JAKARTA, KORIDOR.ONLINE— PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mencatatkan realisasi kumulatif penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp7,4 triliun. Penyaluran tersebut terbagi atas KPP Supply sebesar Rp5,4 triliun dan KPP Demand sebesar Rp2 triliun.
Program tersebut menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang dikembangkan untuk memperluas akses pembiayaan di sektor perumahan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dari sisi penyediaan maupun permintaan hunian.
Direktur Corporate Banking BTN Helmy Afrisa mengatakan KPP memiliki peran strategis karena pembiayaannya mencakup dua sisi ekosistem perumahan. Selain mendukung penyediaan hunian, skema tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas pelaku usaha yang terlibat dalam sektor perumahan.
“Melalui KPP Supply dan KPP Demand, BTN berupaya memperluas akses pembiayaan di seluruh ekosistem perumahan. Kami ingin program ini tidak hanya mendorong penyediaan hunian, tetapi juga meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan pada akhirnya menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Helmy dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Menara BTN, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Pada skema KPP Supply, BTN menyasar pelaku usaha yang berada di sisi penyediaan perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan. Fasilitas tersebut memiliki plafon kredit hingga Rp5 miliar.
Sementara itu, KPP Demand menyediakan fasilitas pembiayaan hingga Rp500 juta bagi UMKM perorangan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha.
Skema tersebut memberikan ruang bagi masyarakat produktif untuk menjadikan rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai bagian dari aktivitas ekonomi keluarga. Hunian dapat digunakan sebagai ruang usaha sekaligus aset produktif yang mendukung peningkatan pendapatan.
Peminatan Jakarta Capai Rp424,9 Miliar
Respons terhadap KPP juga tercermin dari tingginya peminatan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. BTN mencatat sebanyak 353 peminatan dengan total plafon mencapai Rp424,944 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 57 peminatan merupakan KPP Supply dengan nilai Rp288,970 miliar. Sementara KPP Demand mencatat 296 peminatan dengan total nilai Rp135,974 miliar.
Besarnya peminatan tersebut menunjukkan kebutuhan pembiayaan tidak hanya datang dari pengembang dan pelaku usaha penyediaan hunian, tetapi juga dari masyarakat yang membutuhkan pembiayaan rumah untuk mendukung aktivitas produktif.
Di sisi lain, pemerintah terus memperbesar kapasitas program tersebut. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah menaikkan kuota KPP secara nasional dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun seiring dengan respons positif terhadap program.
Maruarar juga mengapresiasi peran BTN sebagai salah satu penyalur utama, khususnya pada kategori KPP Supply.
“Manfaat program ini sangat luar biasa. Dari sisi supply, subsidi bunganya sangat membantu. Mudah-mudahan, seperti tujuannya, UMKM baik kontraktor, developer, maupun toko bangunan bisa naik kelas,” kata Maruarar.
Menurutnya, keberhasilan KPP tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai pembiayaan yang telah disalurkan. Program tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kapasitas UMKM hingga berkembang menjadi pelaku usaha dengan skala yang lebih besar.
“Kita baru bangga kalau 10 atau 15 tahun lagi, UMKM yang kita temui hari ini mengatakan, waktu itu saya masih UMKM, tetapi 10 tahun kemudian saya sudah naik kelas menjadi perusahaan besar yang sukses,” ujarnya.
Dorong Efek Berganda Sektor Perumahan
Pemerintah menilai sektor perumahan memiliki efek berganda yang luas terhadap perekonomian. Aktivitas pembangunan hunian tidak hanya menggerakkan bisnis pengembang dan kontraktor, tetapi juga menciptakan permintaan terhadap bahan bangunan, transportasi, tenaga kerja, serta berbagai industri pendukung lainnya.
Dalam konteks tersebut, KPP Supply dan KPP Demand diharapkan dapat memperkuat mata rantai sektor perumahan dari hulu hingga hilir. Pembiayaan pada sisi supply dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas pembangunan, sementara pembiayaan demand memperluas kemampuan masyarakat untuk memiliki maupun mengembangkan hunian produktif.
BTN pun optimistis penyaluran KPP dapat terus berkembang sejalan dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan sektor perumahan. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan dan mendorong UMKM yang bergerak di sektor tersebut untuk meningkatkan skala usahanya.