CIKARANG, KORIDOR.ONLINE — Pemerintah berencana melanjutkan pengembangan rumah susun (rusun) subsidi di wilayah Depok sebagai bagian dari upaya mempercepat realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan proyek tersebut akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 45 hektare yang saat ini dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Menurut Maruarar—yang akrab disapa Ara—pemerintah telah mulai melakukan koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat realisasi proyek tersebut.
“Kita ada tanah 45 hektare di Depok. Saya izin, hari Selasa sudah koordinasi, kita akan segera ke Depok untuk membangun rusun subsidi,” ujar Ara saat ditemui di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Minggu (8/3/2026).
Ara menambahkan bahwa dirinya juga telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid terkait pemanfaatan lahan tersebut.
Target Tekan Backlog Perumahan
Rencana pembangunan rusun subsidi di Depok diproyeksikan menjadi salah satu solusi untuk menekan backlog perumahan di wilayah tersebut. Berdasarkan data pemerintah, kebutuhan rumah di Depok masih mencapai sekitar 70.000 unit.
Dengan memanfaatkan lahan milik negara, proyek hunian vertikal ini diharapkan dapat menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya bagi pekerja yang beraktivitas di kawasan penyangga Jakarta.
Kendati demikian, Ara belum merinci pengembang yang akan dilibatkan dalam proyek tersebut. Pemerintah saat ini masih mematangkan skema pelaksanaan pembangunan sebelum proyek dimulai.
“Perizinannya akan kita percepat. Kita targetkan groundbreaking pada Juni di Depok. Mohon doanya untuk 45 hektare ini,” kata Ara.
Dimulai dari Proyek Meikarta
Rencana pembangunan rusun di Depok merupakan kelanjutan dari proyek hunian vertikal subsidi yang baru saja dimulai pemerintah di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Proyek perdana tersebut dibangun di atas lahan seluas 30 hektare yang dihibahkan oleh Lippo Group.
Menurut Ara, skala pengembangan rusun subsidi di Meikarta tergolong besar dan berpotensi menghadirkan hingga sekitar 140.000 unit hunian vertikal di masa depan.
“Kalau 30 hektare ini luar biasa. Dari gambaran timnya Danantara dan Pak James [Riady], ini bisa menjadi sekitar 140.000 unit,” ujarnya.
Ara juga mengungkapkan bahwa nilai tanah di kawasan tersebut diperkirakan berada di kisaran Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi. Dengan asumsi tersebut, kontribusi hibah lahan dari Lippo Group diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.
“Kalau tanahnya Rp15 juta per meter persegi untuk 30 hektare, nilainya sekitar Rp4,5 triliun. Kalau Rp20 juta per meter, berarti sekitar Rp6 triliun,” jelas Ara.
Dorong Pasokan Hunian Vertikal
Pengembangan rusun subsidi di sejumlah kota penyangga Jakarta menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menekan backlog perumahan nasional.
Selain memanfaatkan lahan milik negara, pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyediaan lahan maupun pembangunan proyek hunian vertikal.
Dengan langkah tersebut, program 3 juta rumah diharapkan dapat berjalan lebih cepat sekaligus membuka akses hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat di kawasan perkotaan.