BATANG, KORIDOR.ONLINE – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Tengah optimistis mampu merealisasikan sekitar 15.000 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2026. Optimisme tersebut didukung tingginya permintaan masyarakat, berkembangnya kawasan industri di Jawa Tengah, serta berbagai stimulus pemerintah di sektor perumahan.
Ketua DPD Himperra Jawa Tengah, Sugiyatno, mengatakan pada 2025 Himperra Jawa Tengah berhasil menjadi daerah dengan realisasi FLPP terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat dengan capaian sekitar 9.000 unit, atau sekitar 40 persen dari total realisasi FLPP di Jawa Tengah.
“Hingga Juni tahun ini realisasi sudah mencapai sekitar 3.000 unit dan sejauh ini menjadi yang terbesar. Kami memiliki 581 anggota pengembang dengan stok rumah sekitar 18.000 unit. Kami optimistis target realisasi 15.000 unit dapat tercapai hingga akhir tahun,” ujar Sugiyatno disela-sela acara akad masal KPR FLPP di Batang, Jawa Tengah, Kamis, 30/7.
Menurutnya, pembangunan rumah subsidi masih terkonsentrasi di kawasan Semarang Raya, meliputi Kabupaten Demak, Kendal, dan Mranggen. Namun, seiring berkembangnya kawasan industri, pembangunan mulai bergeser ke wilayah Pekalongan Raya.
Mayoritas pembeli rumah subsidi, lanjut Sugiyatno, berasal dari kelompok usia produktif 22–35 tahun, dengan sekitar 85 persen merupakan karyawan pabrik.
“Jawa Tengah kini menjadi salah satu pusat industri. Otomatis kebutuhan rumah juga terus meningkat. Karena itu pembangunan perumahan memang mengikuti perkembangan kawasan industri,” katanya.
Meski demikian, Sugiyatno mengakui pengembang kini menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan lahan akibat kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan aturan tata ruang yang semakin ketat.
Ia berharap pemerintah daerah segera menetapkan kawasan yang dapat dialokasikan sebagai permukiman, terutama pada lahan-lahan yang tidak produktif dan bukan sawah beririgasi teknis.
“Pemerintah pusat sudah memberikan banyak kemudahan, seperti pembebasan BPHTB dan PBG. Namun jika pemerintah daerah tidak segera menyesuaikan kebijakan tata ruang, target Program 3 Juta Rumah akan sulit tercapai,” ujarnya.
Selain persoalan lahan, Sugiyatno menyebut kenaikan harga bahan bangunan sekitar 15–20 persen, belum adanya penyesuaian harga rumah subsidi selama empat tahun terakhir, serta belum diterapkannya relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi tantangan yang juga perlu mendapat perhatian pemerintah.
KUR Perumahan Dinilai Sangat Membantu
Sugiyatno menilai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan memberikan dampak positif terhadap pengembang rumah subsidi di Jawa Tengah.
Menurutnya, sekitar 40–50 pengembang Himperra Jawa Tengah telah memanfaatkan fasilitas tersebut dengan plafon maksimal Rp5 miliar untuk modal kerja pembangunan rumah.
“KUR sangat membantu karena selama ini modal kerja banyak diperoleh melalui fasilitas bridging dari BPR. Dengan bunga yang lebih rendah, kualitas pembangunan rumah juga dapat meningkat,” katanya.
Ia menyambut baik peluncuran KUR Perumahan senilai sekitar Rp880 miliar untuk Jawa Tengah dan berharap realisasinya terus meningkat hingga akhir tahun.
Mayoritas pemanfaatan KUR masih berada di kawasan Semarang Raya, disusul Solo Raya dan Pekalongan Raya, sementara sekitar 95 persen anggota Himperra Jawa Tengah merupakan pengembang rumah subsidi.