Menteri PKP: KUR Perumahan Bentuk Nyata Keberpihakan Pemerintah kepada Rakyat
KUR Perumahan adalah tonggak sejarah penting dalam pembangunan nasional. Bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk rakyat.
JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan bahwa Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mensejahterakan rakyat melalui sektor perumahan.
“KUR Perumahan adalah tonggak sejarah penting dalam pembangunan nasional. Ini bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk rakyat, khususnya dalam upaya menyediakan rumah yang layak dan terjangkau,” ujar Maruarar dalam keterangannya di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta.
Untuk memastikan implementasi program ini berjalan efektif dan tepat sasaran, Kementerian PKP terus menjalin sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, serta lembaga keuangan dan perbankan nasional.
“Kami siap belajar dan berkoordinasi, termasuk dengan BPK dan BPKP, untuk menyusun Peraturan Menteri yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,” tegasnya.
Maruarar juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan Presiden Prabowo, Danantara, serta kementerian terkait. Ia menyebut penyusunan tiga regulasi penting—Peraturan Menteri PKP, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan—merupakan langkah konkret menuju realisasi Program 3 Juta Rumah.
Dalam rangka menyusun aturan teknis pelaksanaan KUR Perumahan, Menteri PKP menggelar pertemuan lintas sektor pada Selasa sore (8/7). Pertemuan ini dihadiri Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, serta perwakilan dari Bank BRI, Bank BTN, dan BP Tapera.
“Diskusi kami sangat konstruktif. Kami juga menerima masukan dari BRI dan BTN terkait penyaluran KUR dan pembiayaan sektor perumahan. Ini akan menjadi bekal penting dalam menyelesaikan Peraturan Menteri PKP yang ditargetkan rampung bulan Juli ini,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. “Kami siap mendorong Himbara untuk turut menyalurkan KUR Perumahan demi mendukung akses perumahan rakyat,” pungkasnya.
