Site icon Koridor.Online

Pengamat: 2026 Titik Balik Pemulihan Properti Nasional

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Sektor properti Indonesia diproyeksikan memasuki fase pemulihan moderat pada tahun 2026, ditopang oleh pertumbuhan kuat di segmen logistik dan industri serta kebijakan pemerintah yang semakin berpihak pada investasi sektor riil. Hal itu disampaikan Head of Research & Consulting CBRE Indonesia, Anton Sitorus, dalam Forum Inabanks Investment & Property Outlook 2026: Peluang dan Tantangan Bisnis Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (12/11).

“Tahun ini sektor properti masih melambat, tetapi pada 2026 kami perkirakan bisa tumbuh antara 5–10 persen, seiring insentif fiskal dan dorongan investasi pemerintah terhadap sektor riil,” jelas Anton.

Anton menilai, selain pertumbuhan ekonomi, sentimen pasar menjadi faktor penting dalam menggerakkan investasi di sektor properti. Ia menekankan pentingnya pemberitaan yang berimbang dan konstruktif agar tidak memperburuk persepsi pasar.

“Peran media sangat strategis. Pemberitaan negatif tentang proyek mangkrak, misalnya, bisa berdampak pada kepercayaan pasar dan keputusan investasi,” ujarnya.

Sementara itu, Praka Mulia Agung, Senior Vice President Consumer Business PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI mengungkapkan bahwa sejumlah faktor akan menjadi katalis pertumbuhan sektor properti di tahun depan, mulai dari kebijakan perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPn DTP) hingga tren penurunan suku bunga acuan. Menurutnya, kedua faktor tersebut berpotensi mendorong daya beli masyarakat, khususnya segmen menengah, terhadap pembiayaan rumah syariah.

“Kami melihat indikasi perekonomian yang mengarah ke sektor perumahan akan terus membaik. Insya Allah, di tahun 2026, BSI tetap berkomitmen menyalurkan pembiayaan untuk sektor ini,” kata Praka.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota DPP REI, Adri Istambul Lingga Gayo Sinulingga, menyerukan perlunya paradigma baru dalam melihat sektor properti sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional.

“Sektor properti bukan sekadar bisnis atau aset investasi, melainkan instrumen keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan,” ujarnya.

Konsep “Propertinomic”, lanjut Adri, menegaskan bahwa sektor ini memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian. Kombinasi antara program 3 juta rumah, PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027, serta digitalisasi OSS disebutnya akan menjadi katalis utama pertumbuhan properti nasional tahun depan.

Dari sisi pemerintah, Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan Ditjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Buhari Sirait, menegaskan komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan dan renovasi tiga juta unit rumah hingga 2029. Program ini menjadi bagian dari peta jalan penyediaan hunian layak, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pemerataan ekonomi nasional.

“Kami ingin memastikan setiap keluarga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, dapat memiliki rumah yang aman dan terjangkau,” ujar Buhari.

Beragam kebijakan percepatan telah disiapkan pemerintah, antara lain pembebasan BPHTB, retribusi PBG, serta percepatan izin pembangunan rumah bagi MBR maksimal 10 hari kerja melalui SKB Tiga Menteri. Selain itu, pemerintah memperkuat pembiayaan melalui FLPP sebesar Rp25,1 triliun untuk 350.000 unit rumah dan KUR Perumahan Rp130 triliun guna membantu pengembang serta kontraktor kecil.

“Skema rent-to-own atau sewa-beli juga akan diperluas bagi pekerja informal agar mereka memiliki peluang yang sama untuk memiliki rumah,” tambahnya.

Buhari optimistis sektor perumahan akan tumbuh positif pada 2026, seiring penurunan suku bunga acuan ke level 4,75%, stimulus fiskal, serta kemajuan proyek infrastruktur strategis seperti MRT Fase 2, LRT Jabodebek, dan Tol Layang Jabodetabek.

Optimisme juga datang dari sektor industri. Masagus Meidino, B2B Head PT Midea Electronics Indonesia, mengungkapkan rencana pembangunan pabrik energi pintar di Batam, yang akan menjadi fasilitas pertama Midea di luar Tiongkok dengan kapasitas produksi 4 GWh.

“Kami melihat Indonesia sebagai pusat pertumbuhan industri berteknologi tinggi di Asia Tenggara,” ujarnya.

Pabrik seluas 60.000 m² itu akan berperan sebagai pusat produksi global untuk smart appliances dan solusi energi berkelanjutan, sekaligus memperkuat rantai pasok energi hijau dan transformasi industri nasional menuju efisiensi energi berbasis digital.

Investasi Mesin Pertumbuhan Indonesia Emas 2045

Dari sisi pemerintah pusat, Ricky Kusmayadi, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM, yang mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM menegaskan bahwa investasi menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada 2029. Hingga kuartal III-2025, realisasi investasi nasional mencapai Rp1.434,3 triliun, atau 75,3 persen dari target tahunan, terdiri dari PMDN Rp789,7 triliun dan PMA Rp644,6 triliun. Tiga sektor dengan kontribusi terbesar adalah industri logam dasar (Rp196,4 triliun), transportasi dan telekomunikasi (Rp163,3 triliun), serta perumahan dan kawasan industri (Rp105,2 triliun).

“Sektor properti dan konstruksi memiliki multiplier effect besar—tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menggerakkan lapangan kerja dan rantai pasok nasional,” jelas Ricky.

Ia menambahkan, nilai investasi hilirisasi sepanjang 2025 mencapai Rp431,4 triliun, tumbuh 58,1 persen dari tahun sebelumnya dan berkontribusi 30 persen terhadap total investasi nasional.

“Investasi hilirisasi akan memperkuat struktur ekonomi domestik, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, dan membuka hingga 3 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan,” pungkasnya.

Forum Inabanks menjadi ruang konsolidasi lintas sektor yang menegaskan arah baru perekonomian nasional: investasi produktif, perumahan rakyat, dan industri properti berkelanjutan sebagai tiga poros utama pertumbuhan menuju 2026.

Dengan dukungan kebijakan fiskal yang pro-rakyat, digitalisasi perizinan, serta semangat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri, Indonesia diyakini siap memasuki babak baru pemulihan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing global.

Exit mobile version