JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Program pembiayaan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terbukti memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional. Kajian Universitas Indonesia (UI) mencatat, pelaksanaan kedua program perumahan tersebut sepanjang 2015–2025 menghasilkan nilai tambah ekonomi Rp25,3 triliun, terdiri atas dampak langsung Rp12 triliun dan dampak tidak langsung Rp13,3 triliun.
Tak hanya menggerakkan sektor konstruksi dan industri bahan bangunan, program perumahan juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, penerimaan pajak, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, hasil kajian UI menjadi landasan penting untuk mengevaluasi dan memperkuat efektivitas program perumahan pemerintah, termasuk dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat dan mengoptimalkan dampak ekonomi maupun sosial.
“Hasil kajian UI ini dipaparkan dalam kajian pelaksanaan fasilitas likuiditas pembiayaan serta sumber pendanaan FLPP dan BSPS. Hasil kajian ini menjadi salah satu bahan evaluasi bagi Kementerian PKP untuk memperkuat efektivitas program perumahan, meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat, serta mengoptimalkan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat,” ujar Maruarar dalam pertemuan dengan tim UI di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Salah satu temuan penting kajian tersebut adalah kontribusi program FLPP terhadap aktivitas ekonomi nasional. Pelaksanaan FLPP diperkirakan menghasilkan peningkatan nilai tambah bruto sebesar Rp60,37 triliun, menyumbang penerimaan pajak pemerintah Rp6,10 triliun, serta menciptakan sekitar 100 ribu kesempatan kerja setiap tahun.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur menjelaskan, nilai tambah ekonomi sebesar Rp25,3 triliun selama periode 2015–2025 berasal dari dampak langsung dan tidak langsung kegiatan program perumahan.
“Dampak ekonominya, nilai tambah ekonomi 2015–2025 itu Rp25,3 triliun. Dengan dampak langsung mencerminkan dampak yang berkaitan langsung dengan sektor konsumsi sebesar Rp12 triliun dan dampak tidak langsung sebesar Rp13,3 triliun,” kata Fitrah.
Akademisi UI sekaligus anggota tim penyusun kajian FLPP, Prani Sastiono, menjelaskan bahwa dampak program perumahan meluas hingga ke berbagai sektor di luar konstruksi. Pembangunan rumah dan peningkatan kualitas hunian mendorong permintaan material bangunan, menggerakkan rantai pasok, serta menciptakan peluang kerja bagi berbagai kelompok usaha.
Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dinikmati masyarakat penerima rumah atau bantuan perbaikan hunian. Aktivitas ekonomi juga mengalir kepada produsen bahan bangunan, pemasok, pekerja konstruksi, pelaku usaha, hingga sektor pendukung lainnya di berbagai daerah.
Dari sisi pengurangan kemiskinan, kajian tersebut memperkirakan program FLPP mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,01–0,03 persen. Maruarar menilai akses terhadap pembiayaan rumah yang terjangkau memiliki keterkaitan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, terutama bagi MBR yang membutuhkan kepastian tempat tinggal.
Hingga 16 Desember 2025, realisasi penyaluran FLPP tercatat mencapai sekitar 278.000 unit rumah. Penyaluran terbesar antara lain berlangsung di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, serta sejumlah provinsi di Sulawesi.
BSPS Hadapi Kebutuhan 19 Juta Rumah
Di sisi lain, kajian UI juga menyoroti besarnya kebutuhan peningkatan kualitas hunian melalui program BSPS. Jumlah rumah yang membutuhkan peningkatan kualitas di Indonesia diperkirakan mencapai 19,02 juta unit. Angka tersebut memperlihatkan masih besarnya pekerjaan pemerintah dalam mengurangi rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah tercatat sebagai tiga provinsi dengan jumlah RTLH terbanyak. Sementara itu, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung termasuk provinsi dengan tingkat RTLH tertinggi.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan BSPS perlu mempertimbangkan kebutuhan riil dan karakteristik masing-masing daerah. Penentuan alokasi, kuota penerima, serta sumber pendanaan perlu diselaraskan agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Maruarar menegaskan, evaluasi program BSPS harus dilakukan secara menyeluruh, terutama terkait perencanaan anggaran dan penentuan penerima manfaat.
“Alokasi, kuota, anggaran, dan lain sebagainya untuk ke depannya harus lebih didalami lagi,” tegasnya.
FLPP Perlu Menjawab Tantangan Pembeli Rumah Pertama
Meski memberikan dampak ekonomi yang besar, kajian UI juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam keberlanjutan program FLPP. Di antaranya penyusunan target penyaluran yang realistis, peningkatan kemampuan membeli rumah bagi MBR, serta penguatan inventarisasi dan pemutakhiran data permintaan rumah.
Salah satu perhatian adalah kecenderungan penurunan kelompok first-time home buyer atau pembeli rumah pertama. Kondisi ini perlu diantisipasi agar masyarakat yang belum memiliki rumah tetap dapat mengakses pembiayaan hunian terjangkau.
Kajian tersebut juga menyoroti dominasi pembangunan rumah tapak yang semakin menghadapi keterbatasan lahan. Karena itu, diperlukan pemetaan ketersediaan lahan berdasarkan kondisi setiap provinsi, sekaligus pengkajian alternatif penyediaan hunian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik kawasan perkotaan.
Kementerian PKP akan menggunakan hasil kajian tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat koordinasi, memperbaiki perencanaan program, serta mengoptimalkan sumber pendanaan FLPP dan BSPS.
Temuan UI menegaskan bahwa kebijakan perumahan memiliki peran lebih luas daripada sekadar menyediakan tempat tinggal. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat sasaran, program perumahan berpotensi menjadi penggerak aktivitas usaha, penciptaan lapangan kerja, penerimaan negara, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.