Rapat dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) selaku Ketua Komite Tapera, Maruarar Sirait, serta dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan unsur profesional Komite Tapera Eko Djoeli Heripoerwanto.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025 mencapai 278.868 unit rumah atau 78,68% dari target 350.000 unit. Secara tahunan, capaian tersebut meningkat 39,23% dibandingkan 2024.
Minat masyarakat terhadap rumah subsidi dinilai tetap tinggi. Berdasarkan data pengajuan FLPP melalui aplikasi SiKasep, jumlah peminat pada 2025 tercatat lebih dari 349 ribu orang. Selain itu, realisasi pengembalian Tabungan Peserta Tapera juga meningkat 22,93% menjadi 139.710 rekening pada tahun yang sama.
Komite Tapera mengapresiasi kinerja tersebut dan mendorong penguatan program pada 2026, termasuk pengembangan skema pembiayaan baru. Salah satu fokus yang mengemuka adalah pengembangan hunian vertikal di kawasan perkotaan, mengingat keterbatasan lahan yang tidak sebanding dengan kebutuhan hunian masyarakat.
Maruarar Sirait menekankan pentingnya memperluas akses hunian pertama bagi seluruh profesi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk melalui rumah susun subsidi. Ia menyebut perlu ada pemetaan minat masyarakat agar kebijakan lebih tepat sasaran.
Gagasan itu didukung Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang menilai rumah susun subsidi berpotensi menjadi solusi bagi pekerja di perkotaan. Ia mengusulkan survei khusus bersama Badan Pusat Statistik guna memetakan kebutuhan dan preferensi masyarakat secara lebih akurat.
Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong BP Tapera memperluas cakupan pembiayaan, termasuk bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT). Ia juga membuka peluang tenor kredit hingga 30 tahun guna meningkatkan keterjangkauan cicilan.
Sementara itu, Friderica Widyasari Dewi menegaskan dukungan sektor jasa keuangan, termasuk penyempurnaan kebijakan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). OJK, kata dia, terus mengingatkan perbankan agar SLIK tidak menjadi satu-satunya acuan dalam menilai kelayakan debitur.
Di akhir pertemuan, Ketua Komite Tapera menilai kinerja BP Tapera sepanjang 2025 sudah menunjukkan tren positif. Namun, ia mengingatkan bahwa penguatan kepercayaan publik tetap menjadi pekerjaan rumah utama, khususnya dalam masa transisi menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait kepesertaan Tapera.
Komite Tapera pun menyatakan dukungan penuh agar seluruh program 2026 dijalankan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan inovatif, guna memastikan pembiayaan perumahan tetap berkelanjutan serta menjawab kebutuhan hunian masyarakat Indonesia.