Anugerah Forwapera 2026 Perkuat Kolaborasi Pemerintah, Pengembang, dan Pembiayaan Perumahan Rakyat

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) menggelar diskusi bertajuk Peluang dan Tantangan Industri Properti 2026 di The Hub Sinar Mas Land, Jakarta, Kamis (5/2). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Anugerah Forwapera 2026, ajang apresiasi bagi para pemangku kepentingan yang dinilai berkontribusi nyata dalam pengembangan sektor perumahan rakyat di Indonesia.

Melalui forum diskusi dan pemberian penghargaan ini, Forwapera menegaskan komitmennya sebagai jembatan informasi, kolaborasi, sekaligus advokasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, khususnya dalam mengawal kebijakan perumahan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Diskusi menghadirkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sebagai keynote speaker, didampingi para narasumber lintas sektor, antara lain Kreshnariza Harahap (Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP), Sid Herdi Kusuma (BP Tapera), Hari Ganie (DPP REI), Hadiana (Himperra), serta Angga Budi Kusuma (Pesona Kahuripan Group).

Fahri Hamzah menegaskan bahwa sektor perumahan merupakan instrumen strategis pembangunan nasional. Dengan lebih dari 60 persen penduduk Indonesia berada pada kelompok rentan dan sektor informal, persoalan perumahan tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial dan ekonomi masyarakat.

Melalui RPJMN 2025–2030 dan Program 3 Juta Rumah, pemerintah mendorong penanganan backlog berbasis wilayah, pengembangan hunian vertikal di kawasan perkotaan, serta penguatan ekosistem pembiayaan dan peran BUMN. Program tersebut diharapkan tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Kreshnariza Harahap menekankan pentingnya pendekatan kawasan dalam pembangunan permukiman. Menurutnya, pengembangan hunian harus terintegrasi dengan penyediaan infrastruktur, layanan dasar, serta penguatan ekonomi lokal agar mampu menjawab tantangan urbanisasi dan keterbatasan lahan.

Dalam konteks perkotaan, hunian vertikal dinilai sebagai solusi strategis yang semakin diminati generasi muda. Pengembangan hunian vertikal terjangkau, termasuk melalui dukungan BUMN, diharapkan mampu menekan pertumbuhan kawasan kumuh dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sid Herdi Kusuma, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera mengungkapkan,  BP Tapera mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025 dan optimistis menghadapi 2026 melalui rencana kerja “SIP 350 Ribu” (Sinergi, Inovasi, dan Promosi). Strategi ini mencakup penguatan peran Bank Pembangunan Daerah serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengembang.

Selain KPR kepemilikan, BP Tapera tengah menyiapkan produk pembiayaan renovasi dan pembangunan rumah di atas lahan sendiri bagi MBR yang telah memiliki tanah. Inovasi ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan perumahan yang layak dan berkualitas.

Dari sisi industri, Hari Ganie menilai sektor properti nasional masih menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi dan ketidakpastian regulasi. Penurunan penjualan rumah komersial terjadi meski telah diberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah. Selain melemahnya daya beli, kebijakan terkait lahan dan tata ruang dinilai masih menjadi tantangan serius bagi pengembang.

Pada kesempatan yang sama, Hadiana melihat peluang besar pada pasar perumahan syariah seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hunian yang sesuai prinsip syariah. Menurutnya, perumahan syariah tidak sekadar label, tetapi mencakup penerapan standar halal secara menyeluruh, transaksi bebas riba, akad yang transparan, serta perlindungan hukum bagi konsumen.

Dukungan pembiayaan turut diperkuat oleh BP Tapera. Sid Herdi Kusuma mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 BP Tapera mencatat kinerja positif dan optimistis menghadapi 2026 melalui rencana kerja SIP 350 Ribu (Sinergi, Inovasi, dan Promosi). Selain KPR kepemilikan, BP Tapera juga menyiapkan produk pembiayaan renovasi dan pembangunan rumah di atas lahan sendiri bagi MBR.

Sementara itu, Angga Budi Kusuma menilai 2026 menjadi momentum penting bagi pengembang rumah tapak untuk mulai beradaptasi dengan hunian vertikal. Ia optimistis tantangan penyaluran KPR subsidi dapat dihadapi seiring kebijakan pemerintah yang semakin pro rakyat, terutama dalam penyederhanaan perizinan dan penyediaan lahan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Forwapera Erfendi Eka Putra menjelaskan bahwa Forwapera telah memasuki usia ke-20 tahun. Sejak berdiri pada 2005, Forwapera konsisten mengawal kebijakan perumahan melalui diskusi media, advokasi, hingga edukasi publik.

Di usia dua dekade, Forwapera mempersembahkan Anugerah Forwapera 2026 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan kolaborasi seluruh ekosistem perumahan—mulai dari tokoh nasional, asosiasi, pengembang, perbankan, hingga pendukung industri.

“Penghargaan ini juga merupakan dukungan insan pers untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Forwapera akan terus mengambil posisi kritis-konstruktif, berimbang, dan solutif,” ujar Erfendi.

Berdasarkan penilaian Dewan Juri independen yang terdiri dari jurnalis senior sektor perumahan, sebanyak 40 penerima penghargaan Anugerah Forwapera 2026 ditetapkan dalam lima kategori utama, meliputi Tokoh Inspiratif, Penghargaan Khusus, Pengembang dan Proyek Properti, Perbankan dan Lembaga Keuangan Non-Bank, serta Pendukung Industri.

Melalui diskusi dan apresiasi ini, Forwapera kembali menegaskan peran strategis media massa dalam mengawal kebijakan perumahan yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat.