Finansial

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung Program Sejuta Rumah dengan menargetkan penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 350.000 unit rumah subsidi hingga akhir tahun 2025.

Per 20 Oktober 2025, realisasi penyaluran FLPP yang dilakukan BP Tapera telah mencapai 203.439 unit rumah dengan nilai pembiayaan mencapai Rp25,24 triliun. Sejak 2022 hingga saat ini, total penyaluran FLPP oleh BP Tapera telah mencapai 858.739 unit rumah dengan nilai Rp101,3 triliun.

Dari sisi kinerja tahunan (year on year), capaian FLPP di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan peningkatan yang konsisten. Selama periode 20 Oktober 2024–20 Oktober 2025, tercatat 237.859 unit rumah telah tersalurkan — naik 10,99% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 214.305 unit rumah.

Khusus tahun berjalan 2025, kinerja penyaluran FLPP BP Tapera meningkat lebih tinggi lagi. Dibandingkan periode 1 Januari–20 Oktober 2024 sebanyak 165.880 unit rumah, kini pada periode yang sama tahun 2025 telah mencapai 203.439 unit rumah, atau tumbuh 22,63%.

“Kami tetap optimistis target 350.000 unit rumah subsidi dapat tercapai. Tren penyaluran FLPP menunjukkan peningkatan positif seiring dengan berbagai langkah percepatan yang kami lakukan,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dorong Akselerasi dari Sisi Demand dan Supply

Untuk mendorong pencapaian target, BP Tapera melakukan berbagai strategi dari sisi demand (permintaan) maupun supply (pasokan), yang dibarengi dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko.

Dari sisi permintaan, BP Tapera menambah dua bank penyalur baru, yakni Bank Nobu dan Bank Artha Graha, sehingga total bank penyalur FLPP kini berjumlah 41 bank. Selain itu, BP Tapera juga memperluas kemitraan dengan berbagai mitra strategis dan pemerintah daerah.

“Kami juga mendorong para pengembang untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi serta menerapkan sistem rating developer berdasarkan kepatuhan dan pelayanan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tambah Heru.

Tata Kelola dan Inovasi Digital

Dalam menjaga kualitas dan akuntabilitas program, BP Tapera terus memperkuat tata kelola, di antaranya melalui monitoring keterhunian rumah, dengan hasil Semester I menunjukkan tingkat keterhunian mencapai 92% dari 29.966 rumah sampel. Selain itu, BP Tapera juga melakukan pemantauan kinerja bank penyalur serta menerapkan digitalisasi proses pembiayaan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Heru menegaskan, FLPP menjadi program pembiayaan rumah subsidi paling diminati masyarakat, karena memberikan kemudahan yang nyata bagi MBR untuk memiliki rumah pertama.

“Program FLPP diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan fasilitas ringan: uang muka mulai 1%, bunga tetap 5% hingga lunas, tenor sampai 20 tahun, dan cicilan terjangkau mulai Rp1 juta-an per bulan,” jelasnya.

Percepatan dan Sosialisasi di 13 Provinsi

BP Tapera juga gencar melakukan roadshow dan sosialisasi di berbagai daerah. Sepanjang tahun ini, kegiatan percepatan telah dilakukan di 13 provinsi, antara lain Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Banten, dan Aceh, baik secara mandiri maupun bersama kementerian dan pemerintah daerah.

Selain itu, BP Tapera menggelar audiensi berbasis profesi dan komunitas, gathering pengembang dan bank penyalur, serta pemetaan demand untuk mengidentifikasi calon debitur potensial di berbagai wilayah.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, BP Tapera yakin penyaluran KPR FLPP Sejahtera 2025 akan mencapai target, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Bank Jakarta meraih Regional Banking ESG Excellence Awards atas kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di DKI Jakarta dan secara nasional, melalui dukungan terhadap sektor UMKM dan pemberdayaan komunitas. Penghargaan ini diberikan dalam ajang Road to CNBC Indonesia Awards yang berlangsung di Jakarta, Kamis (16/10), dan diterima langsung oleh Direktur Keuangan & Strategi Bank Jakarta, Basaria Martha Juliana.

Dalam sambutannya, Basaria menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini mendukung perjalanan Bank Jakarta.

“Terima kasih kepada pemegang saham, nasabah, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang menjadi energi bagi kami untuk terus berinovasi dan memperluas dampak positif,” ujar Basaria.

Penghargaan ini merupakan bagian dari rangkaian penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia TV, yang menilai kinerja institusi berdasarkan indikator bisnis, keuangan, dan tata kelola yang mengacu pada nilai komposit Good Corporate Governance (GCG).

Basaria juga menegaskan pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham utama.

“Penghargaan ini menjadi tonggak komitmen jangka panjang kami terhadap prinsip keberlanjutan, demi membangun institusi yang tangguh di tengah dinamika global,” tambahnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi menekankan peran aktif Bank Jakarta dalam memperluas inklusi ekonomi, khususnya bagi UMKM. Kolaborasi lintas sektor terus dilakukan, termasuk penyediaan layanan seperti cash management, tabungan, giro, deposito, hingga pembiayaan usaha mikro.

Salah satu inisiatif terbaru adalah kerja sama dengan Indogrosir dalam meresmikan Toko Mandiri Indogrosir (TMI) Difabel, sebuah model usaha ritel inklusif yang mendukung kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas.

“Bank Jakarta berkomitmen menjadi katalisator pembangunan sosial dengan menghadirkan ekosistem UMKM yang modern, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip ESG,” tutup Arie.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Sebuah langkah nyata menuju kemandirian dan inklusi sosial hadir di Jalan Mandor Hasan, Bambu Apus, Jakarta Timur. Di lokasi ini, baru saja diresmikan Toko Mandiri Indogrosir (TMI) bernama Difabel Shop, hasil kolaborasi Bank Jakarta dan Indogrosir. Kehadiran toko tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat usaha ritel modern, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, khususnya tuna grahita.

Di balik inisiatif ini berdiri sosok inspiratif, Sukarmi Ningsih, pegawai negeri sipil Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama lebih dari dua dekade tinggal di Bambu Apus, Sukarmi dikenal aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Dari kepeduliannya lahir gagasan TMI Difabel, yang ia harap mampu menjadi wadah agar kaum difabel tidak hanya dipandang sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang mandiri, produktif, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

“Saya ingin menunjukkan bahwa difabel juga bisa berdiri di atas kaki sendiri. Mereka bisa berkarya, mengelola usaha, dan berkontribusi bagi masyarakat,” ujar Sukarmi penuh optimisme.

Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus mendorong kebijakan ramah difabel, mulai dari akses kesempatan kerja hingga penyediaan fasilitas publik yang inklusif. Dalam TMI Difabel, peran Bank Jakarta dan Indogrosir menjadi katalis penting. Indogrosir menghadirkan model usaha ritel yang teruji, sementara Bank Jakarta menyediakan solusi perbankan sekaligus membuka jalur inklusi keuangan.

Direktur Bisnis & Syariah Bank Jakarta, Dipo Nugroho, menegaskan komitmen perusahaan dalam memperluas akses keuangan inklusif. “Bank Jakarta percaya pembangunan ekonomi harus merangkul semua pihak. Dukungan kami terhadap TMI Difabel adalah bagian dari strategi keberlanjutan untuk membangun ekosistem UMKM inklusif dan berkeadilan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Difabel Shop juga berfungsi sebagai Agen JakOne Abank. Melalui layanan ini, masyarakat sekitar dapat melakukan berbagai transaksi perbankan, seperti setor-tarik tunai, pembayaran tagihan, hingga top up saldo, sekaligus menambah pemasukan tambahan bagi toko.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, menambahkan, “TMI Difabel adalah bukti peran nyata Bank Jakarta sebagai bank pembangunan daerah. Kami tidak hanya fokus pada layanan finansial, tetapi juga berkomitmen dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan kelompok difabel agar bersama-sama mewujudkan Jakarta yang maju, modern, dan berkeadilan.”

Hadirnya TMI Difabel di Bambu Apus menjadi bukti bahwa dengan sinergi dan kepedulian, kemandirian difabel bukan lagi sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan kembali komitmennya sebagai penggerak utama program perumahan rakyat. BTN menjadi motor terbesar dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi FLPP dengan menggelar akad massal 26.000 unit rumah secara serentak di seluruh Indonesia.

Peresmian akad massal tersebut dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9). Acara ini dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, CEO BPI Danantara Rosan P. Roeslani, dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.

Akad massal terbesar dalam sejarah FLPP ini melibatkan 41 bank penyalur, dengan BTN sebagai mitra utama yang menguasai 80% pangsa pasar KPR Subsidi nasional. Sebanyak 200 debitur hadir langsung di Cileungsi, sementara 25.800 lainnya mengikuti akad serentak di 100 titik pada 33 provinsi secara hybrid.

Mesin KPR Subsidi Terbesar

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyatakan BTN mendapat mandat menyalurkan 220.000 unit FLPP dari total 350.000 unit kuota nasional tahun ini.

“Kalau dibagi rata, setiap hari BTN bisa mengakadkan 1.000 rumah. Inilah bukti BTN menjadi mesin terbesar di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hunian rakyat,” ujar Nixon.

Ia menambahkan, BTN konsisten melayani segmen MBR dari berbagai profesi, terutama pekerja sektor informal yang kini porsinya sudah mencapai 10% dari total nasabah KPR Subsidi BTN. Dari 26.000 penerima manfaat akad massal, terdapat 17 profesi berbeda, mulai dari petani, pedagang, buruh, tukang becak, ojek, perawat, bidan, guru, hingga anggota TNI/Polri.

Perumahan Motor Ekonomi Nasional

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan sektor perumahan memiliki efek berganda besar bagi pertumbuhan ekonomi.

“Perumahan selalu menjadi motor pembangunan ekonomi. Karena itu kita tetapkan target tinggi: 3 juta rumah. Sebagai pemimpin transformatif, kita harus berani bercita-cita besar dan bekerja nyata untuk rakyat,” kata Presiden.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut akad massal ini menjadi bukti hadirnya negara untuk mengurangi backlog perumahan yang masih mencapai 9,9 juta unit. Ia mengapresiasi BTN sebagai bank penyalur terbesar yang konsisten mendukung program subsidi perumahan.

“Baru satu tahun Presiden Prabowo menjabat, kuota FLPP langsung naik dari rata-rata 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Ini belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.

FLPP Terus Jadi Program Favorit

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan bahwa FLPP adalah program paling diminati masyarakat. Ia mengapresiasi kolaborasi pemerintah, BTN, dan bank-bank penyalur yang memungkinkan percepatan penyaluran rumah subsidi.

“Dengan tambahan kuota 350.000 unit tahun ini, kami optimistis semakin banyak MBR yang bisa memiliki rumah layak,” kata Heru.

Hingga September 2025, realisasi FLPP mencapai 183.058 unit senilai Rp22,71 triliun, naik 20,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

BANTEN, KORIDOR.ONLINE — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Sutera Hall, Mall of Alam Sutera, Banten. Kegiatan ini menjadi bukti nyata dukungan BNI terhadap Program 3 Juta Rumah yang tengah dicanangkan pemerintah.

Acara ini dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, jajaran Direksi BNI, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, asosiasi pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan, serta pelaku UMKM. Total peserta tercatat 3.526 orang, dengan 1.526 hadir langsung dan 2.000 mengikuti secara daring.

“Baru kali ini saya melihat sosialisasi KUR Perumahan di mana masyarakat bisa langsung bertransaksi di konter BNI. Developer, kontraktor, pemilik toko bangunan, hingga UMKM dapat langsung mengakses layanan pembiayaan setelah mengikuti sosialisasi ini,” ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah cepat BNI dalam menghadirkan akses pembiayaan perumahan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Maruarar menjelaskan, KPP dapat dimanfaatkan mulai dari pengembang, kontraktor, hingga UMKM untuk pengadaan tanah, bahan bangunan, maupun jasa konstruksi. Sementara untuk individu, fasilitas ini bisa digunakan untuk membeli, membangun, hingga merenovasi rumah atau toko sebagai penunjang usaha.
“Ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan agar penyerapan anggaran, termasuk KUR Perumahan, dipercepat menjelang akhir tahun,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menegaskan bahwa KPP merupakan bagian dari strategi memperkuat ekosistem perumahan nasional.

“Program ini tidak hanya menyasar penyediaan rumah melalui pengembang dan kontraktor, tetapi juga permintaan masyarakat serta UMKM. Dengan pembiayaan terintegrasi, KPP diharapkan menciptakan ekosistem yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan,” jelasnya.

BNI juga menghadirkan inovasi digital melalui platform wondr by BNI untuk memudahkan akses pembiayaan, pembayaran cicilan, hingga pengelolaan kebutuhan keuangan. Putrama menambahkan, langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam membuka lapangan kerja, mendorong hilirisasi, serta pemerataan ekonomi nasional.

Melalui sosialisasi KPP, BNI mempertegas komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni sekaligus meningkatkan peran UMKM di dalam ekosistem perumahan.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Bank Jakarta kembali hadir memberikan dukungan pada penyelenggaraan Puncak Abang None Jakarta 2025 yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (26/9). Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk tabungan bagi para pemenang dan finalis, sebagai bagian dari komitmen Bank Jakarta dalam mendukung kreativitas sekaligus meningkatkan literasi keuangan generasi muda.

Acara bergengsi ini turut dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur Rano Karno, jajaran pejabat Pemprov DKI, serta jajaran direksi Bank Jakarta, termasuk Direktur Utama Agus H. Widodo, Direktur Keuangan & Strategi Basaria Martha Juliana, dan Komisaris Independen Kiryanto.

Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Abang None Jakarta adalah warisan budaya Betawi yang perlu dijaga sekaligus simbol optimisme generasi muda.

“Pemilihan Abang None Jakarta merupakan simbol optimisme generasi muda yang menjaga tradisi Betawi, menggambarkan pesona Jakarta sekaligus meneguhkan sebagai Kota Global yang berbudaya,” ujarnya.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menambahkan bahwa keterlibatan Bank Jakarta tidak hanya sebatas dukungan finansial, melainkan juga bentuk relevansi dengan generasi muda Jakarta.

“Generasi muda adalah agen perubahan yang mampu menggabungkan tradisi dan modernitas. Kehadiran Abang None Jakarta menjadi wadah memperkuat jati diri kota ini sebagai kota global dengan akar budaya Betawi yang kuat,” jelas Agus.

Agus juga menekankan bahwa para finalis dan pemenang Abang None dapat menjadi duta literasi keuangan, mengingat pengaruh positif mereka di tengah masyarakat. Bank Jakarta bahkan menyiapkan ruang kolaborasi agar mereka dapat berperan aktif dalam kampanye literasi dan inklusi keuangan di berbagai kesempatan.

“Kami percaya Abang None Jakarta dapat membawa pesan penting tentang literasi dan inklusi keuangan yang lebih luas, mendukung transformasi Jakarta menuju Kota Global,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, menyebut momentum ini sekaligus menjadi sarana memperkenalkan nama dan logo baru Bank Jakarta sebagai bank daerah yang modern dan dekat dengan generasi muda.

“Abang None bagi kami bukan hanya ikon pariwisata, melainkan mitra strategis dalam menyampaikan citra baru Bank Jakarta,” ujarnya.

Sejak digelar pertama kali pada 1968, Abang None Jakarta konsisten menjadi ajang pencarian duta pariwisata yang menggabungkan promosi budaya Betawi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selain mendukung acara ini, Bank Jakarta juga terus berkontribusi pada pengembangan sektor pariwisata melalui layanan JakCard, kartu pembayaran non-tunai yang bisa digunakan untuk transportasi publik hingga akses ke berbagai destinasi wisata di Ibu Kota.

BANDUNG, KORIDOR.ONLINE  – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) optimistis tambahan likuiditas Rp25 triliun yang ditempatkan pemerintah akan habis terserap pada Desember 2025. Keyakinan ini sejalan dengan stabilnya permintaan kredit, khususnya dari sektor perumahan.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa dukungan pemerintah melalui penempatan dana likuiditas memberi ruang lebih besar bagi BTN dalam menyalurkan kredit.

“Dengan tambahan Rp25 triliun ini, isu likuiditas bukan lagi kendala. Persaingan bank kini bukan di penghimpunan dana, melainkan di percepatan penyaluran kredit. Kami perkirakan akhir tahun dana ini sudah habis terserap,” ujar Nixon dalam forum Media Gathering BTN 2025: Energi Baru BTN Perkuat Transformasi Berkelanjutan di Bandung, Jumat (19/9).

BTN mencatat rata-rata penyaluran kredit Rp6–7 triliun per bulan. Dengan tren tersebut, tambahan likuiditas diyakini akan terserap sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB). Direktur Finance and Strategy BTN, Nofry Rony Poetra, menjelaskan:

“Realisasi bulanan Rp6–7 triliun sudah cukup untuk menutup target penyerapan Rp25 triliun sampai akhir tahun.”

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyalurkan dana likuiditas sebesar Rp200 triliun kepada lima bank Himbara, di mana BTN mendapat alokasi Rp25 triliun untuk disalurkan ke sektor riil dalam enam bulan ke depan.

Dorong Percepatan Kredit 

Menurut Nixon, injeksi likuiditas ini sekaligus mempercepat realisasi kredit BTN yang masih dalam pipeline senilai lebih dari Rp30 triliun.

“Demand kredit di BTN sangat besar. Dengan dana tambahan, kami bisa segera merealisasikan pipeline agar tidak berpindah ke bank lain,” jelasnya.

Tekan Biaya Dana, Tingkatkan Profitabilitas

Selain mempercepat kredit, tambahan likuiditas juga membantu BTN menurunkan biaya dana (cost of fund). Setelah keputusan pemerintah pada 12 September, BTN langsung menurunkan bunga deposito special rate sebesar 50 basis poin mulai 15 September.

“Dana Rp25 triliun ini memungkinkan BTN menekan dana mahal. Special rate akan terus kami turunkan hingga akhir tahun,” ujar Nixon.

Penurunan biaya dana tersebut diproyeksikan akan meningkatkan margin bunga bersih (NIM) BTN. Hingga semester I-2025, NIM BTN tercatat naik 139 bps ke level 4,4%.

DELI SERDANG, KORIDOR.ONLINE – Program rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan hasil menggembirakan. Hal ini terlihat dari kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Perumahan Kuis Damai Lestari 2, Kabupaten Deli Serdang, Jumat–Minggu (13–15/8).

Kegiatan monev dipimpin Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al Ammari, bersama perwakilan Bank BNI sebagai penyalur KPR FLPP. Agenda ini bertujuan memastikan rumah subsidi benar-benar dihuni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta memenuhi standar siap huni, mulai dari jaringan listrik, ketersediaan air bersih, hingga lingkungan yang tertata.

Kepuasan Penerima Manfaat

Salah satu penerima manfaat, Muhammad Zein (30), mengaku puas dengan rumah subsidi yang ditempatinya. Bekerja sebagai security di Bank BCA, Zein menempati rumah sesaat setelah akad karena kondisi bangunan lengkap tanpa kerusakan.

“Pintu, keramik, dinding, atap semuanya bagus. Jalan lingkungan juga sudah dicor beton. Lokasinya dekat tempat kerja, hanya 10 menit dari rumah,” ungkapnya.

Zein mengambil tenor cicilan 10 tahun dengan angsuran sekitar Rp1,7 juta per bulan. Menurutnya, program FLPP sangat membantu keluarga muda. “Dulu saya masih kontrak, sekarang punya rumah sendiri, jadi lebih percaya diri menatap masa depan,” tambahnya.

Standar Kualitas Rumah Subsidi

Perumahan Kuis Damai Lestari 2 yang dikembangkan PT Cahaya Sejahtera Nusantara, anggota REI, dinilai memenuhi standar kualitas rumah subsidi yang baik serta memberikan lingkungan hunian yang nyaman.

Muhammad Nauval menegaskan bahwa peningkatan kualitas FLPP adalah bukti nyata kehadiran negara.

“Kami ingin memastikan penerima KPR FLPP langsung bisa menempati rumahnya tanpa kendala. Listrik, air bersih, dan lingkungan yang aman menjadi syarat mutlak. Ini sekaligus menjawab keraguan publik soal kualitas rumah subsidi,” ujarnya.

Bukti Kehadiran Negara

BP Tapera menegaskan akan terus memperketat pengawasan bersama pengembang dan bank penyalur, sehingga masyarakat memperoleh hunian yang layak. Dengan demikian, isu negatif soal rumah subsidi yang dibangun asal-asalan oleh oknum dapat ditepis.

Hingga 20 Agustus 2025, realisasi penyaluran KPR FLPP mencapai 156.857 unit rumah. Khusus di Medan dan sekitarnya, penyaluran sudah tembus 6.711 unit. Data ini membuktikan bahwa program rumah subsidi tidak hanya terjangkau, tetapi juga semakin berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk menerapkan skema pembiayaan perumahan baru, yakni sewa beli atau rent to own (RTO), sebagai alternatif kepemilikan rumah subsidi bagi masyarakat.

Tenaga Ahli Menteri PKP, Endang Kawidjadja, mengungkapkan bahwa Kementerian PKP siap membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus guna membahas dan mematangkan konsep RTO agar dapat diimplementasikan. Skema ini diharapkan menjadi terobosan penting dalam mendukung capaian Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kementerian PKP sangat mendukung skema RTO yang diusulkan Apersi. Kami akan segera membentuk Tim Pokja agar pembahasan lebih cepat dan matang, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang kesulitan mengakses pembiayaan rumah, seperti pekerja informal atau mereka yang terkendala SLIK OJK,” ujar Endang di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Jumat (8/8).

Endang menegaskan, konsep RTO masih berada pada tahap awal dan memerlukan kajian menyeluruh agar manfaatnya optimal serta potensi risikonya dapat diminimalkan.

“Dalam dua minggu, hasil pembahasan akan kami laporkan kepada Menteri. Harapannya, program ini bisa segera berjalan dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” imbuhnya.

Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdullah, menjelaskan bahwa RTO dapat menjadi jawaban atas hambatan yang dihadapi MBR, terutama mereka yang tidak memiliki slip gaji formal atau memiliki catatan kredit yang kurang baik sehingga sulit mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perbankan.

Dalam skema RTO, calon pembeli akan menempati rumah dengan status sewa selama sekitar dua tahun. Selama masa sewa, pembayaran angsuran akan mencakup tiga komponen: biaya sewa, tabungan yang dapat digunakan untuk uang muka, serta biaya proses dan perawatan rumah.

“Program 3 Juta Rumah tidak hanya akan memperluas kepemilikan rumah, tetapi juga menggerakkan industri properti dan membuka lapangan kerja. Skema RTO adalah solusi konkret agar semakin banyak masyarakat dapat mewujudkan rumah impiannya,” ujar Junaidi.

Kementerian PKP menargetkan hasil pembahasan Pokja RTO dapat menjadi acuan kebijakan pembiayaan inovatif yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.