JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Dr. Andriliwan Muhammad, memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dalam upaya mewujudkan program 3 juta rumah. Guna mendukung program tersebut pemerintah memberikan berbagai insentif kebijakan. Kebijakan pertama adalah insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tahun anggaran 2025. Kedua adalah retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah resmi dihapus.
“Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo dan para menterinya. Khususnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Dua kebijakan pemerintah terbukti mampu menstimulasi sektor properti dan membantu pengembang tetap bergairah membangun. Bukti pemerintah telah memberikan perhatian yang besar dan memiliki keyakinan kalau sektor properti khususnya perumahan dapat menjadi tuas pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, sektor properti memiliki keterkaitan erat dengan ratusan industri usaha di sektor riil,” terang Andriliwan Muhammad atau biasa disapa Andre Bangsawan itu.
Terkait kebijakan PPN DTP, Appernas Jaya mengusulkan permohonan agar insentif PPN-DTP 100% dapat diperpanjang untuk periode selanjutnya, yakni 1 Juli hingga 31 Desember 2025. Appernas Jaya berkeyakinan jika keputusan tersebut diberlakukan dapat mendongkrak kembali realisasi penjualan rumah yang memanfaatkan insentif fiskal tersebut.
“Jika terus berlanjut, kami sebagai pengembang akan berusaha keras agar PPN DTP sebesar 100% ini efektif bisa mendongkrak realisasi penjualan rumah komersil. Ingat, sektor properti tetap membutuhkan stimulus sehingga dapat terus bergerak positif,” ujar pengembang asal Gorontalo itu.
Terkait retribusi PBG dan BPHTP gratis, Andre juga meminta pemerintah untuk terus mendorong semua daerah secepatnya membuat perkada (peraturan kepala daerah), terkait BPHTB serta PBG gratis. Sehingga masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk membangun dan membeli rumah.
Fitur Rumah Subsidi Dengan Luasan Lebih Kecil
Kementerian PKP diketahui tengah menyusun penyempurnaan regulasi rumah subsidi dengan fitur lahan dan bangunan lebih minimalis, untuk memperluas akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR di perkotaan. Penyempurnaan ini merupakan respons terhadap backlog kepemilikan rumah nasional yang masih tinggi, mencapai 9,9 juta unit, dengan 80 persen berada di kota. Di tengah keterbatasan lahan dan mahalnya harga tanah perkotaan, inovasi desain rumah minimalis menjadi strategi utama untuk menjangkau lokasi lebih strategis dan menekan harga.
Appernas Jaya lanjut Andre mendukung regulasi yang bertujuan untuk memperluas akses MBR terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Mengingat keterbatasan lahan di perkotaan, maka konsep ini bisa menjadi Solusi.
“Namun harus dicatat luasan minimal 25 m2 itu hanya untuk wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan dan harga lahan tinggi.Sedangkan untuk kota-kota diluar itu jika mau dievaluasi kami mengusulkan minimal 30 m2 dengan tetap memperhatikan kualitas hidup MBR agar menjadi lebih baik,” tambahnya.
Andre yakin Kementerian PKP di bawah Menteri Maruarar Sirait bisa menelorkan regulasi yang berpihak bagi MBR lewat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan MBR dengan pendapatan yang rendah pun dapat mengakses rumah dengan harga yang lebih terjangkau.
“Kita sudah dicontohkan oleh Pak Menteri, bagaimana ketentuan PBG dan BPHTB gratis yang bukan merupakan kewenangan Kementerian PKP, dapat terwujud berkat upaya dan koordinasi yang baik. Selain itu pelonggaran GWM yang juga bukan kewenangan Kementerian PKP dapat terlaksana berkat kekuatan Pak Menteri Ara untuk meyakinkan Menteri Keuangan, Gubernur BI, juga DPR,” lanjutnya.
Menurut Andre, sudah banyak terobosan yang berhasil dilakukan oleh Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Maruarar Sirait.
“Sepanjang saya bergelut di sektor perumahan dan bergaul dengan para menteri sebelumnya, Menteri Ara adalah menteri yang paling sering mempertemukan para pemangku kebijakan di satu forum bersama guna mencari solusi. Menteri Ara piawai melakukan koordinasi lintas lembaga dan kementerian dalam waktu singkat dan hasilnya kongkret,” pujinya.