Menteri PKP: Pemutakhiran Data Perumahan Harus Segera Dilakukan
Pemutakhiran data perumahan akan dikelola secara transparan serta diumumkan secara rutin kepada publik, sebagaimana laporan inflasi bulanan yang dirilis oleh Kemendagri dan BPS.
JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan perlunya pemutakhiran data perumahan secara nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut diharapkan menjadi tolok ukur serta dasar penilaian kinerja Kementerian PKP dalam melaksanakan Program 3 Juta Rumah.
“Data dari BPS sangat diperlukan agar capaian pembangunan perumahan dapat diukur dengan jelas. Karena itu, pemutakhiran data perumahan di Indonesia harus segera dilakukan,” ujar Maruarar usai melakukan pertemuan dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Pentingnya Integrasi Data
Menurut Maruarar, BPS memiliki peran krusial dalam menyediakan data yang akurat, sehingga dapat dijadikan rujukan utama dalam perumusan kebijakan maupun evaluasi program perumahan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula integrasi sistem informasi perumahan lintas lembaga agar pengelolaan data semakin terpadu.
Pertemuan turut dihadiri oleh Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, perwakilan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, dan Dirjen Perumahan Perdesaan Imran.
Transparansi dan Check and Balance
Menteri PKP menekankan, pemutakhiran data perumahan akan dikelola secara transparan serta diumumkan secara rutin kepada publik, sebagaimana laporan inflasi bulanan yang dirilis oleh Kemendagri dan BPS.
“Dengan adanya data ini, akan ada mekanisme check and balance yang lebih kuantitatif terhadap capaian Program 3 Juta Rumah. Publik bisa mengetahui progres nyata setiap bulan,” jelas Maruarar.
Ia optimistis, dengan dukungan jaringan pegawai BPS yang mencapai lebih dari 20.000 orang serta mitra kerjanya yang tersebar di seluruh Indonesia, kualitas data akan lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan kontrol internal balai-balai perumahan.
Komitmen BPS
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya siap mendukung penuh Kementerian PKP. “BPS akan menjaga kualitas dan integritas data terkait perumahan. Pemutakhiran akan dilakukan secara bertahap, dan hasilnya akan dipublikasikan secara terbuka,” ujarnya.
Dengan adanya dukungan BPS, Kementerian PKP berharap Program 3 Juta Rumah tidak hanya menjadi target angka, tetapi juga berbasis data riil yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
