JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kembali menegaskan perannya sebagai motor penggerak perumahan nasional setelah meraih penghargaan pada ajang Anugerah Forwapera 2026 yang digelar Kamis (5/2) di The Hub Sinarmas Land, Kuningan, Jakarta.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Perumahan Rakyat periode 2010–2011, Suharso Monoarfa, kepada Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma. Apresiasi ini diberikan atas kontribusi dan kinerja BP Tapera dalam mempercepat realisasi rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam sambutannya, Suharso Monoarfa mengapresiasi seluruh penerima penghargaan yang dinilai konsisten mendukung sektor perumahan nasional. Ia menegaskan bahwa penyediaan hunian layak merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Persoalan perumahan bukan hanya urusan individu, melainkan kerja kolektif. Mari terus membantu pemerintah agar penyaluran perumahan berjalan optimal,” ujarnya.
BP Tapera dinobatkan sebagai penerima penghargaan kategori “Garda Terdepan Realisasi Rumah Subsidi” setelah melalui penilaian dewan juri yang terdiri dari wartawan senior media arus utama sektor properti. Salah satu indikator utama adalah capaian penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 278.868 unit rumah sepanjang 2025. Sementara itu, total akumulasi dana subsidi perumahan yang dikelola sejak 2010 hingga awal 2026 telah mencapai Rp185,87 triliun.
Tak hanya mencatatkan kinerja pembiayaan, BP Tapera juga dinilai sebagai pilar strategis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Perannya tidak terbatas pada penyediaan dana, tetapi juga dalam memperkuat ekosistem perumahan melalui kolaborasi aktif dengan bank penyalur, asosiasi pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya.
Menanggapi penghargaan tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan rasa syukur dan menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama.
“Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh pelaku ekosistem perumahan—bank penyalur, pengembang, asosiasi perumahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman—yang berjuang bersama menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Komitmen BP Tapera dalam memperluas akses pembiayaan juga tercermin dari kebijakan peningkatan alokasi FLPP bagi pekerja sektor non-formal. Mulai 2026, porsi pembiayaan untuk sektor informal ditingkatkan menjadi 15 persen per bank, dari sebelumnya 10 persen, guna memastikan pemerataan akses hunian layak.
Dari sisi kualitas, BP Tapera secara konsisten melakukan bimbingan teknis dan pemantauan rumah subsidi agar hunian yang dibangun tidak hanya terjangkau secara finansial, tetapi juga memenuhi standar keterhunian dan kualitas bangunan.
Selain menerima penghargaan, BP Tapera turut berpartisipasi sebagai narasumber dalam diskusi bertema “Peluang dan Tantangan Industri Properti 2026”. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah dalam sambutannya menekankan pentingnya integrasi data perumahan nasional agar kebijakan pemerintah berbasis data yang akurat. Ia juga menegaskan penerapan prinsip ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pada kesempatan yang sama, Sid Herdi Kusuma menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendukung target penyaluran 350 ribu unit rumah subsidi pada 2026.
“Kami berharap kolaborasi yang semakin solid agar program perumahan subsidi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujarnya.
Diskusi ini juga menghadirkan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian PKP Kreshnariza Harahap, yang menyoroti pengembangan rumah susun bersubsidi sebagai solusi urbanisasi, serta Direktur Utama Pesona Kahuripan Group Angga Budi Kusuma yang menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan program perumahan pemerintah. Hadir pula Wakil Ketua Himperra Bidang Properti Syariah Hadiana dan Wakil Ketua Umum REI Hari Ganie.