JAKARTA, JPI — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengundang para “Srikandi Perumahan” — sebutan bagi perempuan pengembang perumahan bersubsidi maupun komersial dari berbagai daerah di Indonesia — untuk menghadiri santap malam bersama di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum diskusi terkait pelaksanaan program dan kebijakan perumahan di daerah.
“Terima kasih atas dukungan para Srikandi Perumahan yang tetap semangat dan bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, demi menyukseskan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Menteri PKP menegaskan kesiapannya menerima saran, masukan, dan kritik dari para pengembang perempuan terkait implementasi program, termasuk jika menemui hambatan di lapangan. Ia menekankan pentingnya menyampaikan pengaduan secara jelas dan terverifikasi agar dapat segera ditindaklanjuti.
Perempuan pengembang yang hadir berasal dari berbagai asosiasi pengembang perumahan, dengan proyek yang tersebar di Cileungsi dan Bekasi (Jawa Barat), Sulawesi Selatan, Solo (Jawa Tengah), Bandung, Palembang, Lombok, Bali, dan Papua.
Salah satu peserta, Nabila, pengembang asal Palembang, mengungkapkan kebanggaannya dapat membangun rumah subsidi di Kabupaten Banyuasin.
“Alhamdulillah saya bisa bangun rumah subsidi di Banyuasin, semuanya untuk masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, para Srikandi Perumahan menyampaikan sejumlah masukan, antara lain kondisi infrastruktur penunjang yang belum memadai di kawasan rumah subsidi, seperti akses jalan yang rusak di daerah pinggiran kota. Mereka juga menginformasikan bahwa di beberapa daerah, kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih bersyarat dan belum optimal penerapannya.
“Banyak rumah subsidi berada di pinggiran kota dengan akses jalan yang belum layak. Kami berharap Pak Menteri dapat mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur ini agar program rumah subsidi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar salah satu peserta.
Kementerian PKP menyambut positif masukan ini dan berkomitmen melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh hambatan di lapangan dapat segera diatasi demi kelancaran Program 3 Juta Rumah.