Kementerian PKP Ajukan Pembukaan Blokir Anggaran Rp1,8 Triliun, Ini Daftar Proyeknya
Pembukaan blokir anggaran tersebut akan sangat membantu dalam mencapai target pembangunan hunian yang inklusif dan berkeadilan, terutama di wilayah prioritas dan 3T
JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meminta dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar dapat mendorong Kementerian Keuangan untuk membuka blokir anggaran sebesar Rp1,8 triliun. Anggaran tersebut dinilai krusial untuk mendukung kelanjutan sejumlah proyek strategis bidang perumahan yang menyasar kawasan prioritas nasional dan daerah tertinggal.
“Mohon kiranya Komisi V DPR dapat memberikan dukungan agar blokir anggaran DIPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun dapat dibuka. Ini sangat penting untuk kesinambungan proyek-proyek yang telah dimulai,” ujar Ara dalam pembukaan blokir anggaran tersebut akan sangat membantu dalam mencapai target pembangunan hunian yang inklusif dan berkeadilan, terutama di wilayah prioritas dan 3T
Ara merinci, dari total anggaran tersebut, sebesar Rp910,30 miliar akan dialokasikan untuk melanjutkan proyek rumah susun (rusun) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bersifat kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC). Selain itu, sekitar Rp86,83 miliar akan digunakan untuk merevitalisasi Wisma Atlet Kemayoran agar dapat difungsikan kembali sebagai hunian yang layak.
Tak kalah penting, anggaran sebesar Rp136,92 miliar akan dialokasikan untuk pembangunan Rumah Susun di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Ara menegaskan bahwa kelanjutan proyek ini akan tetap mempertimbangkan aspek keamanan. “Untuk yang Papua, kami rencanakan pertemuan dengan Kepala BIN pada tanggal 21 atau 22 Juli untuk memastikan kesiapan dan keamanan pelaksanaannya,” imbuhnya.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian PKP, pagu anggaran efektif tahun 2025 tercatat sebesar Rp3,446 triliun. Hingga 30 Juni 2025, realisasi anggaran baru mencapai Rp970,46 miliar atau sekitar 28,2%, terdiri dari belanja pegawai Rp134,25 miliar, belanja barang Rp325,99 miliar, dan belanja modal Rp510,21 miliar.
Ara menegaskan bahwa pembukaan blokir anggaran tersebut akan sangat membantu dalam mencapai target pembangunan hunian yang inklusif dan berkeadilan, terutama di wilayah prioritas dan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
