Bukan Sekadar Murah, Menteri PKP Dorong Rumah Subsidi Berkualitas dan Nyaman
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi kualitas rumah subsidi Puri Harmoni Cisoka 2 Tangerang yang dilengkapi fasilitas dan lingkungan tertata.

TANGERANG, KORIDOR.ONLINE – Kualitas rumah subsidi terus menjadi perhatian pemerintah seiring meningkatnya kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tidak hanya mengejar jumlah unit, pemerintah juga mendorong pengembang menghadirkan kawasan perumahan dengan lingkungan tertata, infrastruktur memadai, dan fasilitas sosial yang mendukung kenyamanan penghuni.
Komitmen tersebut terlihat saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Perumahan Subsidi Puri Harmoni Cisoka 2, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (18/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Maruarar mengapresiasi kualitas bangunan, penataan lingkungan, serta kelengkapan fasilitas yang tersedia di kawasan perumahan tersebut.
Menurut Maruarar, perkembangan rumah subsidi semakin menunjukkan peningkatan berkat dukungan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pengembang tidak boleh hanya berorientasi pada penyediaan rumah dengan harga terjangkau, tetapi juga harus memastikan kualitas bangunan dan lingkungan yang baik.
“Saya senang melihat perkembangan perumahan subsidi seperti ini. Jalannya bagus, fasilitasnya lengkap, dan lingkungannya tertata. Bahkan, kawasan ini sudah memiliki fasilitas yang tidak kalah dengan perumahan komersial. Ini yang harus terus dijaga oleh para pengembang,” ujar Maruarar.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri PKP melihat langsung kondisi fisik bangunan rumah, akses jalan lingkungan, serta berbagai fasilitas umum dan sosial. Puri Harmoni Cisoka 2 dinilai memberikan gambaran bahwa perumahan subsidi dapat dikembangkan dengan memperhatikan kualitas kawasan secara menyeluruh, bukan sekadar membangun unit rumah.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan Puri Harmoni Cisoka merupakan salah satu kawasan perumahan subsidi yang memiliki perhatian terhadap kelengkapan sarana dan prasarana. Selain hunian, kawasan ini dilengkapi ruang terbuka, balai warga, dan masjid yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas sosial masyarakat.
Penghuni Rasakan Manfaat KPR FLPP
Tidak hanya meninjau bangunan dan fasilitas, Maruarar juga berdialog langsung dengan penghuni untuk mengetahui pengalaman mereka setelah memperoleh rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Salah seorang penghuni, Asturi, wirausaha di bidang jasa setrika uap, mengaku terbantu dengan fasilitas KPR FLPP yang disalurkan Bank BTN. Ia melakukan akad kredit pada April 2025 dengan tenor pembiayaan 15 tahun dan cicilan sekitar Rp1,4 juta per bulan.
Selama menempati rumah tersebut, Asturi mengaku belum mengalami kendala berarti. Kepemilikan rumah subsidi memberikan kepastian tempat tinggal sekaligus kesempatan bagi keluarganya untuk memiliki aset properti dengan angsuran yang relatif terjangkau.
Pengalaman serupa disampaikan Mulyadi yang memilih Puri Harmoni Cisoka 2 karena lingkungan perumahan dinilai tidak rawan banjir, akses menuju sekolah anak cukup dekat, serta fasilitas kawasan yang tersedia. Ia juga membayar cicilan sekitar Rp1,4 juta per bulan dengan tenor 15 tahun.
Meski mengapresiasi lingkungan perumahan, Mulyadi menyampaikan masukan agar pengembang menambah jumlah pepohonan sehingga kawasan menjadi lebih teduh dan nyaman. Aspirasi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan perumahan subsidi.
FLPP Berikan Kepastian Cicilan bagi MBR
Melalui skema KPR FLPP, masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kesempatan memiliki rumah dengan sejumlah kemudahan pembiayaan. Fasilitas tersebut mencakup uang muka mulai 1%, suku bunga tetap sebesar 5% selama masa kredit, serta pilihan tenor pembiayaan hingga maksimal 40 tahun.
Skema bunga tetap memberikan kepastian kepada debitur dalam merencanakan pengeluaran rumah tangga karena besaran suku bunga tidak berubah selama masa pembiayaan. Sementara itu, pilihan tenor yang lebih panjang memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan cicilan dengan kemampuan keuangan keluarga, dengan tetap memperhatikan persyaratan program dan hasil analisis bank penyalur.
Maruarar menambahkan, pemerintah berencana kembali menggelar akad massal rumah subsidi pada Desember 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat sekaligus mempercepat realisasi program perumahan nasional.
Pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan BP Tapera, perbankan, dan pengembang agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses pembiayaan perumahan.
Melalui program FLPP, Kementerian PKP menegaskan bahwa keberhasilan penyediaan rumah subsidi tidak semata-mata diukur dari jumlah unit yang dibangun dan disalurkan. Kualitas konstruksi, ketersediaan fasilitas umum dan sosial, serta kenyamanan lingkungan menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat memperoleh hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.



