Aktual

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan fokus mendorong pelaksanaan dua program unggulan sektor perumahan pada tahun anggaran 2026 mendatang. Kedua program tersebut adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan Rumah Subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Ada dua program utama yang akan kami dorong pada 2026, yakni Program BSPS dan pembangunan rumah subsidi. Keduanya telah kami sampaikan dalam Rapat Kabinet dan merupakan bagian penting dari strategi pemenuhan kebutuhan hunian rakyat,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI terkait Penetapan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Tahun 2026, Kamis (10/7), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Maruarar atau yang akrab disapa Ara menegaskan pentingnya dukungan Komisi V DPR RI agar kedua program tersebut dapat berjalan optimal dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Program BSPS sangat krusial untuk menanggulangi backlog rumah tidak layak huni yang saat ini masih mencapai 26 juta unit. Di sisi lain, rumah subsidi ditargetkan mencapai 500.000 unit untuk MBR melalui skema KPR Sejahtera FLPP,” jelasnya.

Ara menyebutkan, target pelaksanaan Program BSPS pada 2026 adalah pembangunan atau renovasi 2 juta unit rumah, sementara rumah subsidi untuk MBR akan disalurkan sebanyak 500.000 unit.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Pagu Indikatif mitra kerja Komisi V DPR RI oleh para Menteri dan Kepala Badan, bersama pimpinan Komisi V DPR RI.

“Kami berharap dua program unggulan ini yang merupakan bagian dari agenda besar Program 3 Juta Rumah — mencakup pembangunan dan renovasi — benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Ara.

Selain Menteri PKP, hadir pula dalam rapat kerja tersebut Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Desa, Menteri Perhubungan Darat dan Laut, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Farpoint Realty Indonesia terus mengambil peran aktif dalam mewujudkan pengembangan properti berkelanjutan di Indonesia. Di tengah fakta bahwa sektor konstruksi menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar, Farpoint menjadikan prinsip ramah lingkungan dan gaya hidup hijau sebagai pilar utama dalam setiap proyeknya.

Sebagai bagian dari Gunung Sewu Group, Farpoint telah menyelaraskan langkahnya dengan agenda global menuju netral karbon, seiring dirilisnya laporan Net Zero Emissions by 2050 oleh International Energy Agency (IEA). Laporan ini menjadi peta jalan penting bagi sektor industri untuk berkontribusi pada target Perjanjian Paris dalam menahan laju pemanasan global di bawah 1,5°C.

Komitmen tersebut diwujudkan lewat proyek unggulan seperti Verde Two, apartemen premium di Jakarta Selatan yang pada Februari 2025 menjadi hunian vertikal pertama di Indonesia dengan sertifikasi EDGE Zero Carbon dari International Finance Corporation (IFC), bagian dari World Bank Group. Pencapaian ini menandai efisiensi energi proyek hingga 50 persen—menjadikannya tolok ukur baru dalam pengembangan hunian ramah lingkungan di perkotaan.

“Sertifikasi ini menegaskan posisi kami sebagai pelaku utama dalam pengembangan berkelanjutan. Verde Two menjadi bukti nyata bahwa efisiensi dan estetika bisa berjalan beriringan,” ujar Heru Sucahyo, Direktur Investasi Farpoint Realty.

CEO Farpoint, Tatang Widjaja, menambahkan bahwa pencapaian tersebut bukan sekadar soal teknologi, tetapi mencerminkan DNA perusahaan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan di seluruh lini bisnis. Selama pandemi, Verde Two juga berhasil meraih SafeGuard Hygiene Excellence and Safety Label dari Bureau Veritas—sebuah pengakuan global atas standar kebersihan dan kesehatan gedung.

Portofolio Farpoint yang mencakup hunian, perkantoran, ritel, dan pengelolaan aset juga memperkuat posisi perusahaan sebagai pelopor hijau di industri. Salah satu ikon properti modern, Sequis Tower di kawasan SCBD Jakarta, meraih sertifikasi LEED Platinum dari U.S. Green Building Council—membuktikan bahwa arsitektur futuristik bisa berjalan selaras dengan prinsip bangunan hijau.

Banyak perusahaan global kini menjadikan sertifikasi hijau seperti LEED dan EDGE sebagai syarat utama dalam memilih ruang kerja. Farpoint menjawab kebutuhan ini dengan gedung-gedung yang tidak hanya efisien, tetapi juga mendukung kesejahteraan pengguna dan tata kelola yang bertanggung jawab.

Tak hanya menyasar segmen atas, Farpoint juga memperluas praktik keberlanjutannya ke segmen menengah melalui proyek Samanea Hill di Parung Panjang, Bogor. Mengusung konsep sustainable community living, proyek ini meraih sertifikasi EDGE atas efisiensi energi, air, dan material bangunan. Kawasannya dirancang oleh arsitek Andra Matin dengan prinsip modern dan inklusif, dilengkapi ruang hijau seluas 4,5 hektare, jalur pedestrian rindang, serta pohon trembesi yang mampu menyerap hingga 28,5 ton karbon per tahun.

Samanea Hill juga mengukir prestasi lewat penghargaan Best Affordable Housing Development dan Best Compact Housing Architectural Design. Desainnya yang hemat energi, pencahayaan alami maksimal, dan sistem pendingin efisien menjadi bukti bahwa perumahan terjangkau bisa sekaligus mendukung masa depan yang hijau.

“Samanea Hill adalah manifestasi visi kami: meredefinisi perumahan rakyat dengan pendekatan manusiawi, hijau, dan terintegrasi dengan transportasi publik,” tambah Heru.

Farpoint juga aktif berbagi pengetahuan melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga seperti Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) dan Jakarta Property Institute (JPI), mendorong Jakarta sebagai kota global dengan standar bangunan tinggi kelas dunia.

Di tengah transformasi industri menuju pembangunan rendah karbon, Farpoint berdiri sebagai pionir—membuktikan bahwa keberlanjutan bukan slogan, melainkan strategi jangka panjang. Lewat setiap proyeknya, Farpoint bukan hanya membangun gedung, tetapi juga masa depan yang lebih hijau dan tangguh bagi generasi mendatang.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan penyusunan Peraturan Menteri terkait skema dan mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan rampung pada akhir Juli 2025. Regulasi ini disiapkan sebagai payung hukum pelaksanaan pembiayaan perumahan rakyat yang akan dibiayai melalui dana dari Lembaga Pembiayaan Pembangunan Danantara.

“Kami bergerak cepat untuk menyelesaikan Peraturan Menteri yang mengatur skema KUR di sektor perumahan. Targetnya tuntas akhir bulan ini,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai mengikuti rapat koordinasi evaluasi KUR Semester I 2025, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Rapat tersebut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menteri PKP menyampaikan bahwa salah satu agenda penting dalam rapat ialah mengusulkan pengembangan skema KUR untuk sektor perumahan, sejalan dengan komitmen besar Presiden Prabowo Subianto terhadap Program 3 Juta Rumah.

“Program 3 Juta Rumah kini mendapat dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Arahan Bapak Presiden Prabowo telah membuka ruang kolaborasi yang lebih besar bagi seluruh ekosistem perumahan,” ungkapnya.

Menteri Maruarar menegaskan bahwa kolaborasi antarkementerian dan lembaga merupakan kunci sukses dalam pembangunan dan renovasi hunian rakyat. Pemerintah akan terus memperkuat sinergi untuk mendorong implementasi program perumahan secara optimal dan tepat sasaran.

“Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto, Menko Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Direktur Danantara Bapak Roslan Roeslani, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Mensesneg Bapak Prasetyo Hadi, Ketua Satgas Perumahan Bapak Hasyim, serta Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasco Ahmad atas komitmen dan dukungan terhadap sektor perumahan,” ujar Menteri PKP.

Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Kementerian PKP, BP Tapera, serta mitra di ekosistem perumahan yang terus mengawal implementasi Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, selain Peraturan Menteri KUR, pihaknya juga tengah menyusun berbagai regulasi teknis sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan perumahan di lapangan.

“Dukungan pembiayaan dari Danantara sebesar Rp130 triliun menjadi suntikan semangat bagi kami semua. Ini momentum besar bagi ekosistem perumahan untuk membangun rumah rakyat yang layak, terjangkau, dan berkualitas,” tutup Maruarar.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE  – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah. Dalam upaya tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait secara resmi mengalokasikan kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk 15.000 unit rumah subsidi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Kuota ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pengumuman tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, sejumlah bupati dan wali kota dari provinsi tersebut, yang berlangsung secara resmi mengalokasikan kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk 15.000 unit rumah subsidi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut)

“Hari ini saya menerima Gubernur Sumut dan jajaran kepala daerah. Saya tegaskan, 15.000 unit rumah subsidi kami alokasikan untuk Sumut melalui skema KPR FLPP. Ini bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk memastikan setiap warga, termasuk ASN, bisa mendapatkan hunian yang layak,” ujar Maruarar.

Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Pemerintah Provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut. Nota ini menegaskan komitmen bersama dalam mendukung penyediaan rumah subsidi di wilayah tersebut.

Menteri Maruarar menyebutkan bahwa tahun 2025 menjadi tahun dengan alokasi terbesar dalam sejarah untuk pembiayaan rumah subsidi, yakni sebanyak 350.000 unit secara nasional. Menurutnya, ini dapat terwujud berkat dukungan Presiden Prabowo Subianto.

“Pembangunan rumah subsidi bukan hanya menyediakan hunian layak dan terjangkau, tapi juga berdampak langsung terhadap ekonomi lokal. Di Sumut, satu rumah saja bisa menyerap lima tenaga kerja. Artinya, 15.000 rumah berpotensi membuka 75.000 lapangan kerja baru, belum termasuk penggerak usaha warung dan industri bahan bangunan,” terang Menteri PKP.

Ia juga menegaskan pentingnya keadilan dalam penyaluran bantuan perumahan. Ia mengingatkan agar program tidak hanya menyasar ASN, TNI, dan Polri, tetapi juga menyentuh kelompok rentan yang tidak bergaji tetap seperti tukang bakso, tukang becak, hingga pemulung.

“Kami sudah mulai menyalurkan rumah subsidi ke buruh, tenaga migran, nakes, jurnalis, hingga sopir. Minggu depan giliran nelayan dan petani. Sesuai arahan Presiden, bantuan perumahan harus adil. Jangan hanya fokus pada yang punya slip gaji,” tegas Maruarar.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, M Bobby Afif Nasution, menyambut baik dukungan dari Kementerian PKP. Ia menyebut KPR FLPP sebagai skema pembiayaan yang sangat membantu masyarakat karena kemudahan akses, uang muka rendah, dan tenor panjang dengan angsuran ringan.

“Kami sangat mengapresiasi alokasi 15.000 unit rumah subsidi untuk Sumut. Ini sangat membantu masyarakat. Backlog kita masih tinggi, mencapai 938.000 unit atau 9,5% dari total nasional. Kami juga membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk memastikan kualitas rumah yang dibangun,” ujar Bobby.

Ia menambahkan, Pemprov Sumut akan melibatkan Bank Sumut sebagai mitra penyalur KPR FLPP untuk mendekatkan layanan pembiayaan kepada masyarakat.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meraih penghargaan dalam ajang Property and Bank Awards 2025 sebagai Lembaga Pemerintah Pendukung Pembiayaan Program 3 Juta Rumah. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dalam acara yang digelar di Jakarta pada Rabu (25/6).

Menteri Maruarar menyatakan bahwa BP Tapera layak mendapatkan apresiasi ini berkat kontribusinya yang signifikan dalam mendukung program perumahan nasional. Ia menggarisbawahi capaian penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang luar biasa pada Kuartal I 2025, yakni sebesar 53.874 unit rumah. Angka ini melonjak tajam sebesar 1.173,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 4.229 unit.

“Ini adalah capaian tertinggi dalam sejarah penyaluran FLPP, khususnya pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pun telah menaikkan target KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 menjadi 350.000 unit tahun ini,” ujar Menteri Maruarar saat kunjungan kerja ke Kantor BP Tapera di Menara Mandiri II, Jakarta.

Ia juga menegaskan bahwa kinerja BP Tapera menjadi sumber kebanggaan nasional, karena menunjukkan komitmen dan inovasi nyata dalam memperluas akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, dukungan kebijakan seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dinilai sangat membantu percepatan kepemilikan rumah bagi MBR.

Komisioner Heru Pudyo Nugroho menyambut baik penghargaan ini dan menyatakan bahwa capaian BP Tapera adalah hasil kerja keras seluruh jajaran dalam menjalankan amanat untuk mewujudkan hunian terjangkau. Ia mencatat hingga 25 Juni 2025, realisasi KPR subsidi FLPP telah mencapai 115.930 unit rumah senilai Rp14,36 triliun.

Adapun jika dihitung sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga 25 Juni 2025, realisasi mencapai 150.350 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp18,64 triliun. Dari jumlah tersebut, penerima manfaat terbanyak berasal dari kalangan pekerja swasta (115.541 unit), diikuti wiraswasta (19.011 unit), PNS (8.803 unit), anggota TNI/Polri (2.998 unit), dan lainnya (3.997 unit).

Heru juga menyampaikan bahwa BP Tapera tengah menggencarkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna mengejar target 350.000 unit rumah. Kerja sama strategis telah dilakukan dengan sejumlah pihak, antara lain TNI AD (5.760 unit), guru (20.000 unit), tenaga kesehatan (30.000 unit), wartawan (3.000 unit), pekerja migran (20.000 unit), BKKBN (2.000 unit), KemenPANRB (1.000 unit), LAN (1.000 unit), ANRI (1.000 unit), serta dengan Pemprov Jawa Barat (10.000 unit), Pemprov Jawa Tengah (20.000 unit), dan Blue Bird (8.000 unit).

“Segmentasi dan akselerasi terus kami dorong. Kami optimistis target dapat tercapai dengan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan,” pungkas Heru.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Deddy Indrasetiawan, mendorong Kementerian Keuangan untuk meninjau ulang kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP). Salah satu usulannya adalah meminta pemerintah menyesuaikan batas maksimal harga rumah yang berhak menerima fasilitas PPN DTP. Ia menilai batas harga Rp2 miliar terlalu tinggi dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah yang lebih mendesak.

“Sebaiknya batas harga rumah yang dapat insentif PPN DTP itu diturunkan ke kisaran Rp600–700 juta. Karena faktanya, daya beli masyarakat masih lemah dan rumah di bawah Rp700 juta-lah yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat luas,” ungkap Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP Apersi, Jakarta Timur, Jumat (20/6/2025).ungkapnya.

Dengan penyesuaian tersebut, Apersi berharap kebijakan insentif perpajakan di sektor perumahan dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan sektor properti nasional secara merata.

Kemudian, Deddy juga meminta insentif PPN DTP yang saat ini diberlakukan secara bertahap setiap enam bulan diubah. Menurutnya, skema insentif yang berubah setiap enam bulan justru menyulitkan pengembang dalam merencanakan pembangunan dan penjualan rumah.

“Sebaiknya insentif PPN DTP ini ditetapkan tetap untuk satu tahun penuh, jangan berubah-ubah setiap enam bulan. Itu malah menyulitkan kami dalam menyusun strategi pemasaran dan pembangunan,” ujar Deddy,

Sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 13 Tahun 2025, pemerintah memberikan insentif PPN DTP sebesar 100 persen untuk penyerahan rumah tapak atau rusun hingga 30 Juni 2025, dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Namun, mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2025, insentif tersebut dipangkas menjadi 50 persen.

Menurut Deddy, perubahan skema insentif di tengah tahun dapat menimbulkan kebingungan, terutama bagi pengembang yang umumnya menyusun perencanaan proyek secara tahunan. “Kalau kita mulai membangun rumah komersial di bulan Mei atau Juni, rumahnya baru selesai enam bulan kemudian. Nah, saat diserahterimakan, insentifnya sudah turun jadi 50 persen. Itu bikin tidak sinkron dengan perencanaan bisnis kami,” jelasnya.

Lebih lanjut, Deddy juga meminta pemerintah menyesuaikan batas maksimal harga rumah yang berhak menerima fasilitas PPN DTP. Ia menilai batas harga Rp2 miliar terlalu tinggi dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah yang lebih mendesak.

“Sebaiknya batas harga rumah yang dapat insentif PPN DTP itu diturunkan ke kisaran Rp600–700 juta. Karena faktanya, daya beli masyarakat masih lemah dan rumah di bawah Rp700 juta-lah yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat luas,” ungkapnya.

Dengan penyesuaian tersebut, Apersi berharap kebijakan insentif perpajakan di sektor perumahan dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan sektor properti nasional secara merata.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE— Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi menunjuk tiga tenaga ahli guna memperkuat kinerja kementerian serta memberikan masukan strategis dalam perumusan kebijakan sektor perumahan nasional. Ketiga sosok tersebut adalah Harry Endang Kawidjaja, Paulus Totok Lusida, dan Pahala Nainggolan.

Salah satu tokoh yang ditunjuk, Harry Endang Kawidjaja, dikenal luas sebagai Ketua Umum HIMPERRA periode 2019–2023 dan Direktur Utama Delta Group. Dikenal sebagai pengusaha teknokrat, pria lulusan University of New South Wales ini kerap dijuluki “jagoan” rumah subsidi karena konsistensinya menghadirkan ribuan unit hunian terjangkau berkualitas setiap tahun.

“Setelah melalui banyak pertimbangan, saya menerima amanah ini. Semoga pengalaman saya di lapangan bisa membantu Kementerian PKP dalam merumuskan kebijakan,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Paulus Totok Lusida akan mendampingi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, membawa rekam jejak panjang di industri properti nasional. Di sisi lain, Pahala Nainggolan dipercaya membantu Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dengan fokus pada penguatan tata kelola serta pencegahan korupsi.

Menteri Maruarar menegaskan bahwa ketiganya dipilih berdasarkan kompetensi, integritas, dan dedikasi mereka terhadap kemajuan sektor perumahan.

“Sebelum resmi ditetapkan, mereka sudah banyak memberi masukan berharga. Saya pilih bukan hanya karena keahlian, tapi juga karena idealisme dan rekam jejaknya,” ujar Maruarar dalam seremoni penyerahan SK di Wisma Mandiri 2, Jakarta, 19 Juni 2025.

Penyerahan SK dilakukan oleh masing-masing pejabat eselon I. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menyerahkan kepada Harry Endang Kawidjaja, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur kepada Paulus Totok Lusida, dan Dirjen Tata Kelola Azis Andriansyah kepada Pahala Nainggolan.

Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel menambahkan, para tenaga ahli ini akan memberikan rekomendasi teknis dan strategis berdasarkan pengalaman mereka, sekaligus menjalankan tugas-tugas khusus sesuai mandat dari Menteri.

Menteri Maruarar pun berharap kehadiran mereka dapat memperkuat profesionalisme kementerian dan mempercepat reformasi di sektor perumahan. “Mereka lebih senior dari saya. Justru itu saya butuh bimbingan pengalaman mereka agar kementerian ini makin dipercaya rakyat,” tutupnya.

BSD CITY, KORIDOR.ONLINE – Dalam rangka memberikan pengalaman digital yang lebih optimal, Sinar Mas Land resmi meluncurkan tampilan terbaru situs web mereka di www.sinarmasland.com. Website ini hadir dengan desain yang lebih segar, responsif, dan mengedepankan kemudahan pengguna dalam menjelajahi portofolio properti – mulai dari hunian, ruang usaha, hingga peluang investasi.

Website anyar ini mengusung pendekatan customer-centric, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin mengandalkan teknologi dalam proses pencarian properti. Sejumlah fitur unggulan pun diperkenalkan. Di antaranya, fitur Search Property yang kini lebih intuitif, memungkinkan pengguna mencari properti berdasarkan kriteria seperti lokasi, harga, tipe bangunan, hingga status pembangunan. Ada juga Simulasi KPR untuk membantu menghitung estimasi cicilan, DP, dan tenor secara praktis, serta fitur Tanya KPR yang mempertemukan pengguna langsung dengan tim Sales untuk konsultasi dan informasi promo terkini.

Vice President of Marketing Communication & CRM Sinar Mas Land, Ariani Ratna Hadioetomo, menjelaskan, “Pembaruan ini adalah bentuk komitmen kami dalam menghadirkan pengalaman digital yang lebih baik bagi konsumen. Website kami kini tak hanya informatif, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan secara lebih mudah dan cepat.”

Tampilan baru juga menghadirkan navigasi yang lebih terstruktur dan visual yang bersih. Pengguna bisa mengeksplorasi informasi lengkap dari setiap proyek, termasuk tipe unit, harga, lokasi strategis, hingga fasilitas sekitar. Selain itu, program Precious Member juga diintegrasikan ke dalam platform digital ini, memberikan keuntungan eksklusif seperti akses awal ke proyek terbaru dan harga spesial berdasarkan tier keanggotaan.

Fitur-fitur lain seperti Highlight News, Event, hingga Push Notification semakin memperkaya pengalaman pengguna dalam mengikuti berbagai kabar, promo, dan agenda terbaru dari Sinar Mas Land di seluruh Indonesia.

Lewat pembaruan ini, Sinar Mas Land mempertegas komitmennya dalam mendorong transformasi digital berkelanjutan – menghadirkan solusi properti yang relevan, mudah diakses, dan sesuai gaya hidup masa kini

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Pulau Bali kembali menjadi magnet investasi global. Sejak pandemi mereda, lonjakan minat investor asing terhadap properti di Pulau Dewata meningkat drastis—tercatat naik hingga 85% dengan total investasi mencapai USD 764 juta. Mayoritas dana tersebut mengalir ke pembangunan vila-vila mewah yang tersebar di kawasan-kawasan strategis.

Namun di balik euforia investasi global, ada tantangan yang dihadapi investor lokal. Banyak dari mereka yang tertarik dengan proyek-proyek premium, namun ragu terhadap aspek legalitas, struktur kepemilikan asing, dan kurangnya jaminan pasca-serah terima. Padahal, permintaan dari kalangan lokal juga semakin meningkat seiring berkembangnya gaya hidup kelas menengah dan atas di Indonesia.

“Saat ini, sangat minim opsi properti premium di Bali yang benar-benar mengakomodasi kebutuhan dan kekhawatiran investor lokal. Banyak proyek menarik, tapi status kepemilikannya bukan SHM, dan layanan pascajualnya belum tentu terjamin. Hal inilah yang ingin kami jawab melalui Murino,” ujar Efrat Tio, CEO Murino Group.

Butik Developer Lokal dengan Visi Inovatif dan Ikonik

Murino Group hadir sebagai pengembang properti butik lokal dengan pendekatan yang unik dan visioner. Fokus mereka bukan sekadar membangun vila atau apartemen mewah, tetapi menciptakan pengalaman hidup dan investasi yang menyatu dengan alam, memiliki nilai estetika tinggi, serta menjunjung aspek legalitas yang kokoh dan transparan untuk Warga Negara Indonesia.

Sebagai butik developer, Murino mengembangkan proyek-proyek berskala terbatas dengan desain kurasi tinggi dan positioning gaya hidup yang jelas. Setiap proyek dirancang untuk bisa dimiliki sepenuhnya oleh WNI melalui skema kepemilikan SHM (Sertifikat Hak Milik), sebuah nilai lebih yang jarang ditemukan dalam proyek-proyek serupa yang dikuasai investor asing.

Murino juga menggandeng bank nasional untuk menghadirkan skema KPR dan pembayaran fleksibel, menjadikan investasi properti eksklusif di Bali kini lebih inklusif bagi masyarakat Indonesia.

The Ease Canggu – Investasi Wellness Berstandar Global

Sebagai langkah perdana, Murino memperkenalkan The Ease Canggu—proyek hunian sekaligus investasi gaya hidup yang berlokasi strategis di jantung Canggu, hanya 9 menit berjalan kaki dari Pantai Batu Mejan. Proyek ini terdiri dari 25 vila dan 24 apartemen eksklusif yang akan dikelola sebagai boutique hotel berstandar bintang lima.

Berbeda dari hunian biasa, The Ease menawarkan fleksibilitas penuh bagi pemilik: dapat dihuni pribadi, disewakan tanpa batasan, atau dikelola untuk menghasilkan passive income. Proyeksi ROI mencapai 8–12% per tahun menjadi daya tarik tersendiri di tengah pertumbuhan sektor hospitality Bali yang terus menggeliat.

Harga unit apartemen ditawarkan mulai dari Rp3 miliar, sementara vila eksklusif dibanderol antara Rp10 hingga Rp18 miliar.

Arsitektur dan Lingkungan yang Menyatu dalam Konsep Wellness

Tak hanya soal estetika dan potensi sewa, The Ease hadir dengan pendekatan wellness living yang mendalam. Kompleks hunian ini dikelilingi hutan Eucalyptus alami yang berfungsi sebagai elemen estetika, penyaring udara, dan peredam suara—sekaligus menciptakan suasana relaksasi alami.

Konsep wellness diterjemahkan melalui berbagai fitur unggulan, antara lain:

• Pencahayaan Biophilic yang mendukung ritme sirkadian tubuh.

• Water Treatment Plant terintegrasi yang memastikan seluruh air layak minum.

• Koneksi ruang dalam-luar dengan pencahayaan dan ventilasi alami maksimal.

• Fasilitas wellness seperti sauna, cold plunge, gym, dan rooftop pool.

• Ruang hijau aktif untuk relaksasi dan koneksi dengan alam.

Semua elemen dirancang dalam satu ekosistem yang mendukung keseimbangan fisik, mental, dan sosial, menjadikan The Ease sebagai tempat tinggal sekaligus aset bernilai tinggi.

The Ease Canggu akan resmi diluncurkan ke publik pada Agustus 2025, dengan progres pembangunan yang telah berjalan dan target penyelesaian pada Desember 2026. Proyek ini tak hanya menandai langkah awal Murino Group di industri properti nasional, tetapi juga menjadi simbol semangat baru—bahwa pengembang lokal mampu menciptakan produk berkelas dunia yang tetap berpihak pada kepemilikan dan kepentingan bangsa sendiri.

Dengan visi yang kuat, desain yang berkelas, dan komitmen terhadap kualitas serta legalitas, Murino Group hadir sebagai alternatif terpercaya di tengah dominasi asing dalam lanskap properti Bali.

KORIDOR.ONLINE, JAKARTA – Dalam rangka menyambut Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni, Apartemen Kalibata City kembali mengadakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta dan Perhimpunan Pendonor Darah Indonesia (PPDI).

Kegiatan kemanusiaan ini berlangsung di area Kalibata City pada Kamis, 12 Juni 2025, dengan target pengumpulan sebanyak 500 kantong darah.

Ketua Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kalibata City, Musdalifah Pangka, menyampaikan optimisme terhadap pencapaian target tersebut.

BACA JUGA: Lima Dekade Summarecon, Laba Naik, Pendapatan Melonjak

Musdalifah optimis target 500 kantong bisa tercapai, melihat dukungan penuh dari Badan Pengelola, Inner City Management, serta seluruh warga yang telah bahu-membahu menyukseskan kegiatan ini.

“Sejak pagi, warga sudah ramai mendaftar. Antusiasme ini berkat dukungan penuh dari Badan Pengelola, Inner City Management (ICM), dan seluruh warga Kalibata City,” ujarnya saat membuka kegiatan tersebut, Kamis, 12 Juni 2025, di Kalibata Citi, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini tercatat sebagai penyelenggaraan ke-14 sejak pertama kali digelar pada 2013, dan dinilai sebagai bentuk nyata dari komitmen sosial Kalibata City sebagai komunitas yang peduli terhadap aksi kemanusiaan. Selain membantu penerima, donor darah juga memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor.

BACA JUGA: Himperra dan PT Citra Multi Utama Kolaborasi Hadirkan Perumahan Subsidi Berbasis Internet

General Manager Kalibata City, Martiza Melati, menambahkan bahwa kolaborasi antara warga, pengurus PPPSRS, dan Badan Pengelola menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini.

“Gotong royong dan kepedulian sosial warga Kalibata City adalah aset berharga yang harus terus dijaga,” tuturnya.

Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan Sosial PMI DKI Jakarta, Sibroh Malisi, turut menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat.

Menurutnya, kebutuhan darah di Jakarta sangat tinggi setiap harinya. Ia berharap kegiatan serupa dapat menginspirasi komunitas hunian lain untuk melakukan hal yang sama.

BACA JUGA: Dorong Hunian Terjangkau, Kementerian PKP dan BP Tapera Hadirkan Rumah Subsidi Minimalis

“Selain menyambut Hari Donor Darah Sedunia, hari ini juga kami deklarasikan Donor Darah Pemula dengan partisipasi tinggi dari para peserta muda. Dengan setetes darah yang disumbangkan, kita bisa menyelamatkan nyawa,” pungkas Sibroh. ***