BP Tapera Perkuat Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Akselerasi Program Tiga Juta Rumah
Sinergi yang solid menjadi kunci untuk menekan backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan.
JAKARTA, KORIDOR.ONLINE— Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan dukungannya terhadap penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat realisasi program perumahan nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Perumahan yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Rapat dipimpin langsung oleh Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, serta dihadiri Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) beserta jajaran pejabat tinggi kementerian terkait. Turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiriel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, serta Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati.
Forum tersebut juga diikuti Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Sejumlah kepala daerah turut hadir, antara lain Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
Pertemuan membahas berbagai agenda strategis, termasuk pembangunan rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penataan kawasan kumuh, optimalisasi penyaluran KPR subsidi melalui skema FLPP, sosialisasi KUR Perumahan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga kolaborasi PNM dan SMF untuk memperluas akses pembiayaan dan menekan praktik rentenir di masyarakat.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menekankan bahwa program tiga juta rumah yang menjadi inisiatif Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembangunan sosial-ekonomi.
Ia mendorong kepala daerah memberikan dukungan konkret, antara lain melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik guna mempercepat proses perizinan.
Dalam forum tersebut, BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses pembiayaan rumah subsidi, khususnya melalui skema FLPP, dengan mempererat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sinergi yang solid dinilai menjadi kunci untuk menekan backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan.
Melalui koordinasi yang semakin terintegrasi antara pusat dan daerah, percepatan pembangunan perumahan nasional diharapkan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
