BP Tapera: Porsi Penerima Manfaat FLPP dari Pekerja Non-Fix Income Masih Rendah
Sejak 2010 pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp141 triliun dana FLPP untuk membiayai 1,81 juta unit rumah bagi MBR
BANYUWANGI, KORIDOR.ONLINE — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus memperkuat upaya percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus memperluas jangkauan pembiayaan bagi pekerja non-fix income. Langkah tersebut disampaikan dalam kegiatan Sharing Session tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Bendahara Umum Negara (BUN) Triwulan III Tahun 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (7/11).
Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Doddy Bursman Doddy Bursman menyampaikan bahwa sejak 2010 pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp141 triliun dana FLPP untuk membiayai 1,81 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga 31 Oktober 2025, realisasi FLPP telah mencapai Rp177,6 triliun, dengan 115.056 unit di antaranya disalurkan di Provinsi Jawa Timur.
“Tahun ini target penyaluran FLPP meningkat signifikan menjadi 350 ribu unit, atau naik hampir 60 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan DIPA BUN setiap tahun menjadi bukti bahwa FLPP adalah program prioritas nasional lintas pemerintahan,” ujar Doddy.
Hingga 7 November 2025, realisasi FLPP tercatat 219.232 unit, sehingga diperlukan percepatan dari sisi pembangunan rumah maupun proses persetujuan KPR untuk mengejar target hingga akhir tahun.
Perluasan ke Segmen Non-Fix Income
Doddy juga menyoroti rendahnya porsi penerima FLPP dari kalangan pekerja non-fix income yang baru mencapai 13,03%, padahal berdasarkan data BPS, kelompok ini mencapai 20,74% dari total angkatan kerja Jawa Timur.
“Potensi penyaluran kepada pekerja non-fix income masih sangat besar. Kami mendorong para pengembang dan bank penyalur untuk mulai menyasar segmen ini agar manfaat FLPP semakin inklusif,” ungkapnya.
Hasil monev juga menunjukkan masih adanya tantangan berupa ketidaktepatan sasaran penerima serta tingkat keterhunian yang baru mencapai 93%. Doddy menegaskan pentingnya peningkatan kualitas bangunan dan infrastruktur agar MBR benar-benar mendapatkan hunian yang layak.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur Saiful Islam menyoroti berbagai kendala di lapangan, mulai dari kompleksitas perizinan PBG, hingga ketidakterpaduan regulasi BPHTB di tingkat daerah. Dari sisi perbankan, ia menilai integrasi sistem aplikasi seperti SiKasep, SiKumbang, dan SiAki menjadi kebutuhan mendesak agar proses verifikasi calon debitur dapat berlangsung lebih efisien.
“Tantangan yang teridentifikasi ini harus segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah strategis dan kolaboratif antar pemangku kepentingan,” tegas Saiful.
Menutup kegiatan, Rondi Pramuda selaku moderator menegaskan pentingnya sinergi lintas ekosistem perumahan. Ia berharap kegiatan monev dan sharing session serupa dapat menjadi stimulus bagi bank, pengembang, dan pemerintah daerah untuk menggelar rapat koordinasi lanjutan di wilayah masing-masing.
“Koordinasi yang berkesinambungan sangat penting untuk memastikan peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan program FLPP di masa mendatang, khususnya di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi,” pungkasnya.
