JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah. Dalam upaya tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait secara resmi mengalokasikan kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk 15.000 unit rumah subsidi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Kuota ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pengumuman tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, sejumlah bupati dan wali kota dari provinsi tersebut, yang berlangsung secara resmi mengalokasikan kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk 15.000 unit rumah subsidi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut)
“Hari ini saya menerima Gubernur Sumut dan jajaran kepala daerah. Saya tegaskan, 15.000 unit rumah subsidi kami alokasikan untuk Sumut melalui skema KPR FLPP. Ini bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk memastikan setiap warga, termasuk ASN, bisa mendapatkan hunian yang layak,” ujar Maruarar.
Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Pemerintah Provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut. Nota ini menegaskan komitmen bersama dalam mendukung penyediaan rumah subsidi di wilayah tersebut.
Menteri Maruarar menyebutkan bahwa tahun 2025 menjadi tahun dengan alokasi terbesar dalam sejarah untuk pembiayaan rumah subsidi, yakni sebanyak 350.000 unit secara nasional. Menurutnya, ini dapat terwujud berkat dukungan Presiden Prabowo Subianto.
“Pembangunan rumah subsidi bukan hanya menyediakan hunian layak dan terjangkau, tapi juga berdampak langsung terhadap ekonomi lokal. Di Sumut, satu rumah saja bisa menyerap lima tenaga kerja. Artinya, 15.000 rumah berpotensi membuka 75.000 lapangan kerja baru, belum termasuk penggerak usaha warung dan industri bahan bangunan,” terang Menteri PKP.
Ia juga menegaskan pentingnya keadilan dalam penyaluran bantuan perumahan. Ia mengingatkan agar program tidak hanya menyasar ASN, TNI, dan Polri, tetapi juga menyentuh kelompok rentan yang tidak bergaji tetap seperti tukang bakso, tukang becak, hingga pemulung.
“Kami sudah mulai menyalurkan rumah subsidi ke buruh, tenaga migran, nakes, jurnalis, hingga sopir. Minggu depan giliran nelayan dan petani. Sesuai arahan Presiden, bantuan perumahan harus adil. Jangan hanya fokus pada yang punya slip gaji,” tegas Maruarar.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, M Bobby Afif Nasution, menyambut baik dukungan dari Kementerian PKP. Ia menyebut KPR FLPP sebagai skema pembiayaan yang sangat membantu masyarakat karena kemudahan akses, uang muka rendah, dan tenor panjang dengan angsuran ringan.
“Kami sangat mengapresiasi alokasi 15.000 unit rumah subsidi untuk Sumut. Ini sangat membantu masyarakat. Backlog kita masih tinggi, mencapai 938.000 unit atau 9,5% dari total nasional. Kami juga membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk memastikan kualitas rumah yang dibangun,” ujar Bobby.
Ia menambahkan, Pemprov Sumut akan melibatkan Bank Sumut sebagai mitra penyalur KPR FLPP untuk mendekatkan layanan pembiayaan kepada masyarakat.