JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Sejumlah tokoh senior Realestat Indonesia (REI) bersama jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI kembali duduk bersama untuk membahas berbagai persoalan yang masih menjadi hambatan bagi industri properti nasional. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi dan menyatukan langkah dalam mendorong perbaikan kebijakan sektor properti.
Pertemuan yang digelar Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) REI di Swissôtel Jakarta PIK Avenue, Kamis (13/8), dihadiri sekitar 66 peserta yang terdiri atas para senior REI, BPO, dan pengurus DPP REI.
Sejumlah tokoh industri properti turut hadir, di antaranya Sugianto Kusuma (Aguan), Richard Kusuma, Ali Hanafiah, FX Ridwan Darmali, Adrianto P. Adhi, Budiarsa Sastrawinata, Harjanto Tirtohadiguno, Alex Tedja, Sutedja Darmono, Mualim, Theo L. Sambuaga, Kosmian Pudjiadi, dan Rudy Margono.
Ketua Kehormatan REI MS Hidayat mengatakan, pertemuan antara senior dan DPP REI pada awalnya dimaksudkan untuk mendukung agar program pemerintah di sektor perumahan dapat berjalan sesuai harapan. Namun, dalam perkembangannya, forum tersebut juga menjadi ruang untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi pengembang, mulai dari perizinan, tata ruang, perkotaan hingga perpajakan.
Menurutnya, penyempurnaan regulasi menjadi salah satu kebutuhan penting apabila pemerintah ingin mencapai target pembangunan 3 juta rumah.
“Jadi kami akan rutinkan terus pertemuan untuk meng-update informasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi pengembang khususnya anggota REI,” ujar MS Hidayat.
Ia menegaskan, REI memiliki pengalaman panjang dalam pembangunan perumahan dan kawasan perkotaan di Indonesia. Selama lebih dari 54 tahun, REI dinilai telah menjadi salah satu kontributor utama pembangunan perumahan nasional, baik rumah subsidi maupun komersial.
Perbaikan Regulasi Jadi Perhatian
MS Hidayat menjelaskan, berbagai persoalan yang muncul di lapangan telah diinventarisasi secara internal untuk kemudian diperjuangkan melalui DPP REI. Salah satu langkah yang disepakati adalah membentuk komite khusus yang beranggotakan 15 ahli dan praktisi di bidang perpajakan, tata kota, tata ruang, pertanahan, dan infrastruktur.
Komite tersebut akan mengkaji sekaligus merumuskan kebutuhan penyempurnaan regulasi yang dinilai penting untuk menggerakkan sektor properti dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.
Ketua Umum REI periode 1983–1986 Siswono Yudo Husodo menilai pertemuan para senior REI tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap industri properti yang saat ini menghadapi berbagai tantangan.
Menurut Siswono, pengalaman para senior yang pernah membangun berbagai jenis proyek—mulai dari perumahan, pusat perbelanjaan, perkantoran, kawasan industri hingga kota mandiri—dapat menjadi modal penting untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus mencari jalan keluarnya.
Salah satu isu yang disorot adalah beban perpajakan pada pusat perbelanjaan. Siswono menilai besaran pajak yang dikenakan terhadap aktivitas sewa ruang ritel perlu mendapat perhatian, terutama di tengah persaingan dengan perdagangan berbasis aplikasi digital. Ia juga menyoroti pentingnya kepastian hukum, termasuk terkait penerapan aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Menurutnya, kepastian tata ruang dan regulasi menjadi faktor penting bagi keberanian pelaku usaha dalam melakukan investasi.
“Kalau kita tidak bisa menurunkan pajak, mempermudah perizinan dan menjamin kepastian hukum, maka ekonomi Indonesia akan sulit bertumbuh. Alih-alih menarik investor asing, pengusaha Indonesia pun justru bakal memilih berinvestasi keluar negeri,” tegas Siswono.
Kepastian Hukum
Pandangan serupa disampaikan Enggartiasto Lukita. Mantan Menteri Perdagangan tersebut menekankan pentingnya kepastian hukum dalam investasi properti, termasuk konsistensi terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan.
Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan kota baru. Menurutnya, kebijakan pemerintah pada masa lalu yang mendorong pengembangan kota baru oleh swasta telah melahirkan sejumlah kawasan yang kini berkembang menjadi pusat ekonomi baru, seperti BSD City, Alam Sutera, dan Pantai Indah Kapuk.
Karena itu, menurut Enggartiasto, keberlanjutan dukungan pemerintah diperlukan agar kawasan-kawasan tersebut dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Kita sepakat untuk berperan mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Ini target pemerintah, sehingga tentu harus ada dukungan yang konsisten dari pemerintah,” ujarnya.
Soliditas Mengawal Kebijakan
Ketua BPO REI Totok Lusida menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan dukungan para senior REI terhadap DPP REI. Menurutnya, berbagai masukan yang muncul dalam forum tersebut akan menjadi bahan penting untuk mengawal kebijakan pemerintah di sektor properti dan perumahan.
“Lewat pertemuan silaturahmi ini muncul banyak informasi, gagasan dan masukan solutif dari para senior untuk kita perjuangkan,” kata Totok.
Ketua Umum DPP REI Joko Suranto juga menyambut positif dukungan para senior. Ia menilai keterlibatan para mantan ketua umum dan tokoh senior menunjukkan semakin kuatnya soliditas organisasi dalam menghadapi berbagai persoalan industri.
Joko mengatakan, DPP REI terus melakukan mitigasi melalui pendekatan propertinomic, yakni upaya menempatkan sektor properti bukan hanya sebagai salah satu indikator ekonomi, tetapi juga sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi.
“Sebagai salah satu upaya nyata untuk menjadikan sektor properti ini tidak hanya sebagai salah satu indikator ekonomi, tetapi juga pengungkit ekonomi. Kami meyakini sektor ini bisa mencapai itu dengan dukungan regulasi yang kondusif dan sehat,” ujarnya.
Sejumlah perjuangan REI disebut telah membuahkan hasil, di antaranya penerbitan Permen PKP No. 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rusunami dan P3SRS serta Kepmen PKP No. 23 Tahun 2026 mengenai kenaikan harga jual satuan rumah susun di Jakarta menjadi Rp630 juta per unit.
Joko menegaskan, seluruh masukan dari para senior akan dicatat dan menjadi bahan untuk merumuskan langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai hambatan industri. Di saat yang sama, ia mendorong semakin kuatnya hubungan mutualisme antara pengembang besar dan pengembang kecil di lingkungan REI.