Rencana Bangun 2.000 Unit Rumah di Papua, Menteri Ara Konsultasi dengan BPKP
Kementerian PKP saat ini tengah melakukan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia, mengingat statusnya sebagai kementerian baru hasil restrukturisasi kelembagaan nasional.
JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk berkonsultasi terkait pemanfaatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PKP, khususnya dalam mendukung kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor BPKP, Jakarta. Menteri PKP hadir bersama jajaran pejabat eselon I, antara lain Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal.
“Kami melakukan konsultasi mengenai pemanfaatan DIPA Kementerian PKP dengan BPKP sebagai auditor pemerintah, agar pelaksanaan program-program perumahan berjalan sesuai ketentuan perundangan dan prinsip tata kelola yang baik,” ujar Maruarar.
Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP menyampaikan sejumlah agenda strategis, termasuk pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), hunian bagi eks pejuang Timor Timur di Kupang, serta pengelolaan aset negara seperti Wisma Atlet Kemayoran.
“Kami juga menerima masukan teknis dari BPKP, termasuk terkait pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang kini sudah dapat dijalankan,” jelas Maruarar.
Selain itu, Menteri PKP menyampaikan bahwa pihaknya baru saja menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 2.000 unit rumah di Papua. Untuk itu, kementerian menjalin koordinasi erat dengan berbagai lembaga, termasuk BPKP, Gubernur Papua, BIN, dan Kepolisian.
“Program pembangunan perumahan skala besar membutuhkan sinergi dan komunikasi sejak awal. Kami berharap BPKP dapat terus mendampingi proses ini agar berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan dukungannya terhadap upaya Kementerian PKP dalam menjalankan mandat besar di sektor perumahan rakyat.
“BPKP siap memberikan pendampingan kepada Kementerian PKP, agar pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dapat berlangsung secara akuntabel, transparan, dan tepat guna,” ujarnya.
Kementerian PKP saat ini tengah melakukan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia, mengingat statusnya sebagai kementerian baru hasil restrukturisasi kelembagaan nasional. Pendampingan dari lembaga pengawasan seperti BPKP dinilai sangat penting dalam memastikan tata kelola program dan anggaran yang optimal sejak tahap awal pelaksanaan.
