JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Pemerintah terus memperluas akses kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pekerja sektor informal yang selama ini masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan perumahan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas pemanfaatan Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui skema uang muka (down payment/DP) 0 persen bagi Mitra Driver Gojek yang memenuhi persyaratan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengenai Program Perumahan bagi Mitra Driver Gojek. Kesepakatan ditandatangani oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, bersama Chief of Public Affairs, Public Policy & Government Relations PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Shinto Nugroho.
Melalui kemitraan ini, kedua pihak akan memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai pembiayaan rumah subsidi kepada Mitra Driver Gojek melalui berbagai kanal komunikasi, mulai dari aplikasi mitra, kegiatan edukasi bersama, publikasi, hingga kampanye literasi perumahan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman sekaligus memperluas kesempatan pekerja sektor informal untuk memiliki rumah pertama yang layak dan terjangkau.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengatakan penyediaan fasilitas DP 0 persen merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi kelompok pekerja informal yang memiliki penghasilan tetap namun belum memiliki rumah.
Menurutnya, melalui kerja sama ini Mitra Driver Gojek yang memenuhi kriteria sebagai MBR dapat mengakses KPR Sejahtera FLPP tanpa harus menyediakan uang muka, sehingga hambatan awal dalam memiliki rumah dapat dikurangi secara signifikan.
“Program ini merupakan langkah konkret untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pekerja sektor informal agar dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan yang terjangkau,” ujar Sid.
Meski demikian, BP Tapera menegaskan bahwa setiap calon penerima manfaat tetap akan melalui proses verifikasi guna memastikan program berjalan tepat sasaran. Penilaian dilakukan terhadap sejumlah persyaratan, di antaranya status sebagai MBR, belum pernah memiliki rumah, serta memenuhi ketentuan pembiayaan yang berlaku.
Selain itu, terdapat sejumlah indikator tambahan yang menjadi bagian dari proses evaluasi, seperti rentang usia 21–45 tahun, tingkat produktivitas dalam menyelesaikan perjalanan, serta intensitas aktivitas sebagai Mitra Driver dalam periode tertentu.
Sid menambahkan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kemudahan memperoleh pembiayaan, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat dalam mengelola keuangan secara berkelanjutan.
Karena itu, BP Tapera bersama Gojek akan mendorong peningkatan literasi keuangan bagi para mitra dan keluarganya agar mampu mengelola pendapatan, menjaga kualitas kredit, serta memenuhi kewajiban pembayaran cicilan secara konsisten.
“Edukasi mengenai pengelolaan keuangan menjadi bagian penting dari program ini agar kepemilikan rumah dapat dipertahankan dalam jangka panjang,” jelasnya.
Kerja sama yang direncanakan berlangsung hingga 2027 tersebut diharapkan mampu menjangkau lebih banyak Mitra Driver Gojek di berbagai daerah, sekaligus memperluas manfaat Program FLPP kepada kelompok masyarakat yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap pembiayaan formal.
Inisiatif tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah di sektor jasa keuangan yang terus mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan, termasuk melalui penyesuaian ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan tersebut diharapkan semakin mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.
Hingga 2 Juli 2026, BP Tapera mencatat realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp11,6 triliun.
Kelompok pekerja swasta masih menjadi penerima manfaat terbesar dengan 61.126 unit atau sekitar 65,49 persen, disusul kelompok wiraswasta sebanyak 15.890 unit (17,02 persen), Pegawai Negeri Sipil (PNS) 7.643 unit (8,19 persen), serta anggota TNI dan Polri sebanyak 1.394 unit (1,49 persen).
Capaian tersebut menunjukkan bahwa Program FLPP terus berkembang sebagai instrumen pembiayaan yang semakin inklusif, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pekerja sektor informal untuk memperoleh akses terhadap rumah layak melalui skema pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan berkelanjutan.