensi biaya dana dan operasional. Transformasi digital yang dirancang sejak dua tahun terakhir juga mulai memberikan dampak positif dalam bentuk akuisisi nasabah baru, perluasan akses pasar dan produktivitas karyawan. Perbaikan di banyak aspek membuat indikator kinerja keuangan berada dalam tren positif.

“Ditinjau dari sisi topline maupun bottom line, kinerja kami tumbuh menggembirakan. Pencapaian ini berkat bisnis model dan implementasi strategi yang tepat. Ke depan kami tetap optimistis karena ekonomi semakin pulih seiring berakhirnya pandemi. Namun demikian, kami tetap mewaspadai kenaikan inflasi yang bisa menjadi faktor pemberat. Ekonomi global tengah menghadapi tantangan ini,” ujar Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dalam Paparan Kinerja Keuangan Bank BTN Kuartal I/2022 di Jakarta, Jumat (22/4).

Haru menjelaskan, keberhasilan pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional telah berdampak positif terhadap penyaluran kredit termasuk ke sektor perumahan. Sepanjang periode Januari-Maret 2022, Bank BTN berhasil menyalurkan kredit mencapai Rp277,13 triliun meningkat 6,04% dari posisi yang sama tahun lalu senilai Rp261,34 triliun.

Menurut Haru, penyaluran kredit perumahan masih mendominasi total kredit perseroan pada kuartal I/2022. Adapun kredit perumahan yang disalurkan Bank BTN hingga akhir Maret 2022 mencapai Rp248,57 triliun. Dari jumlah tersebut KPR Subsidi pada kuartal I/2022 masih mendominasi dengan nilai sebesar Rp134,04 triliun tumbuh 9,01% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp122,96 triliun. Sedangkan KPR Non Subsidi tumbuh 5,16% menjadi Rp84,28 triliun pada kuartal I/2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp80,14 triliun.

“Kami memacu kredit dengan sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian. Maka itu, rasio kredit bermasalah (non performing loan) kami terus membaik. NPL Gross di level 3,6%, lebih rendah dari sebelumnya di level 4,25%, Sedangkan NPL Nett sebesar 1,28%, turun dari posisi 1,94%,” kata Haru.

Kenaikan kredit berdampak pada pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) yang tumbuh 28,81% pada kuartal I/2022 menjadi Rp3,57 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,77 triliun. Lonjakan NII tersebut membuat rasio net interest margin (NIM) Bank BTN juga mengalami kenaikan dari 3,31% pada akhir Maret 2021 menjadi 4,29% di kuartal I/2022.

Menurut Haru, meski rasio NPL mengalami perbaikan, Bank BTN pada kuartal I/2022 tetap menaikkan rasio cadangan atau Coverage Ratio menjadi 146,73% dari 115,93% pada kuartal I/2021.

Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), Haru mengungkapkan pada kuartal I/2022 perolehan DPK Bank BTN mencapai Rp290,53 triliun. Dari jumlah tersebut perolehan dana murah atau CASA mencapai Rp128,26 triliun naik sebesar 13,85% dibandingkan akhir Maret 2021 sebesar Rp112,66 triliun. “Kenaikan CASA yang cukup tinggi tersebut membuat porsi dana murah mengalami kenaikan menjadi 44,15% dari total DPK Bank BTN pada kuartal I/2022,” jelasnya.

Haru menegaskan, kenaikan dana murah Bank BTN berhasil menekan biaya dana atau cost of fund Bank BTN pada kuartal I/2022 menjadi 2,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,69%. Fokus Bank BTN dalam menggenjot perolehan dana murah dan memangkas dana mahal telah membuat total deposito perseroan mengalami penurunan 10,96% menjadi Rp162,27 triliun pada kuartal I/2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp182,25 triliun. “Strategi ini membuat yang biasanya porsi dana mahal atau deposito selalu di atas 60%, pada kuatal I/2022 ini mengalami penurunan menjadi hanya 55,85%,” tegasnya.

Di sisi lain, Haru menegaskan, Bank BTN terus mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya dengan menggenjot pembiayaan perumahan untuk kalangan milenial. Pada kuartal I/2022 ini dari total pencairan kredit perumahan yang mencapai Rp8,4 triliun, sebesar 90% atau sekitar Rp7,6 triliun mengalir ke kalangan milenial. “Adapun sepanjang tahun 2019 hingga akhir 2021 Bank BTN telah menyalurkan KPR sebanyak 388.000 unit rumah kepada kalangan milenial,” paparnya.

Lebih lanjut Haru mengatakan, tumbuhnya sektor properti termasuk pembiayaan perumahan juga tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah yang sukses melakukan program vaksinasi nasional dan memberikan stimulus untuk mendorong pemulihan ekonomi. Adapun, stimulus yang diberikan Pemerintah seperti insentif PPN untuk sektor properti dan kebijakan dana PEN yang ditempatkan di perbankan nasional termasuk Bank BTN telah membuat permintaan pembiayaan rumah meningkat.

Kinerja positif Bank BTN saat ini juga menandakan keberhasilan transformasi yang dilakukan manajemen seperti sentralisasi proses kredit dan digitalisasi. Transformasi tersebut, menjadi mesin yang cukup kuat untuk memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi sehingga mendorong pertumbuhan bisnis Bank BTN.

“Dengan transformasi yang dilakukan Bank BTN dan dukungan Pemerintah bersama stakeholder terkait bisnis pembiayaan perumahaan, kami optimistis mampu berperan aktif dalam mendukung program Pembangunan Satu Juta Rumah serta memenuhi tugas utama menyediakan hunian terutama bagi MBR dan milenial,” pungkas Haru.

Kinerja BTN Syariah

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis konvensional, laba bersih Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN (BTN Syariah) juga tumbuh positif pada kuartal I/2022. Laba bersih UUS BTN tersebut tercatat melonjak di level 25,39% dari Rp60,14 miliar pada kuartal I/2021 menjadi Rp75,41 miliar pada periode yang sama tahun ini.

Capaian positif BTN Syariah tersebut didukung pertumbuhan bisnis yang stabil. Pada kuartal I/2022, pembiayaan syariah tercatat tumbuh 10,87% menjadi Rp28,24 triliun dibandingkan akhir Maret 2021 sebesar Rp25,47 triliun. Sementara total DPK yang berhasil dihimpun BTN Syariah mencapai Rp27,99 triliun tumbuh 8,70% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp25,75 triliun. Dengan capaian tersebut, aset BTN Syariah berhasil tumbuh 11,08% menjadi Rp37,35 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp33,63 triliun.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–Membaiknya situasi pandemi Covid-19 telah mendorong pertumbuhan kinerja Bank DKI. Hal tersebut ditandai dengan penyaluran kredit Bank DKI yang tumbuh double digit sebesar 13,70% dari Rp33,6 triliun per Maret 2021 menjadi Rp38,3 triliun pada Maret 2022. Demikian disampaikan Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, (22/4).

Romy menyampaikan, “Pertumbuhan kredit tersebut ditopang oleh penyaluran kredit pada sektor UMK yang meningkat sebesar 26,1% dari Rp1,40 triliun pada Kuartal I 2021 menjadi Rp1,77 triliun pada Kuartal I 2022. Kedepannya, Bank DKI akan terus mendorong Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya melalui penyaluran kredit dan pembiayaan kepada pedagang UMKM JakPreneur dan pedagang BUMD Pangan seperti Perumda Pasar Jaya, Food Station, Dharma Jaya. Mulai tahun 2022, Bank DKI juga dipercaya untuk menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp1 triliun kepada pelaku UMKM.

Untuk segmen konsumer, pada kuartal I 2022 juga mengalami pertumbuhan secara year on year sebesar 12,8%, dari semula tercatat sebesar Rp13,56 triliun pada kuartal I 2021 menjadi sebesar Rp15,3 triliun. Selanjutnya untuk segmen komersial pada kuartal I 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 19,6%, dari semula tercatat sebesar Rp12,08 triliun pada kuartal I 2022 menjadi sebesar 14,45 triliun. Sedangkan untuk segmen Syariah, juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,5%, dari semula tercatat sebesar Rp5,94 triliun pada kuartal I 2021 menjadi sebesar Rp6,32 triliun pada kuartal I 2022. “Pertumbuhan kredit dan pembiayaan tersebut ditopang oleh peningkatan kapabilitas SDM di bidang kredit serta penyederhanaan proses bisnis melalui digitalisasi”, ucap Romy.

Secara bertahap, Bank DKI juga terus melakukan perbaikan kualitas kredit yang terjaga dengan baik dimana pada kuartal I 2022, Rasio NPL gross masih terjaga sebesar 3,05%, membaik dibanding periode sebelumnya sebesar Rp3,19%. Dalam memitigasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi kedepannya, Bank DKI juga secara konsisten juga terus melakukan peningkatan pencadangan yang ditandai dengan peningkatan coverage ratio Bank DKI menjadi sebesar 160,54% pada kuartal I 2022.

Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank DKI juga mengalami pertumbuhan sebesar 34,32% menjadi Rp57,74 triliun pada Kuartal I 2022 dari Rp42,98 triliun pada Kuartal I 2021, sehingga mendorong pertumbuhan total aset Bank DKI sebesar 27,7% menjadi Rp71,13 triliun.

Adapun pada kuartal I 2022, Bank DKI mampu membukukan laba bersih sebesar Rp198,01 miliar. Perolehan laba bersih tersebut terutama didorong oleh pendapatan bunga bersih yang meningkat 13,5%, dari sebelumnya sebesar Rp629 miliar pada kuartal I 2021 menjadi sebesar Rp713 miliar pada kuartal I 2022. Adapun pendapatan operasional sebelum pencadangan (pre-provisioning operating profit/PPOP) tercatat tumbuh sebesar 44,7% dari semula sebesar Rp273 miliar pada kuartal I 2021 menjadi sebesar Rp395 miliar pada kuartal I 2022.

Di kuartal I 2022, Fee Based Income Bank DKI juga menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan sebesar 19,6%, dari semula di kuartal I 2021 sebesar Rp97 miliar menjadi sebesar Rp116 miliar. Romy juga menambahkan, sebagai bagian dari rangkaian program transformasi 5.0 yang saat ini sedang digulirkan manajemen, Bank DKI juga terus melakukan pengembangan terhadap produk dan layanan perbankan digital yang dimiliki melalui JakOne Community Apps untuk mengakomodasi perubahan perilaku nasabah dan masyarakat yang semakin bergerak ke arah layanan digital. JakOne Community Apps merupakan layanan perbankan digital untuk mendorong penerapan inklusi keuangan serta melalui pengembangan produk dan layanan digital. Adapun JakOne Community Apps sendiri terdiri dari JakOne Mobile, JakOne Abank, JakOne Erte, JakOne Artri, dan Ancol Apps. Terbaru, Bank DKI menghadirkan layanan Mobile Cash Tarik Tunai tanpa kartu dan Cash Recycle Machine (CRM) pada New Flagship Branch di kantor layanan Balaikota DKI Jakarta.

Atas upayanya tersebut, Bank DKI mendapatkan sejumlah penghargaan termasuk World’s Best Banks atau Bank Terbaik di Dunia tahun 2022 versi Majalah Forbes, dengan urutan 15 dari 20 Bank Terbaik di Indonesia. Berbagai pembenahan dan pengembangan yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, Bank DKI mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan berada di atas rata-rata industri perbankan nasional serta berbagai terobosan inovasi layanan perbankan digital yang dilakukan ”, tutup Romy.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Konsisten terapkan transaksi non tunai di DKI Jakarta, Bank DKI mendukung akseptansi pembayaran digital melalui SIAP QRIS (Sehat Inovatif dan Aman Pakai-Quick Response Code Indonesian Standard) melalui JakOne Mobile pada acara Kegiatan Monitoring /On Site oleh Bank Indonesia di Pasar Kedoya pada Kamis, 14 April 2022.

Hadir dalam acara tersebut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Suharman Tabrani, Manajer Area 5 Perumda Pasar Jaya, Danu Mulyanto serta Pemimpin Grup Penjualan Dana & Transaksional Bank DKI, Diki Jatnika. Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, (14/4).

Sekretaris Perusahaan, Herry Djufraini menyampaikan, dengan adanya JakOne Mobile, diharapkan dapat mendorong penerapan inklusi keuangan kepada UMKM di DKI Jakarta melalui penerapan transaksi non tunai. Penerapan QRIS di Pasar Kedoya juga menjadi perwujudan semangat kolaborasi Jakarta Smart City 4.0 dan kolaborasi antar BUMD DKI Jakarta. Penerapan transaksi non tunai melalui QRIS juga diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada pengunjung.

Sebagaimana diketahui, per Desember 2021, jumlah pengguna JakOne Mobile mencapai 1,51 juta pengguna, dengan jumlah nominal transaksi mencapai Rp15,48 triliun, serta volume transaksi mencapai 18,38 juta transaksi. Herry menambahkan, bagi pengunjung Pasar Kedoya yang sudah mendownload JakOne Mobile dapat langsung melakukan scan pada QR code yang tersedia pada sejumlah merchant di Pasar Kedoya.

Selain JakOne Mobile, Bank DKI juga turut mengajak pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan menjadi agen melalui aplikasi JakOne Abank. JakOne Abank merupakan layanan perbankan tanpa kantor dimana Bank DKI hadir melalui Agen dengan menggunakan perangkat Mobile Point of Sale (MPOS) untuk pembayaran pajak dan retribusi, pembayaran tagihan. Dengan menjadi agen JakOne Abank, para pelaku UMKM dapat melayani berbagai transaksi perbankan serta mendapatkan komisi dari setiap transaksi.

Suharman Tabrani, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan tersebut menyampaikan, jika Bank Indonesia secara konsisten terus mendorong penerapan transaksi non tunai, salah satunya melalui QRIS.

Sampai dengan akhir Maret 2022, jumlah merchant/pedagang yang telah menggunakan layanan QRIS mencapai 3,4 juta merchant atau setara dengan 30% di DKI Jakarta. Upaya berkelanjutan dalam menerapkan transaksi non tunai kemudian dilakukan melalui kolaborasi dengan Bank DKI.

“Terimakasih kepada Bank DKI, pengunjung Pasar Kedoya kini dapat melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan QRIS,” ujarnya.

Sementara itu, Manajer Area 5 Perumda Pasar Jaya, Danu Mulyanto menyampaikan, pedagang pasar Kedoya kini telah terbantu dengan adanya transaksi non tunai melalui Bank DKI. Selain itu, para pedagang juga kini telah memanfaatkan layanan Cash Management System (CMS) Bank DKI.

“Sebagai dukungan pada Perumda Pasar Jaya, Bank DKI juga menyediakan layanan non tunai pada Jakgrosir yang merupakan induk dari JakMart yang ada Jakarta. Melalui JakGrosir, pembeli bisa mendapatkan barang dengan harga yang murah dan bersaing. Ada 4 kategori pembeli yang bisa berbelanja di JakGrosir yakni pedagang yang berada di naungan pasar, pegawai Pemprov DKI Jakarta, Karyawan Perumda Pasar Jaya dan masyarakat yang memiliki KJP,” tambahnya.

Lebih lanjut, Herry mengatakan bahwa sebagai BUMD DKI Jakarta yang mendukung pengembangan sektor UMKM, Bank DKI menyediakan berbagai produk kredit dan pembiayaan untuk sektor UMKM yang juga dapat di akses melalui e-Form Mikro Loan untuk mengajukan permohonan kredit secara online dimana saja dan kapan saja.

“Kedepannya, melalui program aplikasi pembayaran nontunai SIAP QRIS (Sehat Inovatif dan Aman Pakai-Quick Response Code Indonesian Standard) diharapkan masyarakat dapat lebih maju di dalam pembayaran nasional secara digital dengan menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan handal,” tutup Suharman.

JAMBI,KORIDOR.ONLINE–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera IV Direktorat Jenderal Perumahan kembali menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank 9 Jambi sebagai mitra kerja dalam penyaluran dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Jambi. Ke depan, Bank 9 Jambi akan menyalurkan dana senilai Rp 26 Milyar untuk mendukung bedah rumah sebanyak 1.300 unit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2022.

“Program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah serta meningkatkan keswadayaan masyarakat berdasarkan kemampuan. Program BSPS menyasar rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Iwan menerangkan, prinsip Program BSPS adalah masyarakat sebagai pelaku pembangunan, ada pendampingan oleh fasilitator, mendorong gotong royong dan berkelanjutan, output rumah layak huni, bantuan sebagai pengungkit keswadayaan, tepat sasaran, prosedur, waktu dan penggunaan.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera IV Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Tambat Yulis mengungkapkan, pada Program BSPS tahun ini pihaknya kembali menggandeng Bank 9 Jambi untuk menyalurkan dana Program BSPS di Jambi.

Menurut Tambat, pihaknya telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Bank 9 Jambi sebagai bank penyalur dana kegiatan BSPS pada Selasa tanggal 15 Maret 2022 lalu. Penandatangan dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama Bank 9 Jambi, Yunsak El Halcon dengan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi dan PPK Rumah Swadaya dan dihadiri seluruh Kepala Cabang Bank 9 Jambi.

“Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi akan membedah sebanyak 1.300 unit rumah tidak layak huni di sembilan Kabupaten dan satu Kota di Provinsi Jambi. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, Bank 9 Jambi berkewajiban untuk membuka rekening giro penampungan atas nama Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi,” terangnya.

Berdasarkan data yang ada, penyaluran Program BSPS dilaksanakan di Kabupaten Batanghari (180 unit), Kabupaten Bungo (123 unit), Kabupaten Kerinci (30 unit), Kabupaten Merangin (35 unit), Kabupaten Muaro Jambi (265 unit), Kabupetan Sarolangun (45 unit), Kabupaten Tanjab Barat (259 unit). Selanjutnya Kabupaten Tanjab Timur (148 unit), Kabupaten Tebo (176 unit), dan Kota Jambi (39 unit).

Setiap penerima bantuan Program BSPS akan menerima bantuan senilai Rp 20 juta untuk peningkatan kualitas rumahnya. Dana tersebut digunakan untuk membeli bahan bangunan Rp 17,5 juta dan sisanya Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

Sebagai informasi, syarat penerima bantuan dana Program BSPS yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR antara lain adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga yakni penghuni yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga. Selanjutnya memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah. Alas hak yang sah merupakan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah.

Penerima bantuan juga memiliki penghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Daerah Provinsi (UMP). Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan keluarga. Dalam hal di suatu daerah telah ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang lebih tinggi dari UMP, dapat digunakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni. Selain juga juga belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan Pemerintah untuk program perumahan, Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng Bersedia berswadaya dan membentuk KPB merupakan kesediaan mengikuti ketentuan program tersebut.

Direktur Utama Bank 9 Jambi, Yunsak El Halcon mengungkapkan, pihaknya mengucapkan terimakasih atas kepercayaan Kementerian PUPR dan siap memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program BSPS ini.

“Kami berharap Bank 9 Jambi bisa membantu program BSPS ini sehingga bisa berjalan dengan lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kerjasama ini bisa terus terjalin dengan baik,” terangnya

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE–Catatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI menerima penghargaan kategori Best Syariah Unit Business yang diberikan oleh The Iconomics pada 2nd Indonesia Syariah Award 2022.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdi di Jakarta (31/03).
Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan dengan prinsip Syariah yang memiliki kinerja baik di tahun 2021 dan dapat mempertahankan performa baik dalam masa pemulihan ekonomi saat ini.

Aspek penilaian tersebut mencakup penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, seperti financial statement, rasio profitabilitas, dan indikator kinerja lainnya.

Perkembangan UUS Bank DKI dapat dilihat dari kinerja keuangan Unit Usaha Syariah pada Triwulan IV tahun 2021 yang tumbuh positif. UUS Bank DKI menyalurkan pembiayaan sebesar Rp6,40 triliun per Desember 2021, atau tumbuh sebesar 6,8% dari Rp5,99 triliun per Desember 2020.

Pembiayaan tersebut didominasi oleh penyaluran pembiayaan pada sektor produktif sebesar Rp4,19 triliun, atau 65,5% dari total pembiayaan, dan sektor konsumtif sebesar Rp2,20 triliun. Lebih lanjut, Babay Parid menyampaikan bahwa pertumbuhan DPK UUS Bank DKI tumbuh 33,8%, yakni sebesar Rp5,72 triliun per Desember 2021 dibandingkan periode Desember 2020 sebesar Rp4,27 triliun.

Berbagai pencapaian kinerja keuangan UUS Bank DKI tersebut pun telah mendorong peningkatan kinerja aset Bank DKI secara keseluruhan yang tumbuh sebesar 12,2% dari Rp63,05 triliun per Desember 2020 menjadi Rp70,74 triliun per Desember 2021.
Babay Parid mengucapkan terima kasih kepada The Iconomics dan Dewan Juri atas penghargaan yang diberikan pada ajang Indonesia Syariah Award 2022 pada kategori Best Syariah Unit Business in Private Bank 2022.

Penghargaan atas Kinerja Unit Usaha Syariah Bank DKI ini tentunya merupakan apresiasi atas ikhtiar bersama dalam membangun dan merawat kepercayaan yang telah diberikan oleh seluruh nasabah, pemegang saham, serta pemangku kepentingan atas produk dan layanan dari Unit Usaha Syariah Bank DKI.

Dalam mengembangkan bisnisnya, UUS Bank DKI melakukan optimalisasi layanan perbankan syariah kepada lingkungan BUMD DKI Jakarta dan penguatan sektor UMKM menggunakan layanan digital Jakone Abank. Selain itu, UUS Bank DKI juga bersinergi dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penandatanganan pembiayaan Akad Mudharabah Muqayyadah untuk turut berperan serta dalam meningkatkan kapasitas pembiayaan kepemilikan perumahan bagi masyarakat .

UUS Bank DKI juga menyediakan beragam solusi keuangan syariah seperti Tabungan Haji dan Umrah (Taharoh) secara autodebet, pembiayaan KMG Syariah, dan menghadirkan Scan to Pay QRIS JakOne Pay yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran zakat, infaq, dan sedekah secara digital. Dengan produk dan layanan yang kian inovatif dan customer-centric, UUS Bank DKI berharap dapat terus memberikan layanan syariah dibidang finansial-sosial-spiritual secara optimal bagi nasabah dan masyarakat DKI Jakarta.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan, keberpihakan pemerintah terhadap program sejuta rumah yang dicanangkan dalam Nawa Cita sudah terlihat, terbukti pemerintah saat ini memberikan dukungan subsidi untuk 200 ribu unit rumah dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), kemudian ada BP2BT.

“Kami melihat pemerintah hadir dalam rumah subsidi, tahun 2021 pemerintah menggelontorkan anggaran untuk 157 ribu unit dan tahun ini untuk 200 ribu unit rumah subsidi dan bantuan subsidi lainnya,” kata Hirwandi, dalam Diskusi Rekonstruksi Nawa Cita Perumahan Rakyat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia Adil, dalam kanal youtube, Senin (28/3/2022).

Bahkan, kata Hirwandi, BTN sebagai bank penyalur pembiayaan rumah subsidi tentu sudah siap menjadi perbankan perumahan. Karena BTN sudah menyediakan kredit konstruksi untuk membangun rumah MBR dan juga pembelian lahan.

“BTN memiliki peranan dalam sektor perumahan subsidi, selain menyalurkan subsidi FLPP, BTN juga menyediakan kredit konstruksi untuk rumah sederhana, kredit untuk pembebasan lahan,” ujarnya.

Menurut Hirwandi, BTN juga tidak hanya mengurusi rumah MBR saja, tetapi memiliki produk pembiayaan rumah bagi milenial maupun non milenial.

“BTN memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap (informal) bekerjasama dengan Kementerian PUPR dengan skema BP2BT. Termasuk juga dengan BP Tapera untuk pekerja mandiri yang ingin miliki rumah, sehingga terlihat track record dalam menabung, seberapa penghasilan, sehingga memiliki data yang jelas,” katanya.

Untuk mendukung program sejuta rumah tersebutt Bank BTN juga sudah bekerjasama dengan Developer, pusat pembiayaan lain seperti dengan BP Tapera dan juga SMF. Bahkan BTN sedang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam wujudkan program Nawa Cita presiden.

Hirwandi menambahkan, pembangunan perumahan ini memiliki lokal konten atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TLDN) yang cukup tinggi, ketika pembangunan rumah ini, maka serapan sangat tinggi, sektor industri terkait rumah ini akan bergerak naik dan akan tumbuh.

“Kita juga suport untuk pembiayaan baik developer maupun UMKM bidang perumahan,” kata dia.

Menurutnya, bila Kawasan rumah sudah hidup maka akan ada ekonomi, pasar, toko-toko. Karena pembangunan rumah menyerap tenaga kerja padat karya.

“Bila satu rumah dikerjakan oleh 5 orang dan bila 200 ribu unit dibangun rumah, maka ada 1 juta tenaga kerja dan ini menggerakkan ekonomi,” kata Hirwandi.

Hirwandi juga mendukung adanya insentif dari pemerintah untuk pengembang yang telah membangun rumah subsidi, sehingga pengembang lebih bersemangat lagi membangun rumah subsidi.

Sementara itu Wakil ketua umum DPP REI Hari Gani mengatakan, sebagai asosiasi pengembang mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah bagi rakyat. Karena, kata dia, 80% anggota REI adalah pengembang rumah subsidi dan hanya 20% yang menjadi pengembang komersial.

Namun, kata dia, keberpihakan pemerintah terhadap sektor rumah rakyat ini masih jauh dari harapan, berbagai kendala masih terus terjadi, terutama di daerah, meski sudah ada regulasi yang cukup baik tetapi pelaksanaan masih jauh dari harapan.

“Keberpihakan kepada rumah rakyat masih belum maksimal, masalah perizinan tetap jadi kendala, harga tanah yang terus naik dan masalah tata ruang juga bisa menjadi masalah,” kata Gani.

Karena itu, ia berharap pemerintah lebih besar lagi fokus pada sektor perumahan ini. Pasalnya sektor properti bisa memberi dampak positif bagi ekonomi. Pemerintah juga bisa mengendalikan harga tanah. Agar masyarakat kecil bisa memiliki rumah layak yang lokasinya tidak jauh dari pusat kota

KORIDOR.ONLINE,JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) optimistis mampu menyelesaikan target pembiayaan perumahan tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Demikian diungkapkan oleh Komisioner BP Tapera, Adi Setianto dalam acara Penandatanganan Kontrak Kinerja Pengelolaan Investasi Pemerintah (dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/ FLPP) antara Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Komisioner BP Tapera di Gedung Yusuf Anwar, Eks-MA Kementerian Keuangan, Selasa (15/3).

Hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan serta Deputi Komisioner di lingkungan BP Tapera.

Adi Setianto menyampaikan bahwa BP Tapera berupaya menjaga agar pengelolaan dana FLPP sesuai dengan tujuan investasi pemerintah. Hal itu sejalan dengan amanah yang diberikan untuk mengoptimalisasikan dana FLPP sehingga dapat menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.

Semenjak ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) pada 22 Desember 2021 dan setelah dikeluarkannya izin penyaluran dana FLPP oleh Kementerian Keuangan pada 17 Februari 2022 lalu, penyaluran dana FLPP terus memperlihatkan perkembangan yang sangat menjanjikan.

Penyaluran dana FLPP per 11 Maret 2022 telah mencapai 27.257 unit senilai Rp3,01 triliun. Sehingga total penyaluran dana FLPP selama periode 2010-2022 sudah mencapai 970.836 unit senilai Rp78,19 triliun.

Pada tahun 2022, BP Tapera ditargetkan menyalurkan pembiayaan FLPP sebanyak 200 ribu unit rumah dan optimalisasi sebesar 26.000 unit rumah dengan alokasi pendanaan sebesar Rp23 triliun (Rp19,1 triliun dari alokasi APBN 2022 dan Rp3,9 triliun dari pengembalian pokok).

“Kami optimistis optimalisasi target tahun 2022 tercapai. Ini terlihat dari optimisme bank penyalur dalam menyalurkan dana FLPP dan pelaku pembangunan/pengembang dalam menyediakan rumah subsidi memperlihatkan tren yang meningkat. Namun sebagai OIP kami menegaskan bahwa kualitas rumah dan ketepatan sasaran adalah prioritas utama dalam penyaluran dana pembiayaan perumahan bagi MBR,” ujar Adi Setianto tegas.

BP Tapera merupakan Operator Investasi Pemerintah pertama yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

Dalam kontrak kinerja yang ditandatangani, Kemenkeu dan BP Tapera, dalam rangka mewujudkan tujuan investasi pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi hasil, BP Tapera dituntut kinerjanya atas tiga sasaran strategis dan enam indikator kinerja utama.

Pertama, Layanan Prima dengan indikator kinerja utama (a) realisasi penyaluran dana FLPP dan (b) tingkat keterhunian rumah oleh MBR.

Kedua, Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana FLPP yang Berkesinambungan dengan indikator kinerja utama (a) rekonsiliasi dengan bank penyalur dan (b) penyelesaian temuan auditor.

Lalu ketiga, Kinerja Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator kinerja utama (a) ketepatan waktu pencairan alokasi dana sesuai rencana penarikan dana dan (2) realisasi jumlah imbal hasil dana FLPP yang disetorkan ke Rekening Investasi BUN (RIBUN).

“Kami berharap pengelolaan investasi dana FLPP yang dijalankan pada BP Tapera akan menjadi role model bagi investasi-investasi pemerintah lainnya,” tutur Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto, dalam sambutannya.

Terkait dengan fungsi dan tugas yang diemban oleh BP Tapera sebagai OIP tersebut, Hadiyanto mengingatkan BP Tapera agar menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal atas pengelolaan dana investasi pemerintah.

”Minimal BP Tapera menyusun dan memperbarui kebijakan dan manajemen risiko, memantau dan menelaah secara berkala pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta memantau posisi risiko secara keseluruhan dan risiko terkait pengelolaan dana FLPP,” ujarnya menegaskan.

Di sisi lain, dengan peran ganda yang kini diemban BP Tapera, Adi Setianto yakin BP Tapera tidak hanya mampu menyalurkan dan mengelola dana FLPP sesuai target yang ditetapkan secara akuntabel, tetapi juga mampu merealisasikan penyaluran pembiayaan Tapera berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR) dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) sesuai target RPJMN tahun 2020 – 2024 sebesar 100 ribu unit rumah

BATANG,KORIDOR.ONLINE– Sepanjang tahun 2021 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah berhasil mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dana tersebut merupakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan Pemerintah kepada SMF sebesar Rp2,25 triliun pada tahun 2021.

Pemerintah terus mendorong ketersediaan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif khususnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri Keuangan RI, dalam kunjungan dan menghadiri penandatanganan komitmen untuk melaksanakan Key Performance Indicators / Indikator Kinerja Utama terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 PT SMF (Persero) dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) atau KIW di Kantor Kawasan Industri Terpadu (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jum’at (11/3), menyampaikan bahwa fasilitas likuiditas untuk pembiayaan perumahan yang dalam hal ini yang dikelola oleh SMF bisa benar-benar memberikan dukungan bagi masyarakat terutama masyarakat berpendapat rendah mendapatkan unit rumah bagi mereka bertempat tinggal.

Seluruh dana PMN sebesar 2,5 triliun di tahun 2021 tersebut di-blended dengan dana dari penerbitan surat utang, kemudian total dananya seluruhnya digunakan untuk mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR FLPP bagi 157.500 unit rumah pada tahun 2021 bagi MBR.

Program ini merupakan sinergi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementrian PUPR. Adapun SMF meyediakan 25% dari porsi penyaluran dana KPR FLPP sedangkan 75% porsi lainya disediakan oleh BLU PPDPP.

Pada tahun 2021, penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah, dimana porsi PPDPP (75%) sebesar Rp19,58 triliun, yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp16,62 trilun dan pengembalian pokok sebesar Rp2,96 triliun, dan porsi SMF (25%) sebesar Rp4,62 triliun.

Dukungan dan kolaborasi pada Program KPR FLPP merupakan wujud peran SMF sebagai fiscal tools Kementerian Keuangan dalam meringankan beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90%. Dalam menjalankan program ini Perseroan bersinergi dengan BLU PPDPP dalam mengalirkan dana pendampingan porsi perbankan untuk Pembiayaan KPR FLPP yang ditujukan kepada Bank Penyalur. Adapun per akhir 2021, pengelolaan dana Pemerintah untuk KPR FLPP yang sebelumnya dilakukan melalui BLU PPDPP dialihkan dan dikelola oleh BP Tapera.

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo dalam paparannya menyampaikan realisasi penggunaan dana Penyertaan Modan Negara (PNM) Tahun 2021 pada SMF, bahwa di Provisi Jawa Tengah realisasi penyaluran dana KPR FLPP pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.295 miliar untuk 9.742 unit rumah. “Ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dimana dana yang dialirkan untuk KPR Subsidi ini berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” Ucap Heliantopo.

Heliantopo berharap dukungan SMF pada Program KPR FLPP ini juga akan memberikan efek berlipat (multiflier effect) bagi sektor perumahan, sehingga dapat ikut menggerakan 170 industri turunan lainnya di sektor perumahan dan akan menciptakan penyerapan tenaga kerja, perbaikan  kualitas hidup masyarakat, serta mendorong percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam kesempatan ini, Menkeu juga berkesempatan berdialog dengan 10 orang debitur atau mayarakat penerima manfaat Program KPR FLPP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.  Masyarakat mengaku merasa sangat terbantu dengan dukungan Pemerintah melalui SMF di Program KPR FLPP. Selain harga rumah yang terjangkau, banyak diantaranya rumah warga tersebut berfungsi sebagai tempat usaha yang menghidupkan ekonomi warga di daerah.

Yuni Masruroh perempuan yang berprofesi sebagai sales di salah satu perusahaan kosmetik mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya. Selama 15 tahun lamanya mengontrak rumah dan hidup berpindah-pindah, ia akhirnya bisa memiliki rumah impiannya di komplek perumahan subsidi Perum Delta Asri, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada tahun 2020 lalu. Rumah yang ia tempati sekarang juga digunakan sebagai tempat usaha depot isi ulang air mineral galon untuk membantu menyokong ekonomi keluarga di tengah kondisi ekonomi yang sulit, saat suaminya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pendemi Covid-19.

Selain itu, Bangkit Eko Bayu Kuncoro yang kesehariannya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Batang, mengaku sangat sumringah dan sangat terbantu dengan Program KPR FLPP yang digulirkan oleh Pemerintah. Ia menuturkan akhirnya ia memiliki rumah impiannya, rumah yang ia tempati sekarang dirasa cukup nyaman karena dibangun dengan material yang baik dan di lingkungan yang layak dan nyaman.

Merujuk hasil penelitian yang diinisiasi oleh SMF yang bekerja sama dengan International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) LPPM Institut Pertanian Bogor, peran dan fungsi SMF dalam mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan memiliki andil terhadap kinerja makro ekonomi. Setiap penyaluran dana Rp1 triliun dari SMF akan berkontribusi terhadap pembentukan PDB, peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar Rp1,17 triliun, serta mendorong penyerapan tenaga kerja.