Refleksi Satu Tahun FLPP di Era Presiden Prabowo
Satu tahun berjalan, program pembiayaan perumahan rakyat menunjukkan lonjakan realisasi tertinggi dalam sejarah FLPP.
JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung Program Sejuta Rumah dengan menargetkan penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 350.000 unit rumah subsidi hingga akhir tahun 2025.
Per 20 Oktober 2025, realisasi penyaluran FLPP yang dilakukan BP Tapera telah mencapai 203.439 unit rumah dengan nilai pembiayaan mencapai Rp25,24 triliun. Sejak 2022 hingga saat ini, total penyaluran FLPP oleh BP Tapera telah mencapai 858.739 unit rumah dengan nilai Rp101,3 triliun.
Dari sisi kinerja tahunan (year on year), capaian FLPP di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan peningkatan yang konsisten. Selama periode 20 Oktober 2024–20 Oktober 2025, tercatat 237.859 unit rumah telah tersalurkan — naik 10,99% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 214.305 unit rumah.
Khusus tahun berjalan 2025, kinerja penyaluran FLPP BP Tapera meningkat lebih tinggi lagi. Dibandingkan periode 1 Januari–20 Oktober 2024 sebanyak 165.880 unit rumah, kini pada periode yang sama tahun 2025 telah mencapai 203.439 unit rumah, atau tumbuh 22,63%.
“Kami tetap optimistis target 350.000 unit rumah subsidi dapat tercapai. Tren penyaluran FLPP menunjukkan peningkatan positif seiring dengan berbagai langkah percepatan yang kami lakukan,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Dorong Akselerasi dari Sisi Demand dan Supply
Untuk mendorong pencapaian target, BP Tapera melakukan berbagai strategi dari sisi demand (permintaan) maupun supply (pasokan), yang dibarengi dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko.
Dari sisi permintaan, BP Tapera menambah dua bank penyalur baru, yakni Bank Nobu dan Bank Artha Graha, sehingga total bank penyalur FLPP kini berjumlah 41 bank. Selain itu, BP Tapera juga memperluas kemitraan dengan berbagai mitra strategis dan pemerintah daerah.
“Kami juga mendorong para pengembang untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi serta menerapkan sistem rating developer berdasarkan kepatuhan dan pelayanan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tambah Heru.
Tata Kelola dan Inovasi Digital
Dalam menjaga kualitas dan akuntabilitas program, BP Tapera terus memperkuat tata kelola, di antaranya melalui monitoring keterhunian rumah, dengan hasil Semester I menunjukkan tingkat keterhunian mencapai 92% dari 29.966 rumah sampel. Selain itu, BP Tapera juga melakukan pemantauan kinerja bank penyalur serta menerapkan digitalisasi proses pembiayaan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Heru menegaskan, FLPP menjadi program pembiayaan rumah subsidi paling diminati masyarakat, karena memberikan kemudahan yang nyata bagi MBR untuk memiliki rumah pertama.
“Program FLPP diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan fasilitas ringan: uang muka mulai 1%, bunga tetap 5% hingga lunas, tenor sampai 20 tahun, dan cicilan terjangkau mulai Rp1 juta-an per bulan,” jelasnya.
Percepatan dan Sosialisasi di 13 Provinsi
BP Tapera juga gencar melakukan roadshow dan sosialisasi di berbagai daerah. Sepanjang tahun ini, kegiatan percepatan telah dilakukan di 13 provinsi, antara lain Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Banten, dan Aceh, baik secara mandiri maupun bersama kementerian dan pemerintah daerah.
Selain itu, BP Tapera menggelar audiensi berbasis profesi dan komunitas, gathering pengembang dan bank penyalur, serta pemetaan demand untuk mengidentifikasi calon debitur potensial di berbagai wilayah.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, BP Tapera yakin penyaluran KPR FLPP Sejahtera 2025 akan mencapai target, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
