Dedi Mulyadi: Negara Belum Hadir, Kesenjangan Hunian dan Pendidikan Diisi Swasta
Dedi mengapresiasi kontribusi Summarecon dan Buddha Tzu Chi. Ia menyebut keduanya sebagai contoh pengusaha yang tidak hanya mengejar keuntungan.
JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Dalam peresmian program bedah 500 rumah di Bekasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti ironi pembangunan. Ia mengapresiasi kontribusi PT Summarecon Agung Tbk dan Yayasan Buddha Tzu Chi, namun menyebut absennya negara dalam menyediakan hunian dan pendidikan dasar. Ia menilai, meski pajak sudah dipungut, kebutuhan dasar warga justru dipenuhi swasta, bukan pemerintah.
“Kenyataan, renovasi rumah dan fasilitas pendidikan dilakukan swasta menunjukkan negara belum hadir sepenuhnya bagi rakyat. Padahal (negara) sudah memungut pajak, tapi mengapa rumah dan sekolah justru harus dibangun pengusaha? Itu tandanya negara belum hadir menyelesaikan problematik dasar warga,” kata Dedi, dalam acara peresmian program bedah 500 rumah dan renovasi sekolah yang diinisiasi oleh PT Summarecon Agung Tbk dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia di Kota Bekasi, Kamis, 21/8.
Dedi juga menyoroti kondisi ironis Jawa Barat, di mana kesenjangan infrastruktur pendidikan dan hunian masih nyata, bahkan di kota besar seperti Bekasi, Depok, dan Bogor. Ia menyebut banyak sekolah dasar yang belum memiliki toilet layak, sementara akses ke jenjang SMA pun masih terbatas.
“Ini bukan terjadi di pelosok, tapi di pusat kota,” ujarnya. Karena itu, ia mendesak pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan yang terintegrasi dengan jumlah penduduk.
Sebagai solusi, Pemprov Jawa Barat disebut telah mengalihkan anggaran dari pos-pos non-esensial, seperti perjalanan dinas dan rapat di hotel, untuk membiayai pembangunan pendidikan, infrastruktur, dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Dedi mengapresiasi kontribusi Summarecon dan Buddha Tzu Chi. Ia menyebut keduanya sebagai contoh pengusaha yang tidak hanya mengejar keuntungan.
“Hari ini saya melihat Summarecon dan Tzu Chi, bukan pengusaha serakah, tetapi pengusaha yang berbagi,” katanya.
Dedi juga menyinggung pihak-pihak yang kerap mengkritik kedekatannya dengan konglomerat, dengan menegaskan bahwa kolaborasi semacam ini justru membawa manfaat nyata, mulai dari perbaikan rumah, sekolah, hingga penanganan banjir.
Summarecon: Usia Emas untuk Berbagi
Pada kesempatan yang sama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyebut program ini sebagai bukti nyata kolaborasi pemerintah dan swasta. Ia menegaskan, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak harus bergantung penuh pada APBN, melainkan bisa didorong melalui semangat gotong royong.
Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Program Tiga Juta Rumah. Maruarar berharap semakin banyak pengusaha yang terlibat dalam misi perumahan rakyat.
Sementara itu, President Director Summarecon, Adrianto P. Adhi, menjelaskan bahwa program bedah rumah dan renovasi fasilitas umum merupakan bagian dari perayaan HUT ke-50 perusahaan. Sebanyak 500 rumah tidak layak huni di Kota dan Kabupaten Bekasi direnovasi dengan anggaran Rp15 miliar, ditambah 11 fasilitas umum senilai Rp7,5 miliar.
“Kontribusi perusahaan bukan hanya membangun fisik, tetapi juga membangun manusia dan kehidupan yang lebih baik,” ungkap Adrianto.
Program ini lanjutnya melibatkan mitra, vendor, dan kontraktor yang secara sukarela ikut ambil bagian. Direktur Summarecon, Sharif Benyamin, menambahkan bahwa standar pembangunan Summarecon tetap dijaga, dengan penekanan pada keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan.
