Finansial

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Bank Syariah Nasional (Bank BSN) menggandeng Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) untuk memperluas pembiayaan perumahan syariah dengan membidik potensi pasar dari jaringan organisasi dan komunitas Islam yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kemitraan ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan rumah, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi syariah melalui integrasi layanan perbankan, kebutuhan ibadah, dan sektor perumahan.

Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor mengatakan, kerja sama tersebut mencakup tiga agenda strategis, yakni pengembangan kartu anggota co-branding BSN-HIMPERRA, fasilitas pembiayaan ibadah umrah, serta penguatan program pembiayaan perumahan.

“Pertama, pengembangan Kartu Anggota Co-branding BSN-HIMPERRA. Kartu ini dirancang untuk memberikan nilai tambah berupa kemudahan akses transaksi perbankan dan dukungan pengelolaan keuangan bagi anggota pengembang HIMPERRA. Kedua, perseroan membuka fasilitas pembiayaan ibadah umrah yang transparan bagi para pengurus dan anggota HIMPERRA,” kata Alex di sela penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan HIMPERRA di Jakarta, Rabu (4/11).

Fasilitas pembiayaan umrah tersebut akan terintegrasi dengan aplikasi mobile banking Bale Syariah by BSN. Melalui kanal digital ini, anggota HIMPERRA dapat mengakses layanan perbankan, termasuk kebutuhan pembiayaan umrah dan pembelian emas, tanpa harus datang ke kantor cabang.

“Hingga akhir September 2026, aplikasi Bale Syariah by BSN telah memiliki 258,8 ribu pengguna aktif. Kanal digital tersebut mencatat volume transaksi sebesar Rp7,48 triliun dengan frekuensi mencapai 3,84 juta transaksi,” ujarnya.

Namun, potensi terbesar dari kolaborasi ini berada pada pengembangan pembiayaan perumahan berbasis komunitas. Bank BSN sebelumnya telah menjalin konsorsium dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang memiliki basis anggota dan warga dalam jumlah besar.

Muhammadiyah memiliki basis lebih dari 40 juta warga, sementara NU mengklaim memiliki sekitar 142 juta jemaah. Besarnya jaringan kedua organisasi tersebut dinilai dapat membuka peluang pasar pembiayaan perumahan syariah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.

Untuk mempercepat realisasi kerja sama, Alex meminta seluruh branch manager Bank BSN segera memetakan potensi wilayah bersama Dewan Pengurus Daerah (DPD) HIMPERRA di seluruh Indonesia. Kesepakatan dalam MoU juga diminta segera ditindaklanjuti menjadi Perjanjian Kerja Sama (PKS) definitif.

Ketua Umum HIMPERRA Ari Tri Priyono menyambut positif kolaborasi tersebut. Menurutnya, pengembangan program perumahan melalui jaringan NU dan Muhammadiyah berpotensi menciptakan pasar yang besar bagi pengembang, terutama karena jangkauannya hingga berbagai daerah.

Ari juga mengusulkan agar kartu co-branding BSN-HIMPERRA tidak hanya digunakan sebagai kartu identitas anggota, tetapi diperluas menjadi kartu komunitas yang dapat melayani kebutuhan ekosistem HIMPERRA secara lebih luas.

“Usul saya, pembuatan kartu ATM ini nantinya tidak hanya sebatas kartu anggota HIMPERRA, karena jumlahnya hanya sekitar tiga ribuan. Kita ingin meluaskannya lagi menjadi semacam kartu komunitas HIMPERRA yang bisa melayani seluruh ekosistem, termasuk umat dan ormas di dalamnya,” ujar Ari.

Di sisi lain, HIMPERRA mendorong Bank BSN mempercepat ekspansi jaringan kantor cabang ke wilayah yang memiliki konsentrasi pengembang cukup tinggi, antara lain Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Bali. Perluasan jaringan dinilai penting untuk mendukung penetrasi pembiayaan sekaligus memperkuat layanan kepada anggota pengembang di daerah.

“Intinya kita semakin semangat lagi. Mari kita besarkan bersama, kita pererat lagi akad-akadnya. Seluruh anggota HIMPERRA, insyaallah mendukung penuh dan mempercayakan pembiayaannya di Bank BSN,” tegas Ari.

Melalui kolaborasi ini, Bank BSN dan HIMPERRA berupaya mempertemukan kekuatan jaringan pengembang dengan basis komunitas umat. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya memperluas bisnis pembiayaan syariah, tetapi juga mendorong akses kepemilikan rumah bagi masyarakat melalui ekosistem yang lebih terintegrasi.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyiapkan sejumlah terobosan untuk memperluas akses pembiayaan perumahan guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak dan siap ditempati. Inisiatif tersebut diantaranya adalah program pembiayaan Home Power, KPR Recycle, kolaborasi penyediaan rumah bagi ekosistem Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), serta pengembangan rumah susun (rusun) Manggarai bersama KAI Property.

Hal tersebut dijelaskan oleh Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, kepada awak media di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Senin (2/11/2026).

Nixon menjelaskan, salah satu program yang tengah dikembangkan BTN adalah Home Power, yakni fasilitas pembiayaan tambahan untuk membantu masyarakat melengkapi kebutuhan rumah setelah pembangunan selesai. Melalui skema ini, BTN memberikan pembiayaan tambahan maksimal 30% dari limit awal kredit untuk pengadaan furnitur dan perlengkapan rumah tangga.

“Melalui program Home Power, pengembang membangun rumah terlebih dahulu. Setelah rumah selesai, BTN memberikan pembiayaan tambahan maksimal 30% dari limit awal untuk melengkapi seluruh kebutuhan rumah tersebut,” ujar Nixon.

Pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk membeli tempat tidur, kursi, meja, berbagai furnitur, pompa air, serta perlengkapan dasar lainnya. Dengan demikian, rumah yang dibeli masyarakat tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga berada dalam kondisi siap huni.

Menurut Nixon, program ini menjawab persoalan yang selama ini kerap dihadapi konsumen rumah. Tidak sedikit pembeli yang harus menunda menempati rumah hingga berbulan-bulan, bahkan sekitar satu tahun, karena masih harus mengumpulkan dana untuk membeli furnitur dan perlengkapan rumah tangga.

BTN saat ini tengah menjalankan proyek percontohan Home Power di salah satu perumahan di Bogor. Perseroan menargetkan program tersebut dapat diperluas hingga 40 perumahan melalui kerja sama dengan pengembang yang dinilai memiliki kapasitas dan memenuhi kriteria.

Nixon menambahkan, BTN juga telah membahas hal tersebut bersama Menteri PKP mengenai kemungkinan penyesuaian batas maksimal penghasilan agar masyarakat memiliki ruang lebih leluasa dalam mengangsur kebutuhan furnitur dan perlengkapan rumah dengan suku bunga terjangkau, mengikuti skema bunga pembiayaan rumah.

Skema tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan konsumen terhadap pinjaman berbunga tinggi, termasuk pinjaman online (pinjol), yang berpotensi mengganggu kemampuan membayar angsuran KPR.

“Dengan Home Power, rumah yang dibeli masyarakat sudah benar-benar siap huni karena perlengkapan dasarnya tersedia. Kami berharap program ini juga membantu meningkatkan realisasi akad pada November dan Desember,” katanya.

KPR Recycle, Hidupkan Kembali 30.000 Rumah Bermasalah

Selain menghadirkan pembiayaan tambahan untuk rumah siap huni, BTN juga menyiapkan program KPR Recycle untuk mengoptimalkan kembali rumah-rumah yang sebelumnya menjadi aset bermasalah akibat kredit macet.

Nixon mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 80.000 unit rumah eks debitur terdampak pandemi COVID-19 yang mengalami kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Sebagian besar rumah tersebut telah dikembalikan kepada BTN.

Dari jumlah tersebut, sekitar 30.000 unit dinilai sudah siap untuk dipasarkan kembali. BTN bahkan telah melihat adanya calon investor maupun pembeli yang berpotensi memanfaatkan fasilitas KPR untuk memperoleh rumah-rumah tersebut.

“Sekitar 30.000 unit rumah sudah siap untuk dipasarkan kembali. Calon investor maupun pembelinya juga sudah tersedia dan dapat menggunakan fasilitas KPR kembali,” kata Nixon.

Namun, sebelum ditawarkan kepada masyarakat, rumah-rumah tersebut harus terlebih dahulu diperbaiki agar kembali dalam kondisi layak huni seperti rumah baru. Perbaikan antara lain mencakup pengecatan ulang, perbaikan atap, dinding, dan bagian bangunan lainnya.

Melalui skema ini, BTN ingin memastikan rumah-rumah yang sebelumnya tidak lagi dihuni dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, aset perumahan yang sempat menjadi kredit bermasalah tidak terus terbengkalai, tetapi dapat kembali masuk ke pasar melalui pembiayaan KPR.

Nixon mengatakan, program KPR Recycle saat ini masih dalam tahap pembahasan dan penyelesaian sejumlah hal teknis. BTN berharap skema tersebut segera dapat direalisasikan untuk mendorong permintaan perumahan sekaligus mengoptimalkan aset yang dimiliki perseroan.

Bangun Ekosistem Perumahan Muhammadiyah dan NU

Selain inovasi pembiayaan, BTN juga memperluas penetrasi pasar melalui kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, yakni PP Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Nixon mengatakan, kerja sama tersebut diarahkan untuk menyediakan akses pembiayaan perumahan bagi pegawai, anggota, dan masyarakat yang berada dalam ekosistem kedua organisasi. Pendekatan ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan calon pembeli dengan pengembang serta lembaga pembiayaan dalam satu ekosistem yang lebih terintegrasi.

Untuk Muhammadiyah, program tersebut diberi nama Rumahmu, singkatan dari Rumah Muhammadiyah. Program ini direncanakan diluncurkan pada 12 November 2026 di Kota Palu, bertepatan dengan pelaksanaan Tanwir Muhammadiyah.

Saat ini, menurut Nixon, sekitar 2.000 guru di lingkungan Muhammadiyah telah mengikuti program terkait perumahan. Potensi pesertanya masih dapat berkembang karena Muhammadiyah memiliki puluhan ribu guru serta jaringan sekolah, rumah sakit, yayasan, perguruan tinggi, dan berbagai institusi lainnya.

Program Rumahmu mendapat dukungan PP Muhammadiyah, termasuk Ketua Umum Prof. Haedar Nashir. BTN berharap fasilitas pembiayaan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pegawai dan warga yang berada dalam jaringan organisasi.

Sementara itu, dengan PBNU, BTN tengah menyiapkan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS). Program serupa akan diarahkan bagi pegawai dan warga yang terafiliasi dengan NU, termasuk mereka yang bekerja di sekolah, rumah sakit, universitas, dan lembaga lainnya. Potensi calon pesertanya diperkirakan dapat mencapai jutaan orang.

Nixon mengungkapkan, PBNU juga mengusulkan agar pengembang yang terafiliasi dengan NU dilibatkan dalam pelaksanaan program. BTN menyambut baik usulan tersebut dan membuka peluang bagi pengembang dari jaringan organisasi, termasuk Ikatan Pengembang Nahdlatul Ulama (IPNU) sebagaimana disebutkan dalam paparan.

“Melalui pendekatan ini, kami ingin menjangkau langsung sisi permintaan atau demand. Calon pembeli berasal dari komunitas yang jelas dan menjadi bagian dari ekosistem organisasi, sehingga program perumahan bisa berjalan lebih terarah,” jelasnya.

Kolaborasi tersebut juga diharapkan memberikan manfaat bagi pengembang dan perbankan. Selain memperluas pasar, keterlibatan organisasi dapat membantu proses administrasi, pendataan calon debitur, hingga penagihan angsuran atau collection.

Peminat Rusun Manggarai Hampir 1.500 Orang

Pada kesempatan tersebut Nixon juga menjelaskan perkembangan kerja sama proyek Rumah Susun (Rusun) Manggarai antara BTN dengan PT KAI Property. Nixon menyebutkan, jumlah masyarakat yang telah mendaftar melalui BTN untuk mendapatkan hunian di proyek tersebut hampir mencapai 1.500 orang. Tingginya minat itu menunjukkan kebutuhan terhadap hunian di tengah kota yang memiliki akses dekat dengan sarana transportasi.

Namun, pengembangan proyek tersebut masih menunggu penyelesaian proses perizinan yang saat ini ditangani KAI Property. BTN telah berkomunikasi dengan pihak KAI pada Jumat pekan sebelumnya untuk mendorong percepatan proses tersebut.

“Kami berharap dalam waktu dekat perizinannya segera terbit. Kalau memungkinkan, tahun ini sudah ada unit yang bisa ditingkatkan progresnya bersama calon pembeli, karena para peminat sudah menunggu dan antusiasmenya sangat baik,” ujar Nixon.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang terintegrasi dengan transportasi menjadi peluang penting dalam pengembangan perumahan perkotaan. Karena itu, BTN berharap proses perizinan dapat segera diselesaikan agar proyek tersebut bisa bergerak ke tahap berikutnya.

Menteri PKP Apresiasi Terobosan BTN

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi berbagai inisiatif yang disampaikan BTN, mulai dari program Home Power, KPR Recycle, kolaborasi dengan Muhammadiyah dan NU, hingga pengembangan rusun Manggarai.

Menurut Maruarar, langkah-langkah tersebut merupakan terobosan yang progresif dalam mencari solusi untuk mempercepat pelaksanaan program perumahan dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian.

“Saya pikir itu merupakan inisiatif yang sangat baik. Terima kasih kepada Pak Direktur Utama BTN, termasuk terkait program di Manggarai. Ini merupakan hal-hal baru yang sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan. Menurut saya, langkah-langkah tersebut cukup progresif dalam mencari solusi agar pelaksanaan program perumahan bisa berjalan lebih baik,” kata Maruarar.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, BTN berupaya memperkuat perannya dalam ekosistem perumahan nasional, tidak hanya melalui penyaluran kredit pemilikan rumah, tetapi juga dengan menghadirkan skema pembiayaan yang menjawab kebutuhan konsumen, memperluas jaringan calon pembeli, serta mengoptimalkan pemanfaatan hunian di kawasan perkotaan.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan peningkatan. Hingga 2 November 2026 pukul 14.30 WIB, realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP secara nasional mencapai 197.048 unit dengan nilai pembiayaan Rp24,55 triliun. Capaian ini memperlihatkan penguatan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, perbankan, dan pengembang untuk menjaga momentum penyaluran sekaligus mempercepat pencapaian target program. Penguatan koordinasi tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam konferensi pers Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta, Senin (2/11).

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma mengungkapkan, penyaluran FLPP sepanjang 2026 menunjukkan tren positif, terutama pada triwulan III dan Oktober dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hingga 31 Oktober 2026, penyaluran FLPP tercatat sebanyak 194.360 unit dengan nilai pembiayaan Rp24,22 triliun. Sementara itu, khusus Oktober 2026, realisasi mencapai 29.352 unit atau meningkat sekitar 22% dibandingkan Oktober tahun lalu.

“Kami optimistis melihat perkembangan penyaluran FLPP, khususnya pada triwulan III dan Oktober 2026 yang menunjukkan tren positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Sid.

Menurut Sid, peningkatan realisasi tidak terlepas dari berbagai langkah percepatan yang dilakukan BP Tapera. Upaya tersebut meliputi sosialisasi dan audiensi, kampanye melalui media sosial, pembukaan booth layanan perumahan, serta penguatan koordinasi dengan bank penyalur dan asosiasi pengembang.

Strategi tersebut diarahkan untuk mempertemukan calon penerima manfaat dengan pengembang dan perbankan. Dengan demikian, kendala yang muncul dalam proses pengajuan pembiayaan maupun kesiapan unit rumah dapat lebih cepat diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan penyaluran FLPP. Sinergi tersebut harus mencakup kesiapan pembiayaan, ketersediaan rumah, hingga kelengkapan administrasi calon debitur.

“BP Tapera terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran FLPP semakin optimal. Kami ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses pembiayaan perumahan yang semakin mudah, sehingga semakin banyak keluarga Indonesia dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama,” tegas Heru.

Dari sisi perbankan, Bank BTN menjadi penyalur FLPP dengan realisasi terbesar sebanyak 85.341 unit. Posisi berikutnya ditempati Bank Syariah Nasional sebanyak 48.286 unit dan Bank BRI sebanyak 26.182 unit.

Sementara itu, berdasarkan sebaran wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran tertinggi sebanyak 44.295 unit. Berikutnya Jawa Tengah dengan 17.906 unit dan Sulawesi Selatan sebanyak 16.538 unit.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi komitmen seluruh pihak dalam mendukung program pembiayaan perumahan nasional. Ia menekankan perlunya koordinasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan pelaksanaan akad massal yang direncanakan berlangsung pada Desember 2026.

“Kolaborasi seluruh pihak harus terus diperkuat. Kita ingin memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan akses pembiayaan, tetapi juga kemudahan dalam seluruh proses kepemilikan rumah. Karena itu, kesiapan perbankan, pengembang, dan dukungan BP Tapera menjadi sangat penting agar pelaksanaan akad massal pada Desember mendatang dapat berjalan dengan baik,” ujar Maruarar.

Pemerintah merencanakan dua agenda akad massal pada Desember 2026, yakni sebanyak 71.000 unit rumah pada 17 Desember dan 30.000 unit pada 21 Desember. Dengan demikian, terdapat rencana akad massal sebanyak 101.000 unit rumah yang diharapkan semakin memperluas akses MBR terhadap pembiayaan rumah subsidi.

Untuk mendukung realisasi agenda tersebut, kesiapan unit rumah, kelengkapan dokumen calon debitur, serta kelancaran proses pembiayaan melalui bank penyalur menjadi perhatian utama. BP Tapera bersama seluruh mitra akan terus memperkuat koordinasi agar proses akad dapat berjalan sesuai rencana.

Masyarakat yang berminat memiliki rumah pertama dapat menyampaikan minat kepemilikan rumah melalui tautan https://bit.ly/HunianPertamaTapera. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan informasi dan akses masyarakat terhadap program pembiayaan perumahan pemerintah.

BANDUNG, KORIDOR.ONLINE – Selama puluhan tahun, nama Bank BTN identik dengan pembiayaan rumah pertama. Namun, di usianya yang ke-76 tahun, bank plat merah ini tidak berdiam diri. BTN tengah bergerak cepat melampaui perannya sebagai penyedia KPR (mortgage bank) menuju ekosistem keuangan lengkap bagi seluruh anggota keluarga.

​Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Bandung, Jumat (23/10/2026), Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu memaparkan bagaimana BTN merajut kebutuhan perumahan, fleksibilitas layanan digital, dan keberlanjutan lingkungan dalam satu langkah cepat.

​Merangkul Seluruh Lapisan Masyarakat

​Langkah BTN memperluas akses hunian tidak hanya dirasakan oleh pekerja formal. Lewat sinergi dengan berbagai organisasi dan komunitas, BTN membuka pintu kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hingga kelompok profesi seperti guru, tenaga kesehatan, buruh, dan jurnalis.

​Tak berhenti di situ, BTN juga menyokong ‘dapur’ industri properti. Lewat Kredit Program Perumahan (KPP), pembiayaan dialirkan ke toko bahan bangunan, distributor material, hingga pengembang skala UMKM. Artinya, BTN tidak hanya membukakan jalan bagi pembeli rumah, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi para pelaku usaha kecil di sekitar rantai pembangunan.

​Kemudahan Dalam Genggaman dan Kepedulian Lingkungan

​Memahami kebutuhan generasi digital, BTN terus mempercantik aplikasi resminya. Sejak diluncurkan awal 2025, platform digital BTN kini digunakan oleh lebih dari 4,3 juta nasabah. Aplikasi ini tidak hanya menyajikan transaksi perbankan dasar, tetapi juga mengakomodasi gaya hidup seperti pemesanan tiket perjalanan hingga solusi kebutuhan properti harian.

​Sisi menarik lainnya adalah komitmen BTN terhadap masa depan bumi. Lewat program Rumah Rendah Emisi, BTN bersama para pengembang telah memfasilitasi pembangunan 18.000 unit rumah ramah lingkungan, dengan target ambisius 200.000 unit pada 2030.

​Penerapan teknologi pintar seperti Artificial Intelligence (AI) untuk mempercepat pengajuan KPR menjadi 5 hari kerja, hingga rekrutmen talenta muda lulusan universitas dunia, menjadi bukti bahwa BTN siap membawa layanan perbankan perumahan Indonesia ke level yang lebih tinggi.

KABUPATEN BOGOR, KORIDOR.ONLINE — Pesona Kahuripan Group menargetkan penjualan 6.000 unit rumah sepanjang 2026, dengan proyeksi pembangunan mencapai 8.000 unit. Untuk mengejar target tersebut, perusahaan mengandalkan strategi pemasaran yang adaptif di tengah kendala perizinan dan ketatnya persyaratan pembiayaan rumah subsidi.

Direktur Utama Pesona Kahuripan Group (PKG), Angga Budi Kusuma, mengatakan tantangan penjualan tidak hanya berasal dari ketersediaan rumah, tetapi juga dari kemampuan calon konsumen memenuhi persyaratan kredit pemilikan rumah (KPR).

Salah satu kendala yang kerap ditemui adalah catatan kredit calon pembeli dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat yang membutuhkan rumah tidak dapat melanjutkan proses pengajuan KPR subsidi.

“Kalau saya punya 10 rumah, saya akan mencari 20 calon konsumen. Kalau punya 100 rumah, saya akan mencari 200 calon konsumen. Kita harus memperhitungkan bahwa tidak semua calon pembeli akan lolos proses kredit,” ujar Angga dalam peringatan HUT ke-13 Pesona Kahuripan Group di Pesona Kahuripan 13, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Selasa (13/10/2026).

Menurut Angga, pengembang perlu memperhitungkan kemungkinan calon konsumen tidak lolos proses kredit sejak awal. Strategi pemasaran tidak cukup hanya mengandalkan jumlah unit yang tersedia, tetapi juga harus memperhitungkan kebutuhan untuk menjangkau lebih banyak calon pembeli yang sesuai dengan persyaratan pembiayaan.

Pendekatan tersebut, katanya, bukan berarti mengabaikan persoalan kelayakan kredit. Sebaliknya, pengembang perlu menyesuaikan strategi pemasaran agar calon konsumen yang memenuhi persyaratan dapat ditemukan dalam jumlah memadai.

Hingga 13 Oktober 2026, Pesona Kahuripan Group mencatat realisasi penjualan atau pembangunan sebanyak 3.347 unit berdasarkan data internal perusahaan. Angka tersebut menjadi pijakan untuk mengejar target tahunan sebesar 6.000 unit.

Angga memperkirakan perusahaan dapat menutup tahun dengan penjualan sekitar 5.200 unit, meskipun target awal tetap menjadi acuan. Sementara itu, proyeksi pembangunan perusahaan pada 2026 mencapai 8.000 unit.

Selain persoalan kredit, perusahaan juga menghadapi tantangan dari sisi pasokan. Kendala tata ruang, penetapan Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), serta pengurusan sertifikat dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat memengaruhi kesiapan rumah untuk dipasarkan dan diproses menuju akad kredit.

Angga melihat kejelasan tata ruang di sejumlah daerah mulai memberikan harapan bagi pengembang. Sejumlah kabupaten dan kota telah menerbitkan keputusan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), meskipun penyelesaian persoalan tata ruang belum merata.

Ia menilai keberhasilan menghadapi pasar rumah subsidi membutuhkan kombinasi antara kelancaran pembangunan, penyelesaian administrasi, dan pemasaran yang lebih terukur.

“Optimisme harus diiringi kerja nyata, evaluasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar,” katanya.

Memasuki sisa tahun 2026, Pesona Kahuripan Group tetap berupaya mengejar target penjualan dengan menyesuaikan strategi terhadap kondisi pasar. Bagi perusahaan, kemampuan mengantisipasi kendala pembiayaan dan menjaga kesiapan pasokan menjadi bagian penting untuk mempertahankan kinerja bisnis rumah subsidi.

KOTA BATU, KORIDOR.ONLINE – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengusulkan beberapa terobosan kebijakan untuk mengatasi perlambatan penjualan rumah subsidi. Salah satunya, mengalihkan anggaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah untuk 100.000 unit rumah ke skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan nilai insentif Rp20 juta per rumah.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum Himperra Ari Tri Priyono di ajang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra 2026 di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (10/10/2026). Menurutnya, insentif langsung untuk pembelian rumah dapat membantu meringankan beban harga dan meningkatkan penyerapan KPR subsidi.

“Penjualan rumah subsidi terus terang tahun ini anjlok cukup dalam karena daya beli MBR yang melemah. Demand-nya yang bikin pusing, karena itu perlu keberpihakan pemerintah yang lebih lagi,” ujar Ari.

Ia menjelaskan, anggaran BSPS selama ini diarahkan untuk membantu renovasi rumah tidak layak huni. Namun, ketika penjualan rumah subsidi melambat, pemerintah dinilai juga perlu mempertimbangkan penyesuaian alokasi agar sebagian dukungan anggaran dapat memperluas akses kepemilikan rumah baru.

“Bagaimana kalau kuota BSPS untuk 100 ribu unit rumah misalnya, dialihkan ke FLPP? Anggaran Rp20 juta per rumah itu digunakan untuk mengurangi harga rumah subsidi. Ini bukan diskon dari pengembang, melainkan insentif bantuan pemerintah, terutama untuk membantu MBR,” demikian usulan Ari.

Menurutnya, penerima insentif dapat diprioritaskan bagi MBR yang berpendapatan paling rendah yang memiliki keterbatasan kemampuan membayar uang muka maupun angsuran. Skema tersebut diharapkan menjadi stimulus tambahan bagi calon debitur yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perumahan.

Jawaban Pemerintah

Menjawab usulan tersebut Novelin Silalahi, Staf Khusus Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa hal tersebut sulit dilakukan saat ini, karena masing-masing daerah sudah ditetapkan kuota (bedan rumahnya).

“Pemerintah dan DPR sudah menyetujui kuota bedah rumah tahun ini sebanyak 400 ribu unit dan sudah ditetapkan alokasinya untuk masing-masing daerah. Kalau hal itu (insentif) diambil maka tentu sulit. Namun demikian untuk persoalan-persoalan yang sudah disurat oleh para ketua umum asosiasi kita akan coba agendakan di forum kritis PKP, ” jelas Novelin pada sambutannya di ajang Rakernas Himperra, menjawab usulan Ketua Umum Himperra, sebelumnya.

Untuk usulan kombinasi bedah rumah, lanjut Novelin aturannya harus dicek dulu ke BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan, karena semua yang menggunakan APBN harus dipastikan tidak ada yang bermasalah dari awal sampai akhir.

Jawaban atas usulan Himperra tersebut juga diperkuat oleh Heru Pudyo Nugroho, Komisoner BP Tapera. Heru menjelaskan bahwa mata anggaran antara Bedah Rumah dan KPR FLPP adalah dua jenis mata anggaran yang berbeda.

“Bedah rumah itu mata anggaran APBN jenis pembelanjaan dan KPR FLPP sifatnya pembiayaan yang uangnya nanti akan kembali ke kas negara dari cicilan yang dibayarkan konsumen yang membeli rumah. Jadi rasanya (usulannya) belum,” jawab Heru di ajang yang sama.

Usulan insentif yang disebut Ari terjadi karena menilai perlambatan penjualan rumah subsidi perlu segera direspons  segera mengingat waktu yang tinggal kurang dari 2 bulan lagi dan akan berpengaruh terhadap penyerapan kuota FLPP yang sudah ditetapkan pemerintah.

Dengan tambahan insentif, ia optimis penyaluran FLPP dapat meningkat hingga kuota yang ditetapkan sebesar 350 ribu unit bisa tercapai sampai akhir 2026.

Menurut Ari, persoalan masyarakat bukan semata-mata tidak berminat memiliki rumah, melainkan terbatasnya kemampuan membayar cicilan serta kendala dalam proses penilaian kelayakan kredit, termasuk riwayat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Karena itu, insentif pemerintah perlu dirancang secara terukur dan tepat sasaran agar dapat membantu kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Usulan pengalihan anggaran tersebut, menurutnya, perlu dibahas serius bersama pemerintah dengan mempertimbangkan ketentuan anggaran dan mekanisme pelaksanaan program.

 

 

KOTA BATU, JAWA TIMUR, KORIDOR.ONLINE – Penyerapan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan ketimpangan antarwilayah. Di tengah upaya mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Lampung Selatan menjadi salah satu daerah dengan penyerapan relatif tinggi, sementara sejumlah kabupaten masih terkendala akses pembiayaan dan kesiapan ekosistem perumahan.

Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Lampung, Tri Joko Margono, menilai percepatan program rumah subsidi membutuhkan pendekatan yang menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah. Ketersediaan kuota FLPP dan pasokan rumah perlu diimbangi dengan kesiapan lahan, dukungan pemerintah daerah, kemudahan regulasi, serta akses masyarakat terhadap perbankan.

“Program rumah subsidi harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, koordinasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang perlu diperkuat agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses pembiayaan dan hunian yang layak,” ungkapnya.

Menurut Tri Joko, FLPP memiliki peran strategis dalam memperluas akses kepemilikan rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya kuota yang disediakan. Kemampuan masyarakat memenuhi persyaratan kredit dan kesiapan pengembang menyediakan hunian yang sesuai juga menentukan tingkat penyerapan.

Kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif turut menjadi faktor penting agar pembangunan rumah subsidi dapat berlangsung berkelanjutan. Dengan dukungan tersebut, pengembang diharapkan mampu menyediakan hunian yang sesuai kebutuhan MBR sekaligus mendukung pencapaian target program perumahan nasional.

Lampung Selatan Unggul, Daerah Lain Masih Terkendala

Lampung Selatan menjadi salah satu wilayah dengan penyerapan FLPP relatif tinggi. Posisi geografisnya sebagai kawasan penyangga pusat aktivitas ekonomi, perkembangan kawasan industri, kesiapan lahan pengembang, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah menjadi sejumlah faktor yang mendukung perkembangan rumah subsidi di wilayah tersebut.

Berbeda dengan Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Pesawaran berada dalam kelompok dengan tingkat penyerapan menengah. Keterbatasan lahan, terutama di kawasan perkotaan, turut mendorong pengembangan perumahan subsidi bergeser ke wilayah perbatasan dan daerah penyangga.

Situasi ini memperlihatkan bahwa pengembangan rumah subsidi tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan lahan yang terjangkau dan dekat dengan pusat kegiatan ekonomi. Lokasi hunian juga perlu mempertimbangkan akses transportasi, tempat kerja, serta fasilitas dasar agar rumah yang dibangun benar-benar mendukung kehidupan penghuninya.

Selain persoalan lahan, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan. Sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian meliputi pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kemudahan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta sinkronisasi ketentuan luas kavling dengan regulasi yang berlaku.

Catatan Himperra Lampung menunjukkan bahwa perbedaan ketentuan luas lahan antara kebijakan pusat dan peraturan daerah berpotensi memperlambat pembangunan rumah subsidi. Harmonisasi regulasi diperlukan agar kebijakan pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian terjangkau dapat diterapkan secara konsisten di lapangan.

Pekerja Informal Jadi Tantangan Penyaluran FLPP

Tantangan yang lebih besar dihadapi Lampung Barat, Pesisir Barat, Mesuji, dan Way Kanan. Di wilayah-wilayah tersebut, karakteristik ekonomi masyarakat yang banyak bergantung pada sektor pertanian dan pekerjaan informal menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam penyaluran FLPP.

Kelompok masyarakat dengan penghasilan tidak tetap kerap menghadapi tantangan ketika mengakses pembiayaan perbankan. Keterbatasan akses terhadap layanan bank pelaksana dan jarak layanan dari tempat tinggal calon penerima manfaat juga dapat menambah hambatan dalam proses pengajuan KPR subsidi.

Karena itu, perluasan penyaluran FLPP harus disertai upaya memperkuat akses pembiayaan bagi kelompok pekerja informal. Koordinasi antara pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan pengembang dibutuhkan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi calon debitur serta memastikan informasi dan layanan pembiayaan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Bagi Himperra Lampung, pemerataan rumah subsidi perlu menjadi perhatian bersama. Strategi yang efektif di wilayah dengan perkembangan industri dan kesiapan lahan belum tentu dapat diterapkan dengan cara yang sama di daerah yang memiliki karakteristik ekonomi agraris dan akses perbankan terbatas.

Dengan demikian, percepatan FLPP di Lampung perlu bertumpu pada tiga hal utama: kepastian regulasi, kesiapan pasokan rumah, dan perluasan akses pembiayaan bagi MBR. Sinergi ketiganya diharapkan tidak hanya meningkatkan penyerapan FLPP, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat di berbagai wilayah untuk memiliki rumah layak dan terjangkau.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mempercepat strategi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjelang akhir 2026. Memasuki tiga bulan terakhir, BP Tapera akan memperkuat kolaborasi antara perbankan, pengembang, pemerintah daerah, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Langkah tersebut dibahas dalam evaluasi kinerja KPR Subsidi FLPP Tahun Anggaran 2026 di kantor BP Tapera, Jakarta, Senin (28/9/2026). Pertemuan melibatkan jajaran BP Tapera, Kementerian PKP, bank penyalur Himbara, asosiasi pengembang perumahan, serta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan percepatan diperlukan karena realisasi FLPP hingga saat ini baru mencapai 160.070 unit atau 45,73% dari target 350.000 unit.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 160.053 unit merupakan rumah tapak dan 17 unit rumah susun.

“Berdasarkan data kami, terdapat potensi data demand atau peminatan sebanyak 48.679 unit. Jika hal tersebut tercapai, maka total capaian dapat mencapai 208.749 unit,” ujar Heru.

Demand 48.679 Unit Diburu

BP Tapera kini memfokuskan perhatian pada pemetaan calon debitur yang dinilai memiliki peluang lebih besar untuk menyelesaikan proses pembiayaan di perbankan.

Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah calon debitur fix income, seperti aparatur sipil negara (ASN), pekerja swasta, dan buruh dengan pendapatan tetap. Kelompok tersebut dinilai memiliki profil yang relatif lebih mudah diverifikasi dalam proses pengajuan KPR subsidi.

Strategi tersebut akan dilakukan secara lebih tersegmentasi dengan menggandeng kantor wilayah bank penyalur, pemerintah provinsi, hingga pengembang lokal.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan pendekatan berbasis wilayah dan profil calon debitur perlu diperkuat.

“Dengan memperhatikan komitmen peminatan, BP Tapera dapat lebih bekerja sama dengan pihak HRD perusahaan untuk profiling dan mengundang peserta yang potensial dalam sosialisasi,” kata Sri.

Menurutnya, pendekatan tersebut memungkinkan sosialisasi FLPP dilakukan lebih tepat sasaran, bukan sekadar memperluas jumlah peserta sosialisasi.

Stok Rumah Dipertemukan dengan Calon Pembeli

Percepatan tidak hanya dilakukan dari sisi permintaan. BP Tapera juga memetakan ketersediaan hunian yang dilaporkan pengembang melalui sistem yang dimiliki lembaga tersebut.

Data tersebut mencakup kombinasi antara kavling, booking, hingga ready stock. Pemetaan dilakukan untuk mempertemukan stok rumah dengan calon penerima yang memiliki potensi lolos pembiayaan.

Heru mengatakan masih terdapat surplus ketersediaan hunian yang dapat dioptimalkan.

“Kita juga melihat dari sisi supply, ready stock yang dilaporkan oleh pengembang juga perlu dikejar. Termasuk dengan rumah susun yang diimbangi dengan permintaan,” ujarnya.

Karena itu, BP Tapera menilai integrasi data antara pengembang, bank penyalur, dan sistem BP Tapera menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kesenjangan antara rumah yang tersedia dengan calon pembeli.

Gugus Tugas Dibentuk, Evaluasi Setiap Pekan

Untuk mengawal percepatan tersebut, BP Tapera bersama Kementerian PKP dan mitra kerja akan membentuk gugus tugas yang bertugas memantau perkembangan penyaluran hingga akhir tahun.

Evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap pekan untuk melihat perkembangan demand, supply, komitmen pendanaan bank, hingga proses akad.

Sri mengatakan seluruh langkah yang dapat mempercepat realisasi akan terus didorong selama tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Sepanjang itu baik untuk percepatan, maka perlu dilakukan. Harus terus optimis terhadap sisa waktu ini,” ujarnya.

Heru menambahkan, evaluasi capaian juga perlu melihat kondisi penyaluran tahun sebelumnya secara lebih utuh. Menurutnya, realisasi FLPP 2025 turut dipengaruhi adanya carry over kuota dari tahun sebelumnya.

Rumah Recycle Disiapkan

Selain mengoptimalkan rumah baru dan ready stock, pemerintah juga tengah menyiapkan skema Rumah Alih Kepemilikan atau rumah recycle.

Sri mengatakan Kementerian PKP telah menyiapkan sejumlah langkah terkait regulasi tersebut. Namun, aturan masih perlu dirumuskan secara hati-hati agar dapat diterapkan dengan tetap menjaga kepastian dan akuntabilitas.

Skema tersebut nantinya dapat menjadi alternatif untuk memanfaatkan rumah yang sudah ada, termasuk rumah yang sebelumnya masuk dalam portofolio pembiayaan tertentu, agar dapat dialihkan kepada penerima baru sesuai ketentuan.

Heru mengatakan BP Tapera ikut berkontribusi dalam penyusunan aturan tersebut. Salah satu prinsip yang menjadi perhatian adalah perlindungan konsumen, termasuk memastikan kondisi rumah sebelum dialihkan.

“Mengenai rumah yang tidak layak dan perlu dibenahi maka perlu dilihat terlebih dahulu portofolionya. Saat ini aturannya sedang diproses,” kata Heru.

Menurutnya, mekanisme trilogi stok yang selama ini diterapkan BP Tapera dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan rumah recycle.

Tenor 40 Tahun Jadi Opsi MBR

Di sisi pembiayaan, pemerintah sebelumnya juga membuka opsi tenor KPR FLPP hingga 40 tahun. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menyesuaikan cicilan dengan kemampuan membayar.

Sri menegaskan tenor 40 tahun bukan kewajiban bagi seluruh penerima FLPP, melainkan pilihan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan calon debitur.

“Ini (tenor 40 tahun) adalah opsi bagi masyarakat, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk menjangkau kepemilikan rumah pertamanya,” ujar Sri.

Dengan waktu 2026 yang tersisa sekitar tiga bulan, BP Tapera kini mengandalkan kombinasi antara percepatan calon debitur, optimalisasi stok rumah, penguatan kolaborasi perbankan dan pengembang, hingga penyiapan skema rumah recycle untuk meningkatkan realisasi FLPP.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) merombak lima posisi direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Jumat (4/9/2026). Perombakan tersebut membawa sejumlah nama baru dengan latar belakang pengalaman di industri perbankan, pengelolaan aset negara, industri, hingga Danantara Asset Management.

Lima posisi yang mengalami perubahan meliputi Direktur Finance & Strategy, Direktur Human Capital & Compliance, Direktur Risk Management, Direktur Consumer Banking, dan Direktur Information Technology.

Di jajaran baru tersebut, BTN mendatangkan Adityo Kusumo sebagai Direktur Finance & Strategy. Sebelum bergabung dengan BTN, Adityo menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID.

Posisi Direktur Human Capital & Compliance kini ditempati Wiwik Wahyuni yang sebelumnya menjabat Senior Director Human Capital PT Danantara Asset Management. Sementara itu, Johanes Barus dipercaya menduduki jabatan Direktur Risk Management setelah sebelumnya menjabat Direktur Manajemen Risiko PT Petrokimia Gresik.

Dari sektor perbankan, BTN menunjuk Evita Barliana sebagai Direktur Consumer Banking. Sebelumnya, Evita menjabat sebagai Head of Non Branch Channel Sharia PT Bank CIMB Niaga Tbk. melalui unit usaha CIMB Niaga Syariah.

Adapun posisi Direktur Information Technology diisi Gatot Prasetyo yang sebelumnya menjabat sebagai Senior Vice President IT Application Support Group Head PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI).

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan perombakan jajaran direksi tersebut merupakan bagian dari regenerasi sekaligus peremajaan manajemen untuk mempercepat transformasi perseroan.

Menurut Nixon, pengalaman para direktur baru dari berbagai sektor diharapkan dapat memberikan perspektif dan kapabilitas tambahan dalam mendukung agenda strategis BTN ke depan.

“Banyak generasi muda yang menggantikan dan menurut saya sudah pas dengan visi BTN ke depan, yaitu Beyond Mortgage. Kalau melihat pengalaman mereka yang cukup luas, mudah-mudahan ini bisa membantu mempercepat Transformasi BTN Jilid II,” ujar Nixon.

Gantikan Lima Direksi Lama

Kelima direktur baru tersebut menggantikan sejumlah pejabat sebelumnya, yakni Nofry Rony Poetra sebagai Direktur Finance & Strategy, Eko Waluyo sebagai Direktur Human Capital & Compliance, Hirwandi Gafar sebagai Direktur Consumer Banking, Setiyo Wibowo sebagai Direktur Risk Management, serta Tan Jacky Chen sebagai Direktur Information Technology.

Pergantian tersebut dilakukan di tengah upaya BTN memperkuat transformasi bisnisnya dari bank yang dikenal fokus pada pembiayaan perumahan menuju model bisnis yang lebih luas melalui strategi Beyond Mortgage.

Selain tetap mempertahankan bisnis pembiayaan perumahan sebagai salah satu kekuatan utama, transformasi tersebut diarahkan untuk memperkuat berbagai lini bisnis perbankan lainnya, termasuk layanan konsumer, pengelolaan risiko, teknologi informasi, pendanaan, hingga strategi korporasi.

Masuknya talenta dari sejumlah sektor juga mencerminkan upaya BTN memperkuat struktur manajemen dengan kombinasi pengalaman di industri keuangan, perbankan, pengelolaan aset, sumber daya manusia, teknologi, serta manajemen risiko.

Berikut susunan direksi BTN setelah RUPSLB 2026:

• Direktur Utama: Nixon L.P. Napitupulu
• Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
• Direktur Information Technology: Gatot Prasetyo
• Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti
• Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
• Direktur Risk Management: Johannes Barus
• Direktur Consumer Banking: Evita Barliana
• Direktur Finance & Strategy: Adityo Kusumo
• Direktur Human Capital & Compliance: Wiwik Wahyuni
• Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
• Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan
• Direktur Commercial Banking: Hermita

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris BTN setelah RUPSLB 2026 adalah sebagai berikut:

• Komisaris Utama: Suryo Utomo
• Wakil Komisaris Utama: Endra Gunawan
• Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
• Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit
• Komisaris Independen: Ida Nuryanti
• Komisaris: Fahri Hamzah
• Komisaris: Didyk Choiroel

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Strategi pemasaran inovatif yang memadukan transformasi digital, penguatan ekosistem bisnis, serta pendekatan yang semakin berorientasi pada kebutuhan nasabah mengantarkan Bank Jakarta meraih penghargaan pada ajang Indonesia Best CMO Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi.

Dalam ajang tersebut, Direktur Bisnis & Syariah Bank Jakarta, Dipo Nugroho, meraih penghargaan Best Chief Marketing Officer 2026 in Building an Integrated and Inclusive Economic Ecosystem untuk kategori Regional Bank.

Penghargaan diterima langsung oleh Dipo Nugroho dalam Indonesia Best CMO Awards 2026 yang mengusung tema “Accelerating Business Growth Through Intelligent Marketing and Digital Innovation” di Jakarta, Senin (31/8).

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya Bank Jakarta dalam memperkuat strategi bisnis melalui inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi bagi seluruh insan Bank Jakarta dalam menghadirkan strategi bisnis dan layanan yang semakin relevan dengan kebutuhan nasabah. Kami akan terus memperkuat inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi untuk menghadirkan pengalaman nasabah yang lebih baik sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan,” ujar Agus.

Penghargaan tersebut juga mencerminkan transformasi Bank Jakarta dalam membangun strategi pemasaran yang tidak hanya berfokus pada penguatan merek, tetapi juga terintegrasi dengan pengembangan produk, layanan digital, serta perluasan ekosistem ekonomi yang inklusif.

Dipo Nugroho mengatakan, Bank Jakarta akan terus memperkuat sinergi antara strategi bisnis, inovasi produk dan layanan, serta transformasi digital.

“Ke depan, kami akan terus menghadirkan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui penguatan layanan digital serta dukungan kepada pelaku UMKM. Inovasi dan kolaborasi akan terus kami dorong agar Bank Jakarta dapat memberikan nilai tambah dan membuka akses ekonomi yang lebih luas,” ujar Dipo.

Indonesia Best CMO Awards merupakan ajang apresiasi Warta Ekonomi kepada para pemimpin pemasaran yang dinilai memiliki kepemimpinan visioner, kreativitas, inovasi, serta kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan bisnis.

Penilaian dilakukan melalui metode desk research dan media monitoring berdasarkan sejumlah indikator, antara lain Business Impact & Growth Performance, Creativity & Strategic Marketing Excellence, Digital Transformation & Customer Centricity, serta Brand Strength & Market Leadership.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, mengatakan penghargaan tersebut turut memperkuat semangat perusahaan untuk terus membangun strategi pemasaran dan komunikasi yang terintegrasi dengan transformasi bisnis.

“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat engagement dengan seluruh stakeholder, sekaligus meningkatkan awareness dan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Jakarta,” kata Arie.

Menurutnya, perubahan teknologi dan perilaku masyarakat menuntut Bank Jakarta untuk terus beradaptasi dalam menghadirkan komunikasi dan pengalaman nasabah yang semakin relevan.

“Bagi Bank Jakarta, penguatan brand harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas produk dan layanan. Dengan demikian, setiap inisiatif pemasaran tidak hanya memperkuat reputasi perusahaan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah dan seluruh pemangku kepentingan,” tutup Arie.