Komisi V DPR Kunjungi Rusun TOD Samesta Mahata Serpong. Ini Temuannya.

SERPONG, KORIDOR,ONLINE – Pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) kembali mendapat perhatian dalam upaya menjawab kebutuhan perumahan masyarakat di kawasan perkotaan. Hal tersebut menjadi salah satu fokus Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI saat meninjau Apartemen/Rusun TOD Samesta Mahata di kawasan Stasiun Rawa Buntu, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (28/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) turut mendampingi rombongan Komisi V DPR RI. Agenda ini juga melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, serta Perumnas sebagai bagian dari evaluasi bersama terhadap penyediaan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, mengatakan pengembangan hunian TOD perlu memastikan terpenuhinya prinsip hunian berimbang, termasuk ketersediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Roberth, konsep TOD memiliki nilai strategis karena menghubungkan tempat tinggal dengan jaringan transportasi massal. Integrasi tersebut tidak hanya memudahkan mobilitas penghuni, tetapi juga berpotensi mengurangi beban biaya transportasi dan waktu perjalanan masyarakat.

“Pengembangan hunian berbasis TOD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi kemudahan akses transportasi maupun kualitas hunian,” menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan kunjungan kerja tersebut.

Hunian TOD Tak Cukup Hanya Dekat Stasiun

Selain melihat aspek integrasi transportasi, Komisi V DPR RI memberikan sejumlah masukan terkait fasilitas di kawasan hunian. Kualitas, kenyamanan, dan keselamatan penghuni dinilai perlu menjadi perhatian dalam pengembangan maupun penyempurnaan fasilitas TOD.

Dengan demikian, keberhasilan hunian TOD tidak semata-mata diukur dari jumlah unit yang tersedia atau kedekatannya dengan stasiun. Kualitas bangunan, kelengkapan fasilitas, aksesibilitas, keamanan, serta kenyamanan penghuni menjadi bagian penting dari konsep hunian yang terintegrasi.

Dari Kementerian PKP, Staf Ahli Bidang Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat, Budi Permana, menjelaskan bahwa pengembangan hunian berbasis TOD menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam penyediaan perumahan di kawasan perkotaan.

Menurut Budi, integrasi antara hunian dan transportasi publik dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat karena berpotensi menekan biaya hidup sekaligus mengurangi waktu yang dihabiskan untuk perjalanan.

Pemerintah juga memberikan sejumlah dukungan untuk mendorong penyediaan hunian TOD. Dukungan tersebut antara lain kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan, pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk hunian yang diperuntukkan bagi MBR, serta percepatan proses PBG.

Hunian Vertikal Jadi Alternatif di Perkotaan

Sementara itu, Perumnas melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama sekaligus Direktur Pemasaran, Imelda Pohan, memaparkan peran perusahaan dalam pengembangan hunian vertikal dan kawasan TOD.

Keterbatasan ketersediaan lahan di kawasan perkotaan menjadi salah satu faktor yang mendorong pengembangan hunian vertikal sebagai alternatif penyediaan rumah bagi masyarakat. Melalui konsep TOD, hunian vertikal dapat dikembangkan sekaligus terhubung dengan sistem transportasi publik.

Samesta Mahata Serpong menjadi salah satu contoh pengembangan hunian yang mengedepankan konektivitas tersebut. Fasilitas seperti akses menuju stasiun, sky bridge, area komersial, serta fasilitas pendukung lainnya dirancang untuk memudahkan penghuni menjalankan aktivitas sehari-hari.

Konsep tersebut menjadi semakin relevan bagi masyarakat perkotaan yang membutuhkan hunian dengan akses transportasi yang mudah. Dengan tinggal lebih dekat dengan pusat transportasi publik, penghuni memiliki alternatif mobilitas yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

BP Tapera Perkuat Ekosistem Perumahan

Dalam kunjungan tersebut, BP Tapera hadir sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam ekosistem penyediaan dan pembiayaan perumahan. Keterlibatan BP Tapera menjadi bagian dari upaya memperkuat akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Kunjungan kerja Komisi V DPR RI sekaligus menjadi ruang evaluasi terhadap penyelenggaraan hunian TOD. Evaluasi tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan kawasan yang tidak hanya mengejar ketersediaan unit rumah, tetapi juga memastikan hunian memenuhi aspek kualitas, aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, serta keterhubungan dengan transportasi publik.

Agenda kunjungan berlangsung di Samesta Serpong dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sinergi lintas lembaga tersebut menjadi penting untuk memastikan konsep TOD dapat berkembang sebagai bagian dari solusi penyediaan hunian perkotaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.