Penyaluran KPR Sejahtera FLPP 2025 Tembus 278.868 Unit Senilai Rp34,64 triliun.
Realisasi tersebut disalurkan melalui 40 bank penyalur yang bekerja sama dengan 22 asosiasi pengembang perumahan, mencakup 13.249 proyek perumahan yang dikelola oleh 8.113 pengembang di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang tahun 2025 ditutup pada level tertinggi sepanjang sejarah sejak program ini diluncurkan pada 2010. Total penyaluran mencapai 278.868 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp34,64 triliun.
Realisasi tersebut disalurkan melalui 40 bank penyalur yang bekerja sama dengan 22 asosiasi pengembang perumahan, mencakup 13.249 proyek perumahan yang dikelola oleh 8.113 pengembang di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data BP Tapera, penerima manfaat FLPP sepanjang 2025 didominasi oleh pekerja swasta sebanyak 205.311 unit rumah (73,63%). Selanjutnya diikuti wiraswasta sebanyak 39.218 unit (14,06%), PNS sebanyak 20.814 unit (7,46%), TNI/Polri sebanyak 5.409 unit (1,94%), kategori lainnya sebanyak 8.083 unit (2,90%), serta segmen lain sebanyak 33 unit (0,01%).
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penyaluran FLPP menunjukkan pertumbuhan signifikan di hampir seluruh segmen. Penerima dari pekerja swasta tumbuh 31,3%, wiraswasta meningkat 58,7%, PNS melonjak tajam hingga 145,7%, sementara TNI/Polri tumbuh 36,9%.
BTN Dominasi Bank Penyalur FLPP
Dari sisi bank penyalur, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) masih menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran 132.744 unit rumah (47,60%). Posisi berikutnya ditempati BSI dengan 59.463 unit (21,32%), BRI sebanyak 32.206 unit (11,54%), BNI 15.159 unit (5,44%), Bank Mandiri 11.122 unit (3,98%), serta bank penyalur lainnya.
Sementara dari sisi asosiasi pengembang, Realestat Indonesia (REI) berada di peringkat pertama dengan kontribusi pembangunan 117.680 unit rumah (42,20%), diikuti APERSI 82.514 unit (29,59%), HIMPERRA 37.593 unit (13,48%), APERNAS 9.522 unit (3,41%), ASPRUMNAS 9.207 unit (3,30%), serta 17 asosiasi perumahan lainnya.
Jawa Barat Tertinggi, Kabupaten Bekasi Teratas Nasional
Secara kewilayahan, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan penerima manfaat FLPP tertinggi nasional, mencapai 62.591 unit rumah (22,44%). Posisi selanjutnya ditempati Jawa Tengah (24.470 unit/8,77%), Sulawesi Selatan (23.255 unit/8,34%), Banten (18.966 unit/6,80%), dan Jawa Timur (18.361 unit/6,58%).
Untuk tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama penerima manfaat FLPP nasional dengan 14.702 unit rumah. Disusul Kabupaten Bogor (10.195 unit), Kabupaten Tangerang (8.246 unit), Kabupaten Karawang (7.097 unit), Kota Kendari (6.895 unit), Kabupaten Maros (6.233 unit), Kota Palembang (6.198 unit), Kabupaten Deli Serdang (5.992 unit), Kabupaten Kubu Raya (5.246 unit), serta Kabupaten Gowa (5.242 unit).
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan realisasi penyaluran FLPP tahun 2025 telah mencapai 79,68% dari target pemerintah sebesar 350.000 unit rumah.
“Walaupun belum mencapai 350 ribu unit, pencapaian tahun 2025 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak 2010. Sebanyak 99,99% atau 278.865 unit merupakan rumah tapak, dan sisanya 0,001% atau 3 unit berupa rumah susun,” ujar Heru.
Untuk tahun 2026, BP Tapera menargetkan penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah dengan kebutuhan dana sebesar Rp37,1 triliun. Anggaran tersebut berasal dari DIPA Rp25,1 triliun, pengembalian pokok Rp10,4 triliun, serta saldo awal tahun Rp1,6 triliun.
“Sesuai Nota Keuangan 2026, pemerintah juga menyiapkan pencadangan pembiayaan investasi untuk mengantisipasi potensi penambahan target penyaluran FLPP hingga 350.000 unit,” tegas Heru.
Dorong Nonformal dan Diversifikasi Produk
Memasuki tahun mendatang, BP Tapera menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan penyaluran FLPP. Salah satunya dengan meningkatkan porsi pembiayaan bagi pekerja sektor nonformal menjadi 15%, dari sebelumnya 10%.
“Kebijakan ini diharapkan memperluas akses KPR Sejahtera FLPP bagi pekerja nonformal seperti ART, pengemudi ojek online, pedagang sayur, dan profesi nonformal lainnya agar dapat memiliki rumah layak huni,” kata Heru.
Selain itu, BP Tapera juga tengah menyiapkan diversifikasi produk FLPP, antara lain melalui skema Kredit Bangun Rumah dan Kredit Renovasi Rumah.
“Saat ini kami sedang menyiapkan aturan dan peraturan badan sesuai petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” pungkas Heru.
