BATANG, KORIDOR.ONLINE – Meningkatnya minat masyarakat terhadap rumah subsidi memberikan optimisme bagi pengembang untuk terus memperluas pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). PT DwiWahana Delta Megah mencatat lonjakan penjualan hingga empat kali lipat di proyek Puri Delta Asri 12 (Puri Delta City Side) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, seiring meningkatnya kemudahan akses pembiayaan dan pelaksanaan Akad Massal KPR FLPP.
Direktur Utama PT DwiWahana Delta Megah, Sri Widodo mengatakan, proyek Puri Delta City merupakan proyek ke-12 yang dikembangkan perusahaan dan menjadi lokasi pelaksanaan Akad Massal KPR Subsidi. Proyek tersebut dibangun di atas lahan sekitar 13 hektare dengan total rencana pembangunan 1.219 unit rumah subsidi.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan lokasi kami sebagai tempat pelaksanaan Akad Massal KPR Subsidi. Ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Sri Widodo di sela pelaksanaan Akad Massal KPR FLPP di Batang, Kamis (30/7).
PT DwiWahana Deltamegah yang berdiri sejak 2005 kini mengembangkan proyek di Batang, Kendal, Karanganyar, dan dalam waktu dekat akan membuka proyek baru di Pekalongan. Pada 2025, perusahaan berhasil membangun sekitar 1.000 unit rumah dengan keuntungan sekitar Rp30 miliar dan menargetkan pertumbuhan sekitar 30 persen pada 2026.
Menurut Sri Widodo, penyelenggaraan akad massal memberikan dampak positif terhadap pemasaran rumah subsidi.
“Penjualan meningkat sekitar empat kali lipat dibandingkan sebelumnya. Di Batang, yang sebelumnya rata-rata hanya sekitar 20 unit per bulan, kini meningkat menjadi sekitar 70 hingga 80 unit per bulan. Dari total 1.219 unit yang akan kami bangun, sekitar 200 unit telah terjual. Sebagian besar penjualan lewat KPR FLPP dari BTN ,” katanya.
Seluruh rumah yang dibangun merupakan rumah subsidi tipe 29 dengan konsep desain Skandinavia di atas lahan seluas 60 meter persegi dan 72 meter persegi. Harga rumah mengikuti ketentuan pemerintah sebesar Rp166 juta per unit dengan uang muka hanya 1 persen, serta didukung berbagai insentif seperti pembebasan BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Sri Widodo menilai berbagai kebijakan pemerintah tersebut telah memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah pertama.
“Program rumah subsidi sangat membantu masyarakat. Selain DP yang ringan, bunga KPR juga tetap hingga lunas sehingga memberikan kepastian cicilan bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan mayoritas pembeli rumah subsidi di proyek tersebut berusia 20–35 tahun, didominasi generasi milenial yang telah berkeluarga. Namun, tren baru mulai terlihat dengan meningkatnya minat dari kalangan Generasi Z.
“Bahkan ada pembeli berusia 20 tahun yang masih lajang sudah membeli rumah subsidi. Ini menunjukkan Generasi Z mulai memiliki kesadaran lebih dini untuk memiliki rumah,” katanya.
Mayoritas konsumen berasal dari kalangan buruh pabrik, karyawan swasta, serta pekerja sektor informal yang bekerja di kawasan industri Batang. Menurut Sri Widodo, pertumbuhan kawasan industri menjadi salah satu faktor utama yang mendorong permintaan rumah subsidi.
Di tengah perlambatan sektor properti secara umum, Sri Widodo menilai segmen rumah subsidi justru tetap menunjukkan kinerja positif.
“Saat banyak masyarakat menunda membeli rumah nonsubsidi karena bunga KPR komersial yang bersifat floating, rumah subsidi justru semakin diminati karena menawarkan bunga tetap hingga lunas, cicilan yang ringan, dan uang muka yang rendah,” ujarnya.
Ia juga berharap pemerintah dapat mempertimbangkan perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun sehingga cicilan masyarakat dapat turun dari sekitar Rp1,07 juta menjadi sekitar Rp700 ribu per bulan.