JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak kalangan akademisi di Bandung untuk turut serta dalam menyosialisasikan pentingnya Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat. Salah satu skema yang diusung adalah pembiayaan melalui KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi.
“Kami akan menjalin kerja sama dengan kampus-kampus untuk menyebarluaskan informasi tentang program-program perumahan yang pro rakyat ini,” ujar Maruarar usai bertemu Rektor Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Prof. Ir. Tri Basuki Joewono, Ph.D., di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Kamis malam (31/7).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga membahas sejumlah program prioritas lainnya, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan strategi untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah, yang menjadi bagian dari agenda pro rakyat Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar menyoroti bahwa masih banyak tenaga pendidik dan staf non-akademik di lingkungan kampus yang belum memiliki hunian layak. Termasuk di antaranya petugas keamanan, tenaga kebersihan, hingga staf administrasi kampus.
“Kami ingin memastikan seluruh elemen kampus juga bisa merasakan manfaat dari program rumah subsidi ini. Bulan Agustus saya akan mengunjungi beberapa kampus di Bandung, seperti Unpar dan ITB, untuk memperluas jangkauan sosialisasi,” ujarnya. Ia menambahkan, keterlibatan dunia akademik sangat penting dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.
Lebih lanjut, Maruarar juga menyampaikan telah melakukan pertemuan serupa dengan Rektor ITB untuk menjajaki dukungan terhadap program ini. Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kekuatan besar dalam mendorong terwujudnya Program 3 Juta Rumah yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Rektor Unpar Prof. Tri Basuki Joewono bersama jajaran kampus dan Ketua Ikatan Alumni Unpar, Tracy, menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai program rumah subsidi sangat dibutuhkan, terutama bagi pegawai kampus yang belum memiliki tempat tinggal tetap.
“Kami sangat mendukung program dari Kementerian PKP ini. Kami juga akan mengajak alumni untuk ikut berkontribusi dalam implementasinya. Saat ini kami sedang menyiapkan data pegawai yang belum memiliki rumah agar dapat segera diakomodasi dalam program ini,” tutur Prof. Tri Basuki.