MAJALENGKA, KORIDOR.ONLINE – Pemerintah memperkuat ekosistem perumahan rakyat melalui integrasi program pembiayaan rumah subsidi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, bantuan perbaikan rumah, hingga pengembangan industri bahan bangunan lokal. Sinergi tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, tetapi juga menggerakkan UMKM, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat industri perumahan nasional.
Penguatan ekosistem tersebut terlihat dalam kegiatan Sosialisasi Program KUR Perumahan dan Gentengisasi di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Dalam kegiatan ini, BP Tapera turut menyosialisasikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada sekitar 300 peserta.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, menjelaskan bahwa KPR FLPP menjadi instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan bersubsidi yang terjangkau.
Sosialisasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai persyaratan, mekanisme pengajuan, serta kemudahan memperoleh pembiayaan melalui bank penyalur FLPP. Pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang belum memiliki rumah dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.
Hingga 8 November 2026, penyaluran KPR FLPP telah mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp25,1 triliun. Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengejar target penyaluran 350.000 unit rumah sepanjang 2026.
Target Bedah Rumah Naik, Industri Genteng Ikut Digerakkan
Di sisi peningkatan kualitas hunian, pemerintah memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Pada 2026, pemerintah menargetkan perbaikan 400.000 rumah di seluruh Indonesia, meningkat signifikan dibandingkan realisasi target 45.000 rumah pada tahun sebelumnya. Khusus Jawa Barat, dialokasikan sebanyak 49.000 rumah untuk diperbaiki.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa program gentengisasi memiliki keterkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas rumah rakyat. Penggunaan produk genteng lokal diharapkan dapat mendukung perbaikan hunian sekaligus menciptakan permintaan bagi industri bahan bangunan dalam negeri.
Momentum tersebut ditandai dengan pengiriman 2,4 juta keping genteng Jatiwangi menggunakan sekitar 600 armada truk. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Pasar Lama Majalengka itu sekaligus menjadi upaya pencatatan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk pengiriman genteng terbanyak.
Pengiriman tersebut merupakan hasil kolaborasi KOPEGJA bersama Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Majalengka, serta Bank BJB. Distribusi genteng direncanakan menjangkau sejumlah wilayah, antara lain Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
Dukungan pemerintah terhadap sektor perumahan juga diperkuat melalui peningkatan kuota FLPP menjadi 350.000 unit pada 2026 dan penyediaan plafon KUR Perumahan sebesar Rp50 triliun. Kombinasi kebijakan tersebut diharapkan dapat menggerakkan sisi permintaan dan penawaran dalam industri perumahan.
Kualitas Genteng UMKM Jatiwangi Diperkuat
Dari sisi industri, Menteri Perindustrian menegaskan bahwa program gentengisasi harus mengutamakan standar kualitas produk. Penggunaan material untuk rumah rakyat tidak boleh mengesampingkan mutu karena masyarakat berhak memperoleh hunian dengan konstruksi dan atap yang berkualitas.
“Jangan disangka kalau program untuk rakyat, kualitasnya boleh rendah. Tidak boleh rendah. Kualitasnya harus terjaga, karena rakyat harus menikmati mutu yang tinggi juga,” tegasnya.
Kementerian Perindustrian turut memberikan pendampingan kepada industri kecil agar mampu meningkatkan kualitas produksi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Sejumlah industri genteng di Jatiwangi telah memperoleh sertifikasi SNI sehingga memiliki peluang lebih besar untuk memasok kebutuhan program pemerintah.
Program gentengisasi juga melibatkan 34 UMKM, sekitar 600 pengemudi truk beserta tenaga kenek, serta ribuan pekerja industri. Keterlibatan berbagai pelaku usaha dan tenaga kerja tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar genteng lokal, dan menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat Majalengka.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menyampaikan bahwa program gentengisasi berkaitan dengan gerakan Indonesia Asri yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Gerakan tersebut diarahkan untuk menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kelestarian lingkungan.
Menurutnya, penggunaan genteng juga dapat menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali kearifan lokal dan warisan budaya masyarakat Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik material bangunan yang mencerminkan potensi alam dan tradisi setempat. Karena itu, pengembangan material bangunan berbasis potensi lokal perlu didukung melalui keterlibatan berbagai pihak, termasuk sekolah kejuruan dan perguruan tinggi.
Melalui sinergi KPR FLPP, KUR Perumahan, BSPS, dan gentengisasi, pemerintah berupaya membangun ekosistem perumahan yang tidak berhenti pada penyediaan rumah. Kebijakan tersebut juga menyasar pembiayaan masyarakat, peningkatan kualitas hunian, penguatan industri bahan bangunan, serta penciptaan lapangan kerja.
Sebagai pengelola dana FLPP, BP Tapera terus mendorong perluasan informasi dan akses pembiayaan bagi MBR. Masyarakat yang belum memiliki rumah dapat memperoleh informasi mengenai fasilitas KPR FLPP melalui kanal Hunian Pertama BP Tapera di https://bit.ly/HunianPertamaTapera.