Finansial

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk menerapkan skema pembiayaan perumahan baru, yakni sewa beli atau rent to own (RTO), sebagai alternatif kepemilikan rumah subsidi bagi masyarakat.

Tenaga Ahli Menteri PKP, Endang Kawidjadja, mengungkapkan bahwa Kementerian PKP siap membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus guna membahas dan mematangkan konsep RTO agar dapat diimplementasikan. Skema ini diharapkan menjadi terobosan penting dalam mendukung capaian Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kementerian PKP sangat mendukung skema RTO yang diusulkan Apersi. Kami akan segera membentuk Tim Pokja agar pembahasan lebih cepat dan matang, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang kesulitan mengakses pembiayaan rumah, seperti pekerja informal atau mereka yang terkendala SLIK OJK,” ujar Endang di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Jumat (8/8).

Endang menegaskan, konsep RTO masih berada pada tahap awal dan memerlukan kajian menyeluruh agar manfaatnya optimal serta potensi risikonya dapat diminimalkan.

“Dalam dua minggu, hasil pembahasan akan kami laporkan kepada Menteri. Harapannya, program ini bisa segera berjalan dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” imbuhnya.

Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdullah, menjelaskan bahwa RTO dapat menjadi jawaban atas hambatan yang dihadapi MBR, terutama mereka yang tidak memiliki slip gaji formal atau memiliki catatan kredit yang kurang baik sehingga sulit mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perbankan.

Dalam skema RTO, calon pembeli akan menempati rumah dengan status sewa selama sekitar dua tahun. Selama masa sewa, pembayaran angsuran akan mencakup tiga komponen: biaya sewa, tabungan yang dapat digunakan untuk uang muka, serta biaya proses dan perawatan rumah.

“Program 3 Juta Rumah tidak hanya akan memperluas kepemilikan rumah, tetapi juga menggerakkan industri properti dan membuka lapangan kerja. Skema RTO adalah solusi konkret agar semakin banyak masyarakat dapat mewujudkan rumah impiannya,” ujar Junaidi.

Kementerian PKP menargetkan hasil pembahasan Pokja RTO dapat menjadi acuan kebijakan pembiayaan inovatif yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Bank DKI yang kini mengusung identitas baru sebagai Bank Jakarta, mencatat kinerja keuangan yang solid hingga akhir Juni 2025. Transformasi menyeluruh yang dijalankan, termasuk penguatan sinergi regional dan ekspansi bisnis, menjadi pendorong utama pencapaian tersebut.

Per Juni 2025, total aset Bank Jakarta mencapai Rp84,72 triliun, naik 2,96% dibanding periode yang sama tahun lalu (Rp82,29 triliun). Kenaikan ini turut ditopang pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 3,84% yoy menjadi Rp67,69 triliun. Di tengah persaingan ketat di pasar DPK, rasio dana murah atau CASA Bank Jakarta tumbuh 8,03% yoy, mencapai Rp25,37 triliun – menjadi landasan kuat bagi pertumbuhan berkelanjutan.

Dari sisi penyaluran kredit, Bank Jakarta menunjukkan kinerja signifikan, khususnya di sektor UMKM, yang mencatatkan lonjakan sebesar 43,70% yoy menjadi Rp2,31 triliun. Kredit konsumer juga tumbuh 2,92% yoy, mencapai Rp23,50 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai inisiatif, seperti penguatan literasi keuangan di sentra UMKM, kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, channeling Kredit Multiguna bersama fintech dan koperasi, hingga optimalisasi telemarketing berbasis digital.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menyampaikan bahwa kinerja semester pertama ini mencerminkan arah pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen memperkuat fungsi intermediasi dan membuka akses pembiayaan yang lebih luas, terutama bagi UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal,” ujar Agus.

Hingga akhir Juni 2025, laba bersih Bank Jakarta mencapai Rp421,18 miliar, tumbuh 24,42% yoy dibandingkan Rp338,53 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini ditopang oleh kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 10,38%, dari Rp1,34 triliun menjadi Rp1,47 triliun. Selain itu, strategi efisiensi internal berhasil menurunkan rasio BOPO menjadi 83,86%, dari sebelumnya 87,02%.

Rebranding: Bank DKI Resmi Berubah Nama Menjadi Bank Jakarta

Kinerja positif ini bertepatan dengan momentum penting dalam perjalanan perusahaan: perubahan nama dari Bank DKI menjadi Bank Jakarta, yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada HUT ke-498 Kota Jakarta.

Nama dan logo baru Bank Jakarta mencerminkan identitas kota, semangat kolaboratif, serta visi global. Logo yang menampilkan tiga garis diagonal menyerupai lidah api Monas menggambarkan tekad dan aspirasi pertumbuhan tanpa batas.

Dengan semangat baru dan fondasi kinerja yang kuat, Bank Jakarta siap melangkah sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan dalam akses perumahan melalui program rumah subsidi yang menyasar kelompok pengabdi umat. Dalam momentum Milad ke-50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian PKP resmi menjalin kerja sama dengan MUI untuk penyediaan rumah subsidi bagi dai, guru ngaji, aktivis Islam, serta pegawai organisasi kemasyarakatan Islam.

“Kini saatnya guru ngaji juga bisa memiliki rumah subsidi dari pemerintah,” ujar Maruarar dalam sambutannya di acara Tasyakur Milad MUI bertema “MUI Berkhidmat untuk Kemaslahatan Umat dan Keharmonisan Bangsa”, yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025) malam.

Dalam acara yang turut dihadiri Wakil Presiden ke-13 K.H. Ma’ruf Amin, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP, MUI, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kesepakatan ini menjadi dasar kerja sama untuk pemutakhiran data dan penyelenggaraan perumahan yang terintegrasi, khususnya bagi para dai dan tenaga pengajar keagamaan dalam lingkungan MUI.

Sebagai simbol dimulainya program, Menteri PKP menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada 25 orang guru ngaji dan guru agama yang telah mengikuti akad massal KPR subsidi melalui Bank BTN.

Maruarar menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menekan backlog perumahan nasional yang kini mencapai 9,9 juta unit. Ia berharap MUI ikut mendorong keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Program ini bukan sekadar bangun rumah, tapi bagian dari perjuangan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Kami ingin yang mengabdi untuk umat, juga mendapat perhatian negara,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP berdialog dengan dua penerima manfaat. Salah satunya adalah Anwar, guru ngaji dari Yayasan Madani Bogor, yang menyampaikan rasa syukurnya karena kini tidak perlu lagi menyewa rumah.

“Dulu kontrak Rp1 juta sebulan. Sekarang KPR FLPP saya Rp1,1 juta per bulan, tapi rumah sendiri. Lingkungannya juga bagus, air lancar, bangunan kokoh,” ungkap Anwar.

Hal serupa disampaikan Dinda, guru Bahasa Arab di Depok, yang juga telah membeli rumah subsidi di kawasan Bekasi.

“Alhamdulillah walau saya belum menikah, sudah punya rumah sendiri. Bangunannya rapi, warga di lingkungan juga saling bantu. Semoga teman-teman saya bisa ikut punya rumah subsidi juga,” ujarnya.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 1.975 guru ngaji di seluruh Indonesia telah resmi melakukan akad KPR FLPP untuk rumah subsidi.

Ketua Umum MUI K.H. M Anwar Iskandar menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar para pengabdi dakwah.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian PKP yang telah memfasilitasi rumah subsidi bagi guru ngaji dan dai. Semoga segera terimplementasi di lapangan agar semakin banyak yang bisa memiliki rumah sendiri,” tuturnya.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Bank Jakarta menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh program Lomba Digitalisasi Pasar yang resmi diluncurkan di Jakarta. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo; Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan; dan sejumlah pimpinan lembaga keuangan lainnya. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Sekretaris Daerah Marullah Mattali.

Lomba Digitalisasi Pasar merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang digagas melalui kolaborasi strategis dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Perumda Pasar Jaya. Program ini bertujuan mempercepat transformasi sistem pembayaran nontunai di pasar tradisional, sekaligus mendorong efisiensi dan transparansi transaksi.

“Tujuan utamanya adalah menjadikan pasar sebagai pusat ekonomi rakyat yang modern, tertib, dan bersih. QRIS dan EDC adalah pintu masuknya,” tegas Gubernur Pramono saat meresmikan program di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan.

Ia menyebut ada empat target utama dari program ini: peningkatan kesejahteraan pedagang, efisiensi transaksi, optimalisasi pajak daerah, dan pemberantasan premanisme pasar. Menurutnya, pasar yang terintegrasi sistem digital akan meminimalisir praktik pungli dan meningkatkan rasa aman.

Hingga saat ini, tercatat 20 pasar telah berpartisipasi dalam lomba yang ditargetkan mencakup seluruh 133 pasar di Jakarta. Penjurian program ini diserahkan sepenuhnya kepada BI dan OJK untuk menjaga kredibilitas dan objektivitas.

Bank Jakarta, yang menjadi salah satu mitra utama digitalisasi, mendapat mandat untuk mendampingi empat pasar berdasarkan kelas dan jumlah tempat usaha: Pasar Mayestik (Kelas A – 1.516 TU), Pasar Koja Baru (Kelas B – 1.056 TU), Pasar Cengkareng (Kelas B – 1.065 TU), dan Pasar Pondok Bambu (Kelas C – 375 TU), dengan total 4.012 tempat usaha yang dilayani.

“Digitalisasi pasar merupakan langkah strategis dalam membangun ekonomi kota yang inklusif. Kami ingin menghadirkan ekosistem keuangan yang efisien dan terjangkau bagi seluruh pelaku usaha pasar,” ujar Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo.

Bank Jakarta juga akan dinilai dalam tiga kategori utama: Literasi Keuangan Terbaik dan Teraktif, Akses Keuangan Termasif, serta Digitalisasi Keuangan Terbaik. Penilaian berlangsung mulai 21 Juli hingga 9 Agustus 2025.

Senada dengan itu, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, menekankan pentingnya integrasi aspek kebersihan dan pengelolaan limbah dalam indikator penilaian. “Pasar modern bukan sekadar cashless, tapi juga rapi dan higienis,” ujarnya.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah konkret, mulai dari edukasi langsung kepada pedagang, aktivasi QRIS, pembukaan rekening digital, hingga integrasi layanan perbankan dengan ekosistem pasar.

“Kami siap menyukseskan transformasi ini sebagai bagian dari komitmen jangka panjang terhadap ekonomi rakyat Jakarta,” tutup Arie.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memimpin langsung rapat koordinasi lanjutan terkait Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Kamis malam (17/7). Rapat ini menjadi bagian dari upaya intensif Kementerian PKP dalam merumuskan regulasi dan strategi pelaksanaan KUR Perumahan yang tepat sasaran.

“Kami terus menjalin sinergi lintas kementerian dan lembaga guna merumuskan skema KUR Perumahan yang inklusif dan berdampak nyata. Saya optimistis Peraturan Menteri PKP mengenai KUR Perumahan akan segera rampung,” ujar Maruarar.

Rapat turut dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, pejabat eselon I Kementerian PKP, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Himbarra, dan sejumlah bank penyalur KPR FLPP, antara lain BCA, Nobu Bank, dan Bank Artha Graha.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choirul, bersama Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati menjelaskan bahwa skema KUR Perumahan disusun untuk menjawab kebutuhan dari dua sisi utama: supply dan demand. Dari sisi supply, program ini akan mendukung pengembang dan ekosistem pembangunan perumahan. Sementara dari sisi demand, KUR akan menyasar masyarakat yang ingin mengembangkan usaha berbasis hunian, seperti ruko dan homestay.

“Skema ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan sektor perumahan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemanfaatannya harus transparan, akuntabel, serta memenuhi indikator seperti ketepatan sasaran, NPL rendah, dan kontribusi nyata terhadap peningkatan kelas UMKM,” jelas Didyk.

Kementerian PKP juga menegaskan pentingnya pelibatan mitra kerja dan asosiasi pengembang dalam proses perumusan kebijakan melalui forum diskusi (FGD), demi memastikan implementasi KUR Perumahan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan regulasi yang berlaku.

Dari hasil pembahasan awal, dana sebesar Rp130 triliun dari Danantara direncanakan untuk mendukung dua pilar utama KUR Perumahan: sebesar Rp117 triliun dialokasikan untuk sisi supply, khususnya pengembang dan ekosistem perumahan, sedangkan Rp13 triliun diarahkan untuk sisi demand, termasuk renovasi rumah, pembangunan ruko, dan bantuan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah.

“Himbarra tetap menjadi mitra utama penyalur KUR, termasuk BRI dan BTN. Di sisi lain, kami tengah menjajaki keterlibatan bank lainnya seperti Nobu Bank, BCA, dan Artha Graha agar penyaluran KUR Perumahan lebih luas dan menjangkau berbagai segmen,” pungkas Maruarar.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE  — PT Bank Nationalnobu Tbk (Nobu Bank) resmi bergabung sebagai salah satu bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025. Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dilakukan bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta.

Seremoni penandatanganan disaksikan langsung oleh Direktur Utama Nobu Bank, Suhaimin Djohan, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho yang didampingi Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma.

Dalam sambutannya, Suhaimin Djohan mengungkapkan bahwa Nobu Bank saat ini telah bekerja sama dengan lebih dari 100 proyek perumahan dari Palembang hingga Manado dalam skema KPR komersial.

“Kami saat ini masuk dalam lima besar bank swasta nasional untuk sektor pembiayaan perumahan. Partisipasi dalam program FLPP menjadi langkah strategis yang akan memperluas pengalaman dan cakupan layanan kami,” jelas Suhaimin.

Ia juga menambahkan bahwa Nobu Bank terus melakukan inovasi, salah satunya melalui kerja sama bilateral dengan pengembang untuk mempercepat proses akad kredit melalui program akad instan. Selain itu, pihaknya tengah mempersiapkan agenda audiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna membahas kendala yang sering dihadapi nasabah terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyambut positif kehadiran Nobu Bank sebagai mitra penyalur FLPP. Menurutnya, Nobu Bank telah lolos seluruh proses asesmen dan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembiayaan perumahan rakyat.

“Dengan bergabungnya Nobu Bank, saat ini kami memiliki 40 bank mitra penyalur FLPP. Reputasi Nobu Bank dalam pembiayaan perumahan cukup kuat, terutama melalui kolaborasinya dengan sejumlah pengembang besar,” kata Heru.

Heru juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas hunian, sejalan dengan arahan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman agar bank penyalur bermitra dengan pengembang yang memiliki rekam jejak baik dan proyek yang berkualitas.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah asosiasi pengembang perumahan nasional, antara lain REI, Apersi, Himperra, dan Asprumnas, sebagai bentuk dukungan terhadap sinergi antara sektor keuangan dan pengembang dalam mewujudkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan performa yang impresif. Hingga akhir Semester I tahun ini, penyaluran KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 120.976 unit rumah senilai Rp14,99 triliun. Angka ini tumbuh signifikan 44,50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebanyak 83.720 unit senilai Rp10,17 triliun.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyebut capaian ini sebagai bukti kuat dari komitmen kolektif dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi pemerintah.

“Kenaikan ini mencerminkan semangat luar biasa dari para pengembang dan bank penyalur. Ini adalah kerja kolaboratif yang konkret, yang sekaligus menjadi wujud nyata dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan Karpet Merah untuk Rakyat melalui program rumah subsidi,” ujar Heru.

BTN Masih Mendominasi

Di sisi perbankan, Bank BTN masih menjadi tulang punggung utama penyaluran FLPP dengan capaian 64.429 unit rumah senilai Rp7,99 triliun. Disusul oleh BTN Syariah dengan 24.126 unit (Rp2,95 triliun), serta Bank BRI di posisi ketiga dengan 9.791 unit (Rp1,23 triliun). BNI dan Bank Mandiri melengkapi lima besar dengan capaian masing-masing 5.394 unit (Rp680,03 miliar) dan 4.558 unit (Rp580,39 miliar).

REI dan APERSI Jadi Motor Pengembang

Dari sisi asosiasi pengembang, Real Estate Indonesia (REI) menempati posisi teratas dengan kontribusi 50.759 unit rumah senilai Rp6,28 triliun. Disusul oleh APERSI (36.616 unit, Rp4,56 triliun), HIMPPERA (16.324 unit, Rp2 triliun), serta ASPRUMNAS (3.973 unit) dan APERNAS (3.928 unit), masing-masing dengan nilai sekitar Rp480 miliar.

Jawa Barat Penyerap Tertinggi

Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan serapan FLPP tertinggi, yakni 28.548 unit rumah senilai Rp3,57 triliun. Diikuti oleh Jawa Tengah (10.730 unit), Sulawesi Selatan (9.395 unit), Banten (8.460 unit), dan Jawa Timur (7.541 unit).

Jika ditinjau dari latar belakang pekerjaan penerima, mayoritas adalah pekerja swasta sebanyak 92.332 unit (76,32%). Diikuti oleh wiraswasta (15.377 unit), PNS (7.563 unit), TNI/Polri (2.368 unit), dan profesi lainnya (3.336 unit).

Optimisme Menuju Target 350.000 Unit

Heru menyatakan optimisme bahwa target penyaluran FLPP tahun ini akan tercapai, apalagi pemerintah telah meningkatkan kuota dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit rumah.

“Dengan semangat dan kolaborasi yang sudah terbukti, saya percaya sisa waktu yang ada bisa dimaksimalkan oleh pengembang dan bank penyalur. Hingga Juni, kita sudah mencapai 54,98% dari target awal, atau 34,56% jika mengacu pada kuota baru,” jelas Heru.

Ia juga mengapresiasi arahan dan dukungan dari Menteri PKP Maruarar Sirait, yang disebut berperan penting dalam mendorong pencapaian semester pertama.

“Kami yakin, dengan kepemimpinan yang kuat, dan kerja sama lintas sektor yang terus solid, target 350.000 rumah subsidi untuk rakyat akan bisa dicapai. Ini bukan sekadar angka, tapi soal harapan dan masa depan banyak keluarga Indonesia,” pungkas Heru penuh semangat.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Pemerintah terus mempercepat langkah konkret dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat. Salah satu upaya signifikan dilakukan hari ini melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Jakarta, Rabu (26/6).

Melalui kerja sama strategis ini, sebanyak 25.000 unit rumah akan disiapkan khusus bagi pegawai Bank Mandiri, anak perusahaan, ekosistem payroll, pengguna Livin’ by Mandiri, serta UMKM dan masyarakat umum yang memenuhi syarat sebagai penerima KPR Sejahtera FLPP.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.

“Kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong antara pemerintah dan sektor perbankan dalam membuka akses yang lebih luas terhadap perumahan yang layak dan terjangkau, terutama bagi segmen MBR. Kami sangat mengapresiasi komitmen dan kontribusi nyata Bank Mandiri serta dukungan aktif dari BP Tapera,” ujar Menteri Maruarar Sirait.

Komitmen Mandiri, Apresiasi Tapera

Bank Mandiri menyatakan kesiapan penuh untuk menyalurkan KPR bersubsidi FLPP melalui berbagai kanal dan segmen dalam ekosistemnya. Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo menyampaikan apresiasinya atas capaian Mandiri yang telah menyalurkan 4.558 unit rumah atau 99,17% dari kuota sebelumnya.

“Berdasarkan performa tersebut, kami menambah kuota penyaluran bagi Mandiri. Kami percaya, dengan memperluas segmen dan kolaborasi strategis seperti ini, target nasional 350.000 unit rumah tahun 2025 akan tercapai,” kata Heru.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menegaskan, pihaknya berkomitmen kuat untuk menjadi bagian dari solusi dalam pemenuhan kebutuhan hunian, baik bagi pegawai internal maupun masyarakat luas yang belum memiliki rumah pertama.

Realisasi dan Target Program

Hingga 26 Juni 2025, BP Tapera mencatat telah menyalurkan 117.087 unit KPR FLPP dengan nilai pembiayaan Rp14,51 triliun. Bila dihitung sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (20 Oktober 2024), jumlah unit rumah yang telah tersalurkan mencapai 151.507 unit dengan nilai pembiayaan Rp18,78 triliun.

Penerima manfaat berasal dari beragam kalangan, di antaranya:

• 115.541 unit untuk pekerja swasta

• 19.011 unit untuk wiraswasta

• 8.803 unit untuk PNS

• 2.998 unit untuk anggota TNI/Polri

• 3.997 unit untuk kelompok masyarakat lainnya

Sinergi Lintas Sektor: Strategi Segmentasi Diperluas

BP Tapera juga terus memperluas kemitraan dengan berbagai instansi untuk mempercepat pencapaian target. Hingga kini, kerja sama telah dilakukan dengan sejumlah lembaga dan korporasi, seperti:

• TNI AD – 5.760 unit

• Guru – 20.000 unit

• Tenaga Kesehatan – 30.000 unit

• Wartawan – 3.000 unit

• Pekerja Migran – 20.000 unit

• BKKBN – 2.000 unit

• KemenPANRB, LAN, ANRI – masing-masing 1.000 unit

• Pemprov Jabar – 10.000 unit

• Pemprov Jateng – 20.000 unit

• Blue Bird Group – 8.000 unit

“Dengan strategi segmentasi yang semakin luas dan partisipasi berbagai pihak, kami optimistis target nasional 350.000 unit rumah untuk tahun ini dapat dicapai,” pungkas Komisioner Heru.

Kolaborasi antara PKP, BP Tapera, dan Bank Mandiri hari ini menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata, melainkan butuh dukungan dan komitmen seluruh ekosistem perbankan, swasta, dan masyarakat. Sinergi seperti ini adalah langkah strategis menuju Indonesia yang lebih sejahtera melalui hunian yang layak dan terjangkau bagi semua.

BOGOR, KORIDOR.ONLINE — PT Hikmah Alam Sentosa, pengembang proyek perumahan Pesona Kahuripan, resmi menjalin kemitraan strategis dengan PT Bank Nationalnobu Tbk (Nobu Bank) dalam penyediaan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi para calon pembeli unit di kawasan Cileungsi, Bogor.

Penandatanganan kerja sama ini berlangsung di Kantor Pusat Pesona Kahuripan, Desa Cikahuripan, dan dihadiri oleh Direktur Utama PT Hikmah Alam Sentosa, Angga Budi Kusuma, Chief Consumer Officer Nobu Bank, Juanita Amanda Luthan, serta Direktur Utama Nobu Bank, Suhaimin Johan.

Dalam sambutannya, Angga menyampaikan bahwa Pesona Kahuripan hadir sebagai solusi hunian yang asri dan terjangkau bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan Nobu Bank sebagai bentuk dukungan konkret untuk memudahkan akses pembiayaan bagi konsumen.

“Kami percaya Nobu Bank adalah mitra yang tepat, berkat rekam jejaknya yang konsisten dalam mendukung proyek-proyek perumahan berkualitas,” ujar Angga.

Sementara itu, Suhaimin Johan menyambut positif kolaborasi ini. Nobu Bank, katanya, terus memperluas jangkauan layanan KPR sebagai bagian dari komitmennya terhadap penyediaan hunian layak.

“PT Hikmah Alam Sentosa adalah mitra yang memiliki kredibilitas dalam menyelesaikan proyek tepat waktu dan berkualitas, termasuk dalam proyek hunian subsidi. Kehadiran Nobu Bank di Pesona Kahuripan kami harap menjadi opsi terbaik bagi calon pemilik rumah,” ungkap Suhaimin.

Kerja sama ini tak hanya bersifat bisnis, tetapi juga sejalan dengan upaya bersama mendukung program nasional 3 juta rumah, salah satu prioritas dalam Asta Cita Pemerintah. PT Hikmah Alam Sentosa—dengan kiprah di segmen hunian komersial dan subsidi—menyatakan kesiapannya berkontribusi dalam mempercepat penyediaan rumah rakyat, termasuk melalui kemitraan dengan BP Tapera.

Pada kesempatan yang sama, Chief Consumer Officer Nobu Bank, Juanita Amanda Luthan menyebutkan bahwa alasan utama pihaknya tertarik pada proyek yang di garap PK Group ini bukan semata prospek pasar, melainkan karena nuansa kolaboratif yang kuat.

“Nobu Bank mencanangkan target 100 unit terserap pada bulan ini. Kami optimis bisa terserap. Kami tetap menjadi pendamping, karena PK Group sebagai pengembang juga punya mitra perbankan lain,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keunggulan Nobu Bank terletak pada kecepatan proses dan angsuran berjenjang sehingga lebih terjangkau.

Di sisi lain, Nobu Bank kini juga tengah memproses kemitraan strategis dengan BP Tapera dan Kementerian PKP untuk turut menyalurkan KPR Subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan terhadap program 3 juta rumah ini diyakini akan berdampak luas karena sektor properti dikenal memiliki efek pengganda ke lebih dari 185 sektor industri turunan.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) tahun 2025 mencapai rekor tertinggi, yakni 350.000 unit rumah subsidi. Jumlah ini menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Guna merealisasikan hal tersebut, Kementerian PKP menggandeng Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melalui penandatanganan Komitmen Dukungan Program Pembiayaan KPR FLPP di kantor BTN, Jakarta, Rabu (18/6/2025). Hadir dalam penandatanganan ini, Menteri PKP Maruarar Sirait, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

“BTN adalah mitra utama dalam pembangunan dan pembiayaan rumah subsidi. Kontribusinya paling besar dibanding bank lainnya,” ujar Maruarar.

Nota kesepahaman ini menjadi dasar sinergi antar pihak dalam mendukung program KPR Sejahtera FLPP, sekaligus mempercepat realisasi target ambisius pemerintah, yakni Program 3 Juta Rumah per tahun. Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga berdialog dengan masyarakat sektor informal yang telah berhasil membeli rumah berkat KPR FLPP, meski tanpa slip gaji.

Ia menyebut bahwa keberhasilan BTN dalam menyalurkan KPR FLPP perlu menjadi rujukan bagi bank-bank lain.

“BTN punya pengetahuan dan pengalaman luar biasa soal pembiayaan perumahan. Kami harap BTN dapat berbagi strategi dan teknik agar penyaluran KPR FLPP berjalan merata dan efektif,” tambahnya.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung program ini. Ia menekankan pentingnya keterlibatan langsung tim BTN ke lapangan untuk memastikan hunian yang dibangun benar-benar layak dan tepat sasaran.

“Kami akan terus berinovasi dalam skema pembiayaan dan aktif mengawal pembangunan rumah rakyat di berbagai daerah. Komitmen kami jelas: sukseskan Program 3 Juta Rumah bersama pemerintah,” tegas Nixon.

Program KPR FLPP dengan bunga rendah dan angsuran terjangkau diharapkan menjadi solusi nyata bagi jutaan keluarga Indonesia untuk memiliki rumah pertama mereka. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan kehadiran negara dalam menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan sosial.