JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menyatakan kesiapan untuk memperkuat dukungan pembiayaan rumah susun (rusun) yang tengah diprioritaskan pemerintah. Langkah ini dilakukan guna memperluas akses kepemilikan hunian vertikal bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.
Salah satu instrumen yang akan dioptimalkan adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) yang selama ini menjadi sumber penguatan kapasitas pembiayaan SMF. Dukungan PMN dinilai krusial untuk memperbesar daya ungkit (leverage) pendanaan perumahan, termasuk dalam mendukung pembangunan dan kepemilikan rusun.
Direktur Bisnis SMF, Heliantopo, menjelaskan bahwa hingga saat ini perseroan belum dapat menghitung secara pasti tambahan PMN yang dibutuhkan untuk ekspansi pembiayaan rusun. Hal tersebut masih bergantung pada target unit yang akan ditetapkan pemerintah.
“Pada prinsipnya kami mengikuti agenda yang telah ditetapkan pemerintah. Besaran PMN yang diusulkan tentu akan menyesuaikan dengan target unit rusun yang ditetapkan. Jika targetnya sudah jelas, kami akan menghitung kebutuhan pendanaannya secara proporsional,” ujar Heliantopo dalam konferensi pers kinerja full year 2025 di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Sebagaimana diketahui, PMN selama ini dialokasikan untuk mendukung porsi pendamping sebesar 25 persen dalam skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Skema tersebut menjadi tulang punggung pembiayaan rumah subsidi nasional.
Dengan dukungan PMN, SMF mampu menjaga kesinambungan penyaluran KPR FLPP sepanjang tahun serta memenuhi target pembiayaan yang telah ditetapkan pemerintah. Pola ini juga memungkinkan optimalisasi dana melalui skema leverage dan penerbitan surat utang, sehingga kapasitas pembiayaan dapat diperluas tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran baru.
Ke depan, SMF menegaskan komitmennya untuk tetap selaras dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional, termasuk mendorong kepemilikan rusun sebagai solusi hunian di tengah keterbatasan lahan perkotaan.
Strategi 2026
Tahun 2026, akan menjadi tahun akselerasi peran strategis PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dalam membangun sistem pembiayaan perumahan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda pemerintah untuk memastikan akses hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Hal tersebut dikemukakan Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo dalam konferensi pers perseroan di Jakarta, Rabu (4/3/2026). Menurut Ananta, sesuai mandatnya, SMF terus mendesain, mendorong, dan menstimulasi terciptanya pasar yang lebih efisien, likuid, dan berkelanjutan dalam ekosistem pembiayaan perumahan nasional,
“Strategi tersebut kami arahkan untuk memperkuat ketahanan likuiditas jangka panjang, memperdalam pasar keuangan, sekaligus memastikan keberlanjutan akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor informal,” ujarnya.
Salah satunya dengan memperkuat posisi surat utang SMF sebagai underlying instrumen transaksi Repo di Bank Indonesia. Status eligible Repo yang telah diperoleh membuka ruang baru bagi surat utang SMF untuk menjadi instrumen manajemen likuiditas perbankan.
Langkah tersebut sejalan dengan mandat SMF sebagai special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan untuk memperdalam pasar pembiayaan sekunder perumahan dan mengurangi mismatch tenor antara dana jangka pendek perbankan dengan pembiayaan KPR jangka Panjang, lanjutnya.
Strategi berikutnya lanjut Ananta adalah penguatan peran SMF Research Institute (SRI) sebagai pusat kajian dan advisory kebijakan sektor pembiayaan perumahan. Dalam konteks backlog kepemilikan dan kelayakan hunian yang masih signifikan, maka kebijakan berbasis data menjadi krusial.
SRI akan difokuskan pada beberapa hal. Diantaranya membuat kajian model pembiayaan inovatif untuk sektor informal dan pekerja berpenghasilan tidak tetap, melakukan riset pengembangan instrumen sekuritisasi KPR yang lebih efisien, analisis housing affordability index dan dampak suku bunga terhadap daya beli serta memberikan rekomendasi skema blended finance untuk mendukung program tiga juta rumah.
Kinerja 2025
Sepanjang tahun 2025, SMF menyalurkan dana sebesar Rp20,88 triliun kepada lembaga penyalur pembiayaan perumahan, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp17,01 triliun.
Hingga Desember 2025, total penyaluran KPR FLPP yang difasilitasi SMF mencapai Rp34,37 triliun atau setara dengan 904.568 unit rumah. Angka ini merupakan hasil optimalisasi PMN dengan leverage sebesar 1,9 kali melalui penerbitan surat utang senilai Rp17,94 triliun.
Sepanjang 2025, SMF juga melakukan berbagai terobosan strategis. Selain meraih peringkat internasional BBB, SMF menjadi korporasi pertama yang surat utangnya dinyatakan eligible sebagai underlying transaksi REPO oleh Bank Indonesia. Langkah ini memperkuat posisi surat utang SMF sebagai instrumen likuid yang kredibel di pasar keuangan.
Dari sisi produk, SMF meluncurkan inovasi pembiayaan seperti Griya Nusantara dan Griya Tunas (pembiayaan mikro) guna menjawab tantangan backlog kepemilikan dan kelayakan hunian. Dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah, SMF memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan pekerja sektor informal yang belum sepenuhnya terjangkau layanan perbankan formal.
Sepanjang 2025, pembiayaan mikro Griya Tunas terealisasi sebanyak 52.142 unit rumah—melampaui target Pemerintah sebesar 50.000 unit untuk renovasi dan peningkatan kualitas hunian. Direktur Bisnis SMF, Heliantopo, menjelaskan bahwa skema ini memungkinkan masyarakat memperbaiki rumah agar lebih layak huni sekaligus mendukung aktivitas produktif berbasis rumah tangga.
Di tengah dinamika ekonomi dan perubahan likuiditas perbankan, SMF tetap menjaga fundamental keuangan yang kuat. Hingga Desember 2025, total aset Perseroan tercatat sebesar Rp66,814 triliun atau tumbuh 15% secara tahunan. Laba bersih meningkat menjadi Rp565 miliar, naik 5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SMF, Bonai Subiakto, menyampaikan bahwa laporan keuangan tahun 2025 telah diaudit oleh auditor independen dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”, mencerminkan komitmen Perseroan terhadap tata kelola, transparansi, dan manajemen risiko yang disiplin.