Akad Massal Rumah Subsidi, Presiden Prabowo Sebut 29 Juta Rakyat Masih Tanpa Hunian
Akad massal 50.030 unit rumah subsidi FLPP tersebut dilaksanakan secara hybrid. Sebanyak 300 akad dilakukan langsung di lokasi acara dengan melibatkan 11 bank penyalur.

SERANG, KORIDOR.ONLINE – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin pelaksanaan akad massal rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan total 50.030 unit rumah. Program ini ditegaskan sebagai upaya negara memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat tinggal dan berlindung di hunian yang layak.
“Cita-cita kita masih jauh, 29 juta rakyat masih belum punya rumah. Jadi, Pak Ara kerja keras, semua menteri dikontak, cari jalan (untuk memenuhinya). Kalau ada kehendak, pasti ada jalan,” tegas Presiden Prabowo dalam Agenda Akad Massal 50.000 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci Tahun 2025 yang digelar di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
Akad massal 50.030 unit rumah subsidi FLPP tersebut dilaksanakan secara hybrid. Sebanyak 300 akad dilakukan langsung di lokasi acara dengan melibatkan 11 bank penyalur, sementara 49.730 akad lainnya berlangsung secara daring, diikuti 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi dan 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga 19 Desember 2025 penyaluran KPR FLPP nasional telah mencapai 263.017 unit dengan nilai pembiayaan Rp32,67 triliun. Program ini melibatkan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan, serta didukung oleh 7.998 pengembang.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan, capaian penyaluran FLPP tahun ini menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah sejak program FLPP diluncurkan pada 2010.
“Data ini memperlihatkan bahwa KPR subsidi laris menjelang akhir tahun. Minat masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah subsidi sangat tinggi. Ini sekaligus menjadi rekor tertinggi penyaluran FLPP sepanjang sejarah,” ujar Heru.
Sebagai perbandingan, penyaluran FLPP dalam beberapa tahun terakhir tercatat sebesar 109.253 unit pada 2020, meningkat menjadi 178.728 unit pada 2021, lalu 226.000 unit pada 2022, 229.000 unit pada 2023, dan 200.300 unit pada 2024. Lonjakan signifikan pada 2025 menegaskan efektivitas kebijakan pembiayaan perumahan subsidi.
Program KPR FLPP dinilai tidak hanya memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR, tetapi juga menjadi penggerak sektor properti nasional, mendorong aktivitas pengembang, perbankan, serta penciptaan lapangan kerja di daerah.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mengejar backlog perumahan nasional, sekaligus meningkatkan kualitas rumah subsidi agar benar-benar layak huni dan berkelanjutan bagi masyarakat.



