SERANG, KORIDOR.ONLINE – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperkuat perannya dalam mendorong pembiayaan sektor perumahan dan pemberdayaan UMKM melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Di Kabupaten Serang, Banten, program tersebut membidik potensi pembiayaan mencapai Rp400 miliar yang berasal dari 844 debitur potensial.
Potensi tersebut terungkap dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BRI, dan BP Tapera di Kantor Bupati Serang, Kamis (19/11/2026).
Peran BRI dalam program ini semakin strategis mengingat perseroan tercatat sebagai penyalur KPP terbesar di antara 30 bank dan lembaga penyalur. Hingga 17 November 2026, realisasi penyaluran KPP BRI mencapai Rp13,73 triliun. Dengan sisa kuota plafon sekitar Rp5,54 triliun, BRI terus mengoptimalkan jaringan perbankannya untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Di Provinsi Banten, realisasi KPP hingga 17 November 2026 mencapai Rp1,008 triliun kepada 2.716 debitur. Penyaluran tersebut terdiri atas pembiayaan sisi permintaan atau demand side sebesar Rp569,52 miliar kepada 2.562 debitur dan sisi penyediaan atau supply side sebesar Rp439,39 miliar kepada 154 debitur.
Sementara itu, khusus Kota Serang, realisasi pembiayaan KPP tercatat Rp61,71 miliar kepada 133 debitur. Adapun potensi Rp400 miliar di Kabupaten Serang merupakan rencana pembiayaan dari 844 debitur potensial yang dihimpun dalam kegiatan kolaborasi tersebut.
Kredit Program Perumahan menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses modal bagi pelaku usaha yang terlibat dalam ekosistem perumahan. Pembiayaan tidak hanya menyasar pengembang, tetapi juga kontraktor, pedagang bahan bangunan, dan pelaku UMKM yang mendukung kegiatan pembangunan maupun renovasi rumah.
Dari sisi nasional, Kementerian PKP mencatat realisasi penyaluran KPP hingga 17 November 2026 mencapai Rp30,14 triliun kepada 123.209 debitur. Pembiayaan sisi permintaan mendominasi dengan nilai Rp19,80 triliun atau 65,70% dari total penyaluran, sedangkan sisi penyediaan mencapai Rp10,34 triliun atau 34,30%.
Pada sisi permintaan, pemanfaatan terbesar berasal dari pembiayaan renovasi rumah senilai Rp14,47 triliun kepada 96.649 debitur. Selain itu, pembiayaan digunakan untuk pembelian rumah sebesar Rp3,27 triliun dan pembangunan rumah guna mendukung kegiatan usaha sebesar Rp2,07 triliun.
Sementara pada sisi penyediaan, pengembang perumahan menyerap pembiayaan Rp5,92 triliun kepada 1.528 debitur. Pedagang bahan bangunan memperoleh Rp3,21 triliun kepada 2.277 debitur, sedangkan kontraktor menerima pembiayaan Rp1,22 triliun kepada 462 debitur.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, KPP atau KUR Perumahan merupakan terobosan pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi masyarakat serta pelaku usaha di sektor perumahan. Menurutnya, sektor perumahan memiliki keterkaitan dengan banyak kegiatan ekonomi sehingga dukungan pembiayaan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
Maruarar juga mengapresiasi dukungan BRI dalam pelaksanaan program tersebut. Kolaborasi pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha dinilai penting agar pembiayaan sektor perumahan dapat diakses lebih luas tanpa terkendala prosedur yang berbelit-belit.
Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 300 peserta itu, pemerintah mempertemukan pelaku usaha dari sisi penyediaan dan permintaan perumahan. Peserta terdiri atas pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan, pelaku UMKM, serta masyarakat yang berminat memanfaatkan fasilitas pembiayaan.
Selain KPP, BP Tapera turut menyosialisasikan KPR Sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sosialisasi mencakup informasi, tata cara pengajuan, serta kemudahan pembiayaan rumah tapak maupun rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
